Liando: Perkara Pilkada PAHAM Berpotensi Ditolak MK

KlikSULUT – Meski permohonan pengaduan telah diregistrasi, perkara yang diajukan paslon Pilkada Manado Paula Runtuwene dan Harley Mangindaan (PAHAM), tetap berpotensi ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, pengaduan Pemohon (PAHAM) tidak memiliki legal standing. Sebagaimana diketahui, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, pihak pemohon harus memiliki legal standing yaitu hanya pasangan calon yang memiliki selisih suara 0,5 hingga 2 persen suara dari jumlah suara hasil rekapitulasi akhir yang ditetapkan KPU.

Hal itu diungkapkan Pengamat Politik dan Pemerintahan Ferry Liando, saat dimintai tanggapannya terkait diregistrasinya perkara yang diajukan PAHAM, pada Rabu (20/1/2021).

Menurut Ferry, jika selisih suara melebihi ketentuan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tersebut, maka MK tak akan menerima permohonan pasangan calon.

Meski demikian, Ferry menjelaskan, MK mempunyai aturan baru yang berbeda dengan aturan Pilkada sebelumnya. Pada Pilkada 2018, lanjut dia, syarat ambang batas langsung ditetapkan saat pemeriksaan pendahuluan, artinya tidak semua permohonan diterima.

“Sesuai Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 bahwa ambang batas itu dipertimbangkan saat pemeriksaan pokok perkara dan bukti-bukti selesai dilakukan. Hakim MK akan memeriksa perkara dahulu menggali fakta-fakta dan mencari informasi serta bukti,” terang Liando.

Liando mengatakan, dalam sengketa perselisihan pihak pemohon harus menyiapkan alat bukti yang lengkap, seperti dokumen, saksi-saksi, petunjuk,  maupun pihak lain sebagai pemberi keterangan.

Putusan MK, kata Liando, tidak mungkin membatalkan hasil Pilkada secara umum, apalagi mendiskualifikasi paslon tertentu. Tidak juga bersifat punitif bagi pihak termohon yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Putusan MK hanya mengoreksi dan atau meminta pihak penyelenggara untuk memperbaiki perolehan suara yang sesungguhnya kalau dalam persidangan terbukti ada kesalahan,” tutur Liando.

Baca Juga: Gugatan Diregistrasi MK, Perkara Yang Diajukan PAHAM Berlanjut

Karena itu pokok aduan yang harus  diperkuat pihak pemohon, kata Liando, adalah data berapa sesungguhnya suara yang menurut pemohon harusnya dimiliki  pemohon.

Selain itu, berapa selisih suara jika dibandingkan dengan yang ditetapkan termohon dalam hal ini KPU Manado tentang hasil yang diperoleh pihak terkait yaitu paslon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan suara pemohon yang sesungguhnya.

“Berikutnya, jika terjadi selisih maka pemohon harus mengajukan bukti petunjuk di lokasi yang mana suara pemohon berkurang dan lokasi yang mana suara pihak terkait bertambah. Apakah kejadian tersebut saat penghitungan suara atau di bagian rekapitulasi. Form C1 bisa jadi bukti primer di samping keterangan saksi mata,” terangnya.

“Sepanjang pihak pemohon tidak bisa membuktikan empat dalil ini, maka akan sulit bagi MK untuk menerima permohonan  pemohon. Sebab, siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan atau aktori incumbit probatio,” sambungnya.

Liando menambahkan, dalil tentang dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) kemungkinan akan dikesampingkan hakim MK. Sebab, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 ada lembaga lain yang menangani pelanggaran, yaitu Bawaslu dan sifat putusannya adalah diskualifikasi,” ujar Liando.

Menurut dosen ilmu politik Universitas Sam Ratulangi ini, bisa saja laporan tentang adanya dugaan pelanggaran itu benar tapi penyelesaian hukumnya bukan di MK.

Putusan MK nanti bukan untuk mendiskualifikasi atau sanksi yang berbeda dengan putusan pelanggaran yang terbukti TSM yang output putusannya diskualifikasi atau putusan DKPP yang outputnya sanksi bagi penyelenggara.

“Namun demikian apapun fakta yang akan terungkap dalam sidang nanti bagi saya tidaklah mungkin bagi MK untuk melanggar ketentuan pasal 158,” pungkas Ferry Liando.

(Sahril Kadir)