KPU Minut Bekali Adhoc Hadapi Sengketa Pemilihan
Connect with us

Advertorial

KPU Minut Bekali Adhoc Hadapi Sengketa Pemilihan

Published

on

KlikMINUT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara Divisi Hukum dan Pengawasan menggelar giat dengan Tema “Workshop Upgrading and Capacity Building” Pengelenggara Pilkada Badan Adhoc Menghadapi Sengketa Hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 serta Upaya Mengantisipasi Pelanggaran Kode Etik Administrasi dan Tindak Pidana Pemilihan.

Dihadiri oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dari 10 (Sepuluh) Kecamatan Mengikuti Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 22-24 Oktober 2020 di Aryaduta Hotel Manado dan dibuka langsung oleh Kadiv Teknis Penyelenggaraan Darul Halim.

“Buat jajaran kami teman-teman PPK terimakasih sudah hadir kembali dalam undangan Workshop yang berlangsung selama tiga hari, dan dimintakan buat teman-teman harus paham penting akan materi-materi yang akan diberikan oleh narasumber nantinya” tukas Darul.

Setelah dibuka langsung masuk pada materi pertama yang dibawakan Ferry Liando selaku akademisi dengan judul materi “Bentuk Bentuk Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku”.

Sementara untuk hari kedua peserta menerima materi pertama dari salah satu dosen Fakultas Hukum Unsrat Tommy Sumakul dengan materi “Menghadapi Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi”.

Di sela materi Sumakul berbagi pengalaman kepada peserta dan berharap bisa menjadi motivasi untuk mereka.  Dilanjutkan kemudian dengan pemateri kedua yang dibawakan oleh Ketua Hukum dan Pengawasan KPU sulut Meidy Tinangon dengan tema “Pelanggaran Administrasi dan tindak Pidana dan proses Penyelesaian” dan di lanjutkan dengan materi ketiga dari pimpinan Bawaslu Sulut Supriyadi Pangelu ”Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Bawaslu”.

Sedangkan pada hari ketiga, Workshop yang menjadi Narasumber dari komisioner divisi hukum dan pengawasan KPU Minut Robby Manoppo.

“Dalam tahapan pemilihan serentak lanjutan di tengah pandemi ini tetap selalu kita memperhatikan Penanganan Covid-19 sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, kegiatan tersebut wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan covid-19”, Jelas Robby.

(Advertorial)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisement

Trending