Ini Daftar Kepala Daerah yang Pernah Ditangani KPK (Lanjutan)
Connect with us

Headline

Ini Lanjutan Daftar Kepala Daerah yang Pernah Diamankan KPK

Published

on

KPK

KlikJAKARTA – Pada edisi sebelumnya, KlikNews telah membeberkan 28 kepala daerah yang pernah dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kasus Tindak Pidana Korupsi. Berikut daftar berikutnya:

 

29. MM, Wali Kota Bekasi. TPK pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan APBD Pemerintah Kota Bekasi dan atau perbuatan percobaan perbantuan, atau permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu terkait dengan Adipura dan pengesahan APBD 2010.

 

30. BBB, Bupati Nias. TPK pengelolaan dana penanggulangan bencana alam Nias Tahun 2007.

 

31. RES, Mantan Wali Kota Pematang Siantar. TPK Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Sekretariat Daerah dan Dana rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematang Siantar TA 2007.

 

32. FL, Bupati Nias Selatan. TPK memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

 

33.  ME, Bupati Seluma. TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

 

34. SHS, Wali Kota Semarang. TPK terkait pemberian sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersama-sama dengan Sekda Kota Semarang.

 

35. AB, Bupati Buol. TPK berupa menerima sesuatu atau janji terkait proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT Cipta Cakra Murdaya dan atau PT Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kab. Buol Sulawesi Tengah.

 

36. MHB, Bupati Mandailing Natal. TPK pemberian sesuatu oleh PN dan atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Kabupaten Mandailing kepada PN atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Propinsi Sumatera Utara terkait alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013.

 

37. DR, Wali Kota Bandung. TPK memberi hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman (Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung).

 

38. HB, Bupati Gunung Mas. TPK memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah.

 

39. RZ, Gubernur Riau. TPK sehubungan pemberian pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BKUPHHKHT) pada areal hutan alam dalam kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak tahun 2004.

 

40. RAC, Gubernur Banten. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Propinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

 

41. IJ, Wali Kota Tegal. TPK sehubungan dengan pelaksanaan tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak swasta tahun 2012.

 

42. IAS, Wali Kota Makassar. TPK sehubungan pekerjaan kerjasama rehabilitasi, kelola dan transfer untuk instalasi pengolahan air antara PDAM kota Makassar dengan pihak swasta periode tahun 2006 – 2011.

 

43. RY, Bupati Bogor. TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di kabupaten bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri.

 

44. RH, Wali Kota Palembang. TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi tahun 2013 dan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait persidangan atas nama terdakwa M. Akil Mochtar di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta.

 

45. YS, Bupati Biak Numfor. TPK sehubungan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Pengurusan APBN-P TA 2014 pada Kementerian PDT untuk proyek pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

 

46. AS, Bupati Karawang, dugaan TPK sehubungan dengan pegawai negeri/penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu terkait pengurusan izin Surat Persetujuan  Pemanfaatan Ruang (SPPR) atas nama PT. Tatar Kertabumi di Kabupaten Karawang.

 

47. RBS, Bupati Tapanuli Tengah. TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Mahkamah Konstitusi dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

 

48. AH, Wakil Bupati Lebak. TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada  jabatan atau kedudukan tersebut

 

49. ZA, Bupati Lombok Barat. Dugaan TPK sehubungan dengan proses permohonan izin pengembangan kawasan Wisata di Lombok Barat Tahun 2010 s.d. 2012.

 

50. FA, Bupati Bangkalan. Dugaan TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan perbuatan penerimaan lainnya.

 

51. BS, Gubernur Papua. Dugaan TPK sehubungan dengan Kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan Sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Propinsi Papua.

 

52. AM, Gubernur Riau, dugaan TPK sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dngan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau Tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.

 

53. MDT, Bupati Abu Raijua, dugaan TPK dalam kegiatan penyalahgunaan kewenangan dalam menggunakan Dana Pendidikan Luar Sekolah pada Sub Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007.

 

54. BAA, Bupati Empat Lawang, TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten empat lawang di Mahkamah Konstitusi tahun 2013.

 

55. RS, Bupati Pulau Morotai. TPK memberi atau menjanjiakn sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai di Mahkamah Konstitusi tahun 2011.

 

56. GPN, Gubernur Sumatera Utara, TPK bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada majelis hakim dan panitera PTUN Medan, Sumatera Utara dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara sesuai UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan atas penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), dan penahanan pencairan dana bagi hasil (DBH) yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara di PTUN.

 

57. SUAS, Bupati Buton. Dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada 2012. Sebelumnya, Samsu mengaku pernah memberikan uang Rp 1 miliar kepada Akil.

 

58. SH, Bupati Klaten. Diduga terlibat dalam ‘jual-beli’ jabatan dengan menerima gratifikasi dari bawahannya yang ingin naik pangkat.

 

59. BK, Bupati Tanggamus. Diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.

 

60. Ta, Bupati Nganjuk. dugaan keterlibatannya dalam TPK terhadap 5 proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk pada 2009 silam.

 

61. Bupati Saju Raijua, MDT. Dugaan korupsi pada dana pendidikan luar sekolah (PLS) di Nusa Tenggara Timur.

 

62. YAF, Bupati Banyuasin. Dugaan suap perizinan.

 

63. OS, Bupati Subang. Dugaan suap penanganan kasus BPJS yang tengah menjeratnya. Dia diduga memberi uang agar namanya tidak ada di tuntutan pada persidangan terdakwa Jajang Abdul Holik.

 

64. Bupati Rokan Hulu, Sup. Dugaan kasus korupsi pembahasan Rancangan APBD Riau tahun 2014/2015. Namun pada sidang Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang digelar pada Kamis, 23 Februari 2017, Suparman dinyatakan tidak terbukti melakukan penyuapan.

 

65. Bupati Pamekasan, AS. Dugaan suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

 

66. Bupati Batubara, AZ. Diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (13/9/2017).

 

(Ayi)

Advertisement

Trending