Connect with us

Nasional

Lagi, Gempa Guncang Majene M5,0. Waspadai Gempa Susulan

Published

on

KlikJAKARTA – Gempa kembali mengguncang Majene, Sulawesi Barat, pada Sabtu (16/1/2021), pukul 06.32 WIB.

Kali ini, gempa yang dirasakan di daerah Kabupaten Majene III MMI dan berdasarkan permodelan tidak berpotensi tsunami itu berkekuatan M5,0.

BPBD Kabupaten Majene menginformasikan belum ada laporan terkait dampak gempa yang berpusat di darat 20 km Timur Laut Majene dan berkedalaman 10 km ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan gempa susulan masih akan terjadi.

“Untuk itu BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selalu waspada terkait adanya potensi gempa susulan yang berkekuatan signifikan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi Kebencanaan Raditya Jati.

“BNPB juga mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan dengan tebing curam untuk waspada terhadap longsoran dan reruntuhan batu,” sambungnya.

Selain itu, bagi yang tinggal di kawasan pantai atau pesisir, diharapkan untuk selalu waspada dan segera menjauhi pantai apabila merasakan adanya gempa susulan.

Masyarakat diminta untuk dapat mengikuti informasi resmi dan tidak mudah percaya dengan segala informasi yang belum jelas sumbernya.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak percaya berita bohong atau hoax mengenai prediksi dan ramalan gempabumi yang akan terjadi dengan kekuatan lebih besar dan akan terjadi tsunami.

Masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan informasi kegempaan melalui BMKG dan portal InaRisk untuk mengetahui potensi risiko bencana yang ada disekitar tempat tinggal.

(Sahril Kadir)

Nasional

Gugatan Hukum Ditolak Lagi, Pelaku KLB Deli Serdang Kalah Telak 0-4

Published

on

Gugatan Hukum Pelaku KLB Ditolak
Muhajir, Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikJAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menolak gugatan hukum pelaku KLB Partai Demokrat (Deli Serdang) yang menggugat Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum DPP Partai Demokrat, pada Senin (17/5/2021).

Ditolaknya gugatan hukum tersebut termuat dalam amar Putusan PN Jakpus perkara no. 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst. Disebutkan bahwa PN Jakpus menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara (Halut) Yulius Dagilaha, yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut, Maluku Utara.

Dengan demikian, Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat Muhajir menyampaikan bahwa pelaku KLB Deli Serdang saat ini kalah telak dengan skor 0-4.

“Setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham, dan 3 kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakpus, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4,” ungkapnya, pada Senin (17/5/2021).

Hasil tersebut juga, kata dia, menunjukkan bahwa berbagai kebohongan yang disampaikan pihak pelaku KLB kepada Publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum.

“Kami sangat bersyukur karena permintaan kami agar Pengadilan menolak Gugatan tersebut untuk disidangkan, kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan Pasal 32 UU Parpol No. 2 Tahun 2011, perselisihan internal Parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan oleh Menkumham. Jadi, tidak langsung ke pengadilan,” lanjut Muhajir.

Amar putusan perkara nomor 167 menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Melawan Propaganda Post Truth Politics

Selain itu, Muhajir menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan 1 gugatan yang masih berjalan di PN Jakpus. Partai Demokrat pimpinan AHY menggugat 12 (dua belas) mantan kader Partai Demokrat terkait Perbuatan Melawan Hukum.

“Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah post truth politic, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita,” tegasnya.

Adapun 12 (dua belas) nama mantan kader Demokrat yang digugat adalah Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R Sugondo, dan Aswin Ali Nasution.

(***)

Continue Reading

Nasional

AHY Harap Generasi Muda Bersiap Hadapi Tantangan Demokrasi

Published

on

Webinar bersama AHY
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikJAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap anak muda Indonesia mempersiapkan dirinya sejak dini, dalam menghadapi dinamika kehidupan berpolitik.

Caranya, dengan berkontribusi memberikan suaranya, dan saling mengedukasi satu sama lain. Hal itu diungkapkannya, saat menjadi pembicara pada webinar virtual “School of Parliament 2021” yang diselenggarakan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMA Labschool Jakarta, Jumat (16/4/2021) sore.

Cara ini, kata dia, bisa dilakukan dengan membangun kapasitas intelektual dan kepemimpinannya melalui segala medium edukasi yang ada. “Anak muda yang nantinya menentukan masa depan Indonesia, dengan itu dibutuhkan sumber daya yang unggul dan kondisi politik yang kondusif untuk mempersiapkan generasi bangsa,” terangnya.

Harapan tersebut diungkapkannya setelah menyoroti tiga tantangan demokrasi Indonesia yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama adalah politik identitas dan polarisasi. “Politik identitas selalu tidak baik bagi bangsa kita. Indonesia adalah negara yang majemuk, keberagaman merupakan sebuah kekuatan, bukan sesuatu yang membuat kita tercerai berai,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan, kontestasi politik bisa berdampak besar dalam memecah belah bangsa. Tak hanya terjadi di Indonesia, dia juga menyoroti isu rasisme terhadap warga kulit hitam dan warga keturunan Asia di berbagai negara sebagai bentuk konkrit terjadinya politik identitas.

Kedua adalah terjadinya fenomena “Post Truth Politics”, yaitu kebohongan yang terus menerus diulang, kemudian bisa dianggap sebagai kebenaran yang baru. “Politics is all about perceptions. Adik-adik yang nanti masuk ke dalam dunia politik akan memahami bahwa di ruang publik, di ruang digital makin disesaki oleh hoax, fake news, character assasination, hate speech, dan black campaign untuk membunuh karakter lawan politik demi kekuasaan,” jelas AHY.

“Kalau ini merajarela, apalagi terjadi sebuah gelombang tsunami disinformasi, maka lama kelamaaan politik di Indonesia akan diwarnai kebohongan yang keji dan merusak satu sama lain. Mari kita cegah ini. Mari kita bangun politik yang beretika dan bermoral,” pesannya.

Tantangan ketiga adalah menurunnya kebebasan sipil. Melansir data dari lembaga The Economist Intelligence Unit, AHY menyatakan bahwa skor indeks demokrasi di Indonesia telah menurun secara signifikan. Hal tersebut dijelaskan melalui sejumlah indikator yang mendasari demokrasi itu sehat atau tidak, contohnya nilai dari proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik serta kebebasan sipil. “Indonesia seharusnya menjadi contoh bagi negara demokrasi lainnya, paling tidak Asia Tenggara,” ungkapnya.

“Namun apa yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya penurunan demokrasi, praktik-praktik tertentu telah melukai perasaan masyarakat kita terutama dalam mengekspresikan dirinya. Banyak yang merasa takut, merasa dibungkam bersuara, dan lain sebagainya,” lanjutnya.

AHY pun menutup sesi webinar ini dengan berpesan, apa saja yang perlu disiapkan dan diwujudkan oleh anak muda yang  ingin terjun dalam dunia politik.

Pertama adalah menyeimbangkan antara pragmatisme dan idealisme perjuangan. Kedua, ia mengimbau anak muda harus berani bersuara dan tetap bertanggung jawab untuk demokrasi yang sehat. Ketiga, melakukan aksi nyata dan cepat tanggap dalam merespons tantangan. Keempat, bersikap transparan dan siap melawan hoax, fake news dan hate speech. Kelima, memperkuat sinergi dan kolaborasi sejak dini.

“Kalau tidak sekarang, kapan? Kalau bukan anda, siapa? Berpikirlah secara luas (Think Big), lakukan aksi nyata dan kecil (Do Small), dan lakukan sekarang (Do Now),” tuturnya.

Turut menghadiri kegiatan virtual ini di antaranya, Kepala Badan Pengurus Sekolah Yayasan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Sofyan, Kepala SMA Labschool Jakarta Suparno, para jajaran guru-guru SMA Labschool Jakarta, dan jajaran Pengurus MPK Labschool Jakarta.

(Sahril Kadir)

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB, Hinca: Keadilan Sudah Tiba di Tempatnya

Published

on

Hinca Panjaitan

KlikJAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya mengumumkan keputusan terkait kisruh dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.

Dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual pada Rabu (31/3/2021) siang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang dinyatakan ditolak.

Ditolaknya permohonan tersebut, kata Laoly, didasarkan atas sejumlah alasan. Di antaranya adalah tidak adanya rekomendasi dari DPC maupun DPD.

Sementara itu, hasil pengumuman tersebut disambut hangat para kader Partai Demokrat. Mereka menilai ditolaknya permohonan KSP Moeldoko sudah tepat.

Adapun Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan langsung memberikan cuitannya dalam media sosial Twitter, beberapa saat usai konferensi pers Menkumham dan Menko Polhukam.

Dalam cuitannya, mantan Sekjen DPP Partai Demokrat ini mengatakan bahwa keadilan sudah tiba di tempatnya.

“Pelajaran untuk para begal, bahwa uang dan kekuasaan tidak serta merta bisa memasung hukum dan mengangkangi demokrasi. Catat itu,” tulisnya.

Sebagaimana diketahui, kisruh di tubuh partai berlambang Mercy ini berawal ketika AHY mengeluarkan tudingan adanya upaya merebut kepemimpinan Partai Demokrat oleh sejumlah mantan kader dan pejabat negara.

Tak lama kemudian, muncul KLB Deli Serdang pada 5 Maret lalu, yang memutuskan mengangkat KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Setelah itu, keduanya saling mengklaim dan saling melontarkan tudingan.

(Sahril Kadir)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending