Mahkamah Minta Tunda Pemberlakuan SK Hasil Musda Manado, Golkar Sulut Segera Tunjuk Plt Ketua Manado?
Connect with us

Sulut

Mahkamah Minta Tunda Pemberlakuan SK Hasil Musda Manado, Golkar Sulut Segera Tunjuk Plt Ketua Manado?

Published

on

Kop Surat Mahkamah Partai Golkar

KlikMANADO – DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) disinyalir akan segera menunjuk seorang kader untuk memimpin Partai Golkar Manado sementara waktu, alias berstatus Plt ketua.

Bagaimana tidak, Mahkamah Partai Golkar telah meminta Ketua DPD I Partai Golkar Sulut menunda pemberlakuan SK DPD Golkar Sulut Nomor: KEP-28/DPD-PG-SULUT/2020 tanggal 31 Agustus tahun 2020 tentang pengesahan komposisi dan personalia kepengurusan DPD Golkar Kota Manado masa bakti 2020-2025 (Hasil Musda), sampai putusan pokok perkara berkekuatan hukum tetap.

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Mahkamah Partai Golkar tertanggal 29 Maret 2021 yang diterima KlikNews pada Rabu (31/3/2021), permintaan tersebut untuk menghormati dan menjunjung tinggi proses perkara yang diajukan Danny Sondakh terkait penyelenggaraan Musda X Partai Golkar Manado beberapa waktu lalu, di Mahkamah Partai.

Sumber resmi KlikNews yang ada dalam internal Partai Golkar menyebutkan, status quo Partai Golkar Manado ini mengharuskan DPD I Partai Golkar Sulut menunjuk seorang Plt Ketua. “Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan DPD II Partai Golkar Manado sementara waktu ini,” terang sumber yang enggan namanya disebut, pada Rabu (31/3/2021).

“Menunda pemberlakuan SK DPD Golkar Sulut Nomor: KEP-28/DPD-PG-SULUT/2020 tanggal 31 Agustus tahun 2020 tentang pengesahan komposisi dan personalia kepengurusan DPD Golkar Kota Manado masa bakti 2020-2025 (Hasil Musda) itu sama artinya dengan membuat kepemimpinan kosong hingga ada keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Partai,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD I Partai Golkar Sulut Feryando Lamaluta mengungkapkan, hingga Rabu (31/3/2021), pihaknya belum menerima Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Partai.

“Saya baru mau ke sekretariat untuk mengecek surat tersebut dulu. Karena secara legal formal harus kami terima dulu suratnya isinya seperti apa. Jadi kami tidak bisa berkomentar lebih tentang surat yang beredar di luar,” ujarnya.

Mahkamah Partai Golkar

Meski demikian, tanpa berandai-andai, lanjut Lamaluta, DPD I Partai Golkar Sulut akan mengambil langkah-langkah organisatoris jika Mahkamah Partai telah benar-benar menerbitkan surat pemberitahuan tersebut.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending