Liando: Wawasan Kebangsaan Cegah Liberalisasi Politik
Connect with us

Nasional

Liando: Wawasan Kebangsaan Cegah Liberalisasi Politik

Published

on

Wawasan Kebangsaan menurut Ferry Liando
Para pembicara. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikMANADO – Akademisi Unsrat Ferry Liando menilai, wawasan kebangsaan harus dipacu kembali. Sebab wawasan kebangsaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi fenomena liberalisasi politik saat ini.

“Saat ini masyarakat amat sulit diatur dan dikontrol negara, karena masyarakat selalu berlindung pada UU hak asasi manusia,” ujar Ferry, saat menjadi narasumber pada seminar wawasan kebangsaan yang digelar Badan Kesbangpol-Linmas Manado, di Hotel Grandpuri Manado, Selasa (15/6/2021).

Menurut Liando, pemerintah kerap kesulitan mengatur warganya. Sebab, dukungan masyarakat atas kebijakan pemerintah mulai sirna. “Kebijakan pemerintah membatasi aktivitas masyarakat akibat penyebaran Covid-19 tidak semua masyarakat mendukung,” contohnya.

“Ada yang bebas beraktivitas, berkerumun tanpa mengatur jaga jarak, dan menggunakan masker,” sambungnya.

Wawasan kebangsaan perlu digalakkan kembali, kata Ferry, mengingat budi pekerti dan karakter bangsa mulai ditinggalkan oleh banyak pihak.

“Dimana-mana terjadi korupsi, ada pejabat ikut peserta narkoba, jual beli jabatan. Perilaku anak-anak muda juga telah banyak yang menyimpang dari karakter bangsa. Pengaruh globalisasi dan teknologi menjadi salah satu pemicu,” jelasnya.

Pada zaman orde baru, kata Ferry, masyarakat menaati semua kebijakan pemerintah. “Tidak ada yang tidak,” katanya.

Dia membeberkan, negara-negara yang berhasil mencegah penyebaran virus covid-19 justru adalah negara bersistem pemerintahan otoriter. Sedangkan negara yang penyebaran covid cukup tinggi, tidak bisa dicegah karena pemerintah tidak mampu mengendalikan masyarakatnya.

“Banyak masyarakat yang tetap melanggar karena berlindung pada kebebasan sipil. Polisi dan tentara juga tidak bisa berbuat banyak, sebab jika mereka ketat dan disiplin mereka kerap diancam dengan pelanggaran HAM,” terangnya.

Di satu sisi, liberalisasi politik juga ditandai dengan kebebasan oleh siapa saja untuk menjadi pemimpin walapun kualifikasi pemimpin belum sesuai standar. “Lagi-lagi selalu berdalih bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih,” ungkapnya.

Adapun pembicara lain dalam seminar tersebut adalah Mayor TNI Jance Walangitan dari Kodim 1309 Manado, dan kaban Kesbangpol Manado Meiske Conny Lantu.

Sementara pesertanya adalah tokoh-tokoh masyarakat, camat, pimpinan LPM dan guru.

(***)

Advertisement

Trending