Legislator Sulut Belum Bisa Nikmati Tunjangan Baru. Ada Apa?
Connect with us

Headline

Legislator Sulut Belum Bisa Nikmati Tunjangan Baru. Ada Apa?

Published

on

Legislator Sulut

KlikMANADO – Anggota DPRD Sulut maupun DPRD kabupaten dan kota se-Sulut ternyata belum bisa menikmati tunjangan baru, sesuai PP Nomor 18 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017 lalu.

 

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengungkapkan, hal itu disebabkan PP Nomor 18 itu masih dikaji lagi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

 

“Jangan sampai digeneralisir karena tunjangan DPRD kabupaten dan kota tidak boleh lewat dari tunjangan DPRD provinsi. Jadi, kata pak Gubernur Olly, penyesuaian PP 18 dikaji lagi. Sehingga dengan sangat menyesal bulan September ini teman-teman DPRD belum mendapatkan penyesuaian PP 18,” ungkap Kandouw, kepada sejumlah wartawan, Senin (4/9/2017).

“Jadi, sudah resmi bulan ini belum ada penyesuaian. Mudah-mudahan bulan depan sudah, kalau pun ini tuntas. Tapi kalau tidak tuntas pasti akan mundur lagi. Pokoknya, bulan ini penyesuaian PP 18 belum ada, masih dikaji lagi,” tambahnya.

 

Kandouw menjelaskan, finalisasi penyesuaian PP Nomor 18 tahun 2017 ini mengikuti Peraturan Gubernur (Pergub). “Ini tidak boleh asal-asalan karena menjadi acuan buat kabupaten dan kota,” katanya.

 

“Finalisasinya tetap menunggu Peraturan Gubernur (PerGub) yang sampai saat ini masih digodok. Sampai kemarin, pak Gubernur Olly bilang tetap digodok lagi, agar betul-betul mendapatkan angka sesuai kemampuan daerah, sesuai asas kepatutan,” terangnya.

 

Kandouw menambahkan, saat ini format klausul terkait penyesuaian PP Nomor 18 tahun 2017 masih sementara disusun. “Klausulnya lagi sementara disusun baik-baik formatnya seperti apa, karena beberapa pemerintah daerah juga sudah menyampaikan warning kepada pemerintah provinsi walaupun tidak resmi bahwa hati-hati menetapkan ini,” pungkasnya.

 

Sebagaimana diketahui, nominal tunjangan pimpinan beserta anggota DPRD se-Indonesia resmi naik. Kenaikan tunjangan ini telah termuat dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

PP nomor 18 Tahun 2017 tentang kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD akan membuat kehidupan DPRD akan semakin lebih sejahtera.

 

Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, hal ini tidak berlebihan. Karena sudah 13 tahun para DPRD tidak mendapatkan kenaikan nominal tunjangan. Hal ini disampaikan saat rapat Kinerja Nasional I Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta.

 

Kemudian anggota DPRD mendapat tunjangan untuk uang komunikasi. Tunjangan komunikasi sendiri terbagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah kategori tertinggi mendapat tunjangan komunikasi tujuh kali uang representasi.

 

Kategori kedua adalah kategori sedang, dimana uang komunikasi mendapatkan enam kali uang representasi. Terakhir, kategori rendah dimana uang komunikasi mendapatkan 5 kali uang representasi.

(jak)

Advertisement

Trending