Wali Kota Manado Ajak Legislator Pantau Bersama Pembangunan Infrastruktur
Connect with us

Advertorial

Wali Kota Manado Ajak Legislator Pantau Bersama Pembangunan Infrastruktur

Published

on

Infrastruktur

KlikLIPSUS – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado tahun anggaran 2018, antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado memasuki babak baru.

 

Rapat Paripurna DPRD Kota Manado dengan agenda mendengarkan penyampaian dan penjelasan Pemkot Manado atas KUA dan PPAS APBD Kota Manado tahun anggaran 2018, serta rencana pinjaman daerah Pemkot Manado kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Senin (6/11/2017) sore hingga malam tadi.

 

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Manado Nortje Henny Van Bone didampingi Wakil Ketua Richard Sualang dan Danny RWF Sondakh, serta dihadiri para anggota DPRD Manado, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Rum DJ Usulu, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), kepala Perangkat Daerah, serta camat dan lurah se-Kota Manado.

 

Infrastruktur

Wali Kota Manado Vicky Lumentut bersalaman dengan Ketua DPRD Manado Nortje Van Bone. (Foto: Humas Pemkot Manado)

 

Dalam penjelasannya, Wali Kota Manado Vicky mengatakan, Pemkot Manado kekurangan dana dan mengalami defisit anggaran lebih dari Rp300 Miliar untuk membangun infrastruktur kota pada tahun anggaran 2018 mendatang.

 

Oleh karenanya, tambah dia, Pemkot Manado berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 Miliar kepada PT SMI, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga keuangan non perbankan. Ini perlu dukungan penuh Legislator Gedung Sparta Tikala.

 

Infrastruktur

Peserta Rapat Paripurna. (Foto: Humas Pemkot Manado)

 

Menurut dia, pengajuan pinjaman tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Kerja Nasional dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 bersama Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia, di Istana Negara Jakarta, 24 Oktober lalu.

 

“Dalam rapat paripurna yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan rencana pemerintah Kota Manado untuk mengajukan pinjaman daerah ke PT SMI, dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur kita di Kota Manado. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja beberapa waktu yang lalu,” ujar dia.

 

 

Dikatakan, dana pinjaman sebesar Rp200 Miliar itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pembangunan kembali Pasar Bersehati Manado dan perbaikan jaringan air bersih di Kota Manado.

 

“Dana pinjaman ini kita akan gunakan sebaik-baiknya, untuk kepentingan membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat Kota Manado. Karena, APBD kita tidak cukup, sehingga perlu penambahan anggaran dari pinjaman daerah ini. PT SMI adalah BUMN atau lembaga keuangan non bank di bawah Kementerian Keuangan,” tukas Lumentut.

 

Infrastruktur

Wali Kota Manado saat penyampaian tentang peminjaman dana ke PT SMI. (Foto: Humas Pemkot Manado)

 

Menanggapi penjelasan tersebut, sejumlah anggota DPRD mengaku setuju dengan rencana Pemkot tersebut. Bahkan, mereka menilai kebijakan itu merupakan terobosan pemerintah dalam mengupayakan dana untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat Manado.

 

Untuk membahas rencana pinjaman daerah ke PT SMI, DPRD Manado segera membentuk Panitia Khusus (Pansus), sedangkan untuk menindaklanjuti penjelasan Wali Kota Manado terkait KUA/PPAS, akan dilaksanakan pertemuan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Manado dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Manado.

 

(Lipsus/sahril)

Advertisement

Trending