Connect with us

Minut

KEK Pariwisata Likupang Bermasalah, Lahan 1.444,6 Hektar Di Marinsow Dikuasai PTPN XIV

Published

on

Pantai Pall, wilayah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, jejaknya semakin menjauh.

KlikMINUT – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang telah ditetapkan oleh Pemerintahan RI Presiden Joko Widodo sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP) bersama dengan Labuan Bajo NTT, Mandalika NTB, Danau Toba Sumatera Utara, dan Borobudur Jawa Tengah.

Masing-masing DSP ini punya keunggulan dan keunikan tersendiri. KEK Likupang yang meliputi tiga desa yakni Marinsow, Pulisan dan Kinunang merupakan kawasan yang memiliki keunggulan wisata pantai dan wisata bahari yang tidak terdapat di daerah lain. Jika Taman Laut Bunaken yang lebih dulu terkenal, memiliki taman laut yang mempesona, taman laut yang terdapat di kawasan ini tak kalah menakjubkan. Dan ini telah dibuktikan langsung oleh Bupati Minut, Joune Ganda SE pada Kamis, (001/04/2021) pekan lalu dengan melakukan penyelaman perdana seumur hidupnya.

Pemkab Minut saat ini memberikan perhatian sangat serius terhadap kesiapan dan perkembangan Kawasan Ekonnomi Khusus Pariwisata Likupang ini. Explore Likupang yang gencar dilakukan Bupati Minut Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung, diawal pemerintahannya , diantaranya, mendampingi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, penyelaman di spot diving Batu Mandi Desa Kinunang, pelaksanaan Likupang Duathlon pada akhir pekan lalu dan pelaksanaan pelatihan kerajinan ekonomi kreatif yang segera dilaksanakan 7 hingga 9/04/2021 di Desa Marinsow tampaknya bakal menjadi sia-sia.

Semua upaya maksimal yang dilakukan oleh Pemkab Minut lewat terobosan-terobosan spektakuler Bupati Joune Ganda bakal terhenti ditengah jalan.

Pasalnya, menurut Informasi yang diperoleh media ini, kontrak multiyear sebesar 120 miliar sebagai awal pengembangan DSP di Pantai Pall Desa Marinsow terancam dicabut, padahal sejak tahun 2020 telah masuk dalam DIPA (Daftar Isian Pengajuan Anggaran) atau tinggal menunggu proses lelang.

“Dalam DIPA 2021, hanya kontrak ini yang tidak kena refocusing anggaran, jadi tinggal menunggu lelang. Hanya saja hal ini terbentur dengan status tanah yang masih dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV,” terang Kepala Dinas Pariwisata Audy Sambul saat berbincang dengan Kliknews.net di sela pelaksanaan Likupang Duathlon Sabtu, (03/04/2021)

Menurut Sambul, menerangkan, Kementrian PUPR berencana mencabut anggaran untuk pengembangan Pantai Pall Desa Marinsow yang sudah tertera di dalam DIPA karena tidak ada kejelasan status tanah yang masih dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara XIV, meskipun Hak Guna Usaha (HGU) telah berakhir pada 31 Desember 2015 yang lalu tapi kawasan Pantai Pall masih tercatat sebagai aset PTPN XIV. Direncanakan anggaran Rp 120 Miliar ini akan digelontorkan Kementrian PUPR RI selang dua tahun berjalan, di tahun 2021 Rp 60 miliar kemudian sisanya Rp 60 miliar  di tahun berikut.

Lanjut dikatakan Sambul, pihaknya telah menerima surat dari PTPN XIV yang meminta Pemkab Minut melalui Dinas Pariwisata untuk tidak mendirikan suatu bangunan di Pantai Pall.

“Dalam surat, mereka mengingatkan untuk tidak melakukan pembangunan di pantai Pall,” terang Sambul.

Hal yang sama diungkapkan oleh Hukum Tua Desa Marinsow Kecamatan Likupang Timur Gabriel Tamasengge. Dikatakan Tamasengge, Pemerintah Desa telah beberapa kali menerima surat dari PTPN XIV yang ditandatangani oleh Adm PTPN XIV, Hakim yang berisi perintah untuk tidak membangun sesuatu di Pantai Pall.

“Kami sudah sering menerima surat pemberitahuan tersebut, kurang lebih tujuh kali surat tersebut dilayangkan pihak PTPN XIV ke Pemdes Marinsow. Yang terakhir pada akhir maret 2021 ini,” beber Tamasengge yang meminta Pemkab Minut untuk dapat mencarikan solusi menyelesaikan  persoalan ini karena pada kujungan Menteri BUMN, Rini Soemarno Kamis (10/08/2017) tidak membawa hasil.

Tamasengge-pun menyesalkan jika proyek multiyears ini gagal diselenggarakan oleh karena konflik kepentingan antara kementrian terkait.

“Pantai Pall bukan hanya menjadi milik warga Desa Marinsow, tetapi notabene telah menjadi milik dan kebanggaan warga Sulut,” pungkas Gabriel Tamasengge yang pertama membuka Pantai Pall pada awal tahun 2015.

Namun demikian tak urung dirinya berterima kasih kepada Pemkab Minut yang dipimpin oleh Bupati Joune Ganda yang telah menunjukan perhatian besar bagi perkembangan Destinasi wisata Pantai Pall.

Kadis Pariwisata Minut Audy Sambul & Hukum Tua Desa Marinsow Gabriel Tamasengge

Diketahui, PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) berdiri pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1996.  Dalam laporan manajemen tahunan, tahun buku 2018, yang disampaikan 21 Juni 2019 nomor S.512/04.N14/BUMN/VI/2019, PTPN XIV tidak lagi memiliki unit usaha di Minahasa Utara atau di Desa Marinsow Liktim Minut selain unit usaha aneka tanaman Kebun Mira yakni budidaya kelapa di Minahasa.

Menurut laporan Sekretaris Perusahan (Sekper), yang ditujukan kepada Menteri BUMN, lahan Marinsow seluas 1.444,16 Ha di Desa Marinsow Kab. Minahasa Utara berakhir pada 31 Desember 2015. Sebelumnya PTPN XIV telah mengajukan permohonan perpanjangan HGU, akan tetapi terkendala persyaratan/kelengkapan berkas 

rekomendasi dari bupati Minahasa Utara. Sesuai dengan program Kementerian BUMN bahwa pada lahan Marinsow akan diubah peruntukannya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, sehingga sesuai rapat antara Kementerian BUMN, 

Kementerian Agraria, Holding Perkebunan Nusantara dan PTPN XIV maka status 

HGU lahan Marinsow akan diubah menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang mana pada 

lahan dimaksud akan dibangun Bandara dan Resort dengan mengutamakan sinergi 

antar BUMN. Menindaklanjuti hasil rapat dimaksud, PTPN XIV telah mengajukan permohonan pengukuran lahan tersebut melalui Kantor Pertanahan Kab. Minahasa Utara untuk memastikan luas lahan yang akan diajukan menjadi HPL. PTPN XIV juga telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada Pemegang Saham terkait 

perubahan status dari HGU menjadi HPL. Sampai saat ini persetujuan dari Pemegang Saham belum terbit, sementara proses pengukuran oleh BPN Pusat dilaksanakan pada bulan April 2018 setelah PTPN XIV menyelesaikan biaya PNBP. (Rubby Worek)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Minut

Rakor Kepala Daerah, Ganda : Belanja Modal Harus Lebih Banyak Dibanding Rutin

Published

on

Bupati Minut Joune Ganda SE didampingi Wakil Bupati bersama Forkopimda Minut saat mengikuti rakor secara virtual di Kantor Bapelitbang Minut.

KlikMINUT – Bupati Minut Joune Ganda SE didampingi Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung SH MH mengikuti rapat kordinasi secara virtual Kepala Daerah hasil Pilkada 2020 bersama presiden RI Joko Widodo Rabu (14/04/2021) di Kantor Bapelitbang Minut.

Rakor diikuti oleh Forkopimda Minut yang terdiri dari Kapolres Minut AKBP Grace K.D. Rahakbau MSI, Dandim 1310 yang diwakili oleh Pabung Mayor Jemmy Lotulung, Dandim 1309 yang diwakili Danramil 1309 Wori Kapten CHB  Nixon Kukus, Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Mohamad Saleh MH, Kajari Minut Fany Widyastuti SH MH, Ketua Dewan Minut Denny Lolong S.Sos, Sekda Minut Ir Jemmy Kuhu MA, asisten I dr Jane Simons, Asisten II Drs Allan Mingkid, Asisten III Drs Rivino Dondokambey dan sejumlah kepala badan dan Dinas.

Presiden Jokowi dalam arahannya menyampaikan selamat kepada kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang telah dilantik, baik provinsi,kabupaten dan kota 

“Semua memiliki tanggung jawab yang besar, olehnya laksanakan amanat yang sudah diemban dengan baik,” tukas Presiden Joko Widodo.

Dalam Rakor, empat menteri terkait dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Ketua Satgas Covid-19 Nasional, memaparkan materi terkait pelaksanaan pemerintahan daerah. Masing-masing adalah, Menko Bidang Perekonomian Airlangga, Hartarto, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sriwulyani Indiarto, Mendagri Tito Carnavian, Wakil Menteri kesehatan Dante Saksono Harbuwono,Kepala BNPB/Kepala Satgas Covid-19 Indonesia Doni Monardo. Mendagri dalam paparannya mengatakan pemerintah saat ini masih focus pada dua hal pokok.

“Sesuai dengan pokok pikiran yang disampaikan Pak Presiden, pemerintah, baik pusat dan daerah masih focus pada dua hal pokok yakni, pemulihan ekonomi akibat pandemic Covid-19 dan penanganan covid-19. Kami ingatkan juga bagi kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak terjerat dengan masalah hukum, sebab tidak sedikit kepala daerah yang harus berurusan dengan hukum akibat mengambil keputusan yang salah,” tandas Mendagri Carnavian seraya memerintahkan untuk memperkuat pengawasan internal.

Sedangkan Kepala BNPB/Kepala Satgas Covid-19 Nasional, Doni Monardo mengatakan bahwa Pandemic Covid-19 masih berlangsung.

“Covid masih berlangsung jangan lengah bahkan negara-negara maju menerapkan lockdown. Pemerintah masih terus melakukan penanganan. Setiap hari 500.000 orang di Indonesia divacsin,” terang Doni.

Terpisah, Bupati JG mengatakan, rakor ini penting diikuti agar pemerintahan di kabupaten Minahasa Utara bisa sejalan dan sinergis dengan arah pembangunan nasional

“Presiden langsung memberikan arahan tentang tugas dan fungsi kepala daerah. Presiden memberikan penekanan-penekanan terutama tentang penggunaan anggaran Negara yang diharapkan lebih focus kepada hal-hal yang paling bermanfaat dan bisa dilihat hasilnya,” tukas Bupati Ganda.

Hal ini, lanjutnya, karena anggarannya terbatas, kepala daerah diharapkan dapat memilih yang paling prioritas dan bermanfaat.  Diingatkan juga oleh Presiden mengenai komposisi diminta belanja modal lebih banyak dari pada belanja rutinnya.

“Belanja rutin termasuk pembayaran gaji ASN dan tenaga harian lepas (THL) diminta oleh presiden untuk diadakan rasionalisasi. Jadi kalau kita terlalu banyak dipembayaran gaji maka belanja modal akan kecil. Hal ini menjawab berbagai dinamika di masyarakat terkait THL. Kita bukan tidak mau menerima THL yang banyak tetapi kita harus mengikuti porsinya,” tegas Bupati Ganda  saat diwawancarai wartawan didampingi Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung.

Dikatakan,  pemerintahan JGKWL berkomitmen mengamankan arahan Presiden dan para Menko serta kepala Satgas Covid 19. (Rubby Worek)

Continue Reading

Minut

Refocusing Dikucurkan, Desa Watutumou Dua Langsung Action

Published

on

Hukum Tua Desa Watutumou Dua Defli Bawanda bersama dengan Satgas Covid-19 membuat persiapan di pos Covid desa untuk menertibkan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

KlikMINUT – Anggaran refocusing untuk penanganan Pandemic Covid-19 desa telah dikucurkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini langsung ditindaklanjuti dengan aksi oleh pemerintah Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat.

Untuk, refocusing sebesar delapan persen atau sekira Rp. 50 juta-an bagi Desa Watutumou Dua ini digunakan pemerintah desa untuk membantu masyarakat dalam memutus mata rantai Covid-19, diantaranya pembelian tong air dan sabun cair yang diperuntukan bagi rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya, pembuatan tempat isolasi yang dikontrak, pembiayaan pasien yang terjangkit covid-19 dan operasional Satgas covid desa.

“Meskipun kasus Covid-19 menunjukan trend menurun namun kami pemerintah tidak mau lengah untuk terus mengoptimalkan Tim Satgas  yang mempunyai empat fungsi yakni, pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung. Tim Satgas ini bertugas di pos Covid-19 untuk mengawasi keluar masuknya warga dan pendatang,” terang Bawanda.

Menurut Bawanda, setiap warga desa dan pendatang  yang melakukan aktivitas keluar dan masuk desa harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Mereka harus menggunakan masker dan cuci tangan, jika tidak mematuhi protokol kesehatan ini tidak diperkenankan masuk atau keluar.

“Bagi pelanggar, selain tidak diijinkan masuk atau keluar, juga diberikan sanksi push up atau menyebutkan Pancasila. Warga yang melanggar dan memaksa keluar, oleh petugas Satgas Covid diberi sanksi kemudian diberikan masker, demikian juga untuk warga yang hendak masuk, jika memaksa masuk akan diberi masker tapi harus push up atau menyebutkan Pancasila bagi orang tua,” terang Bawanda.

Ditambahkan Bawanda, setiap hari ada saja pelanggar protokol kesehatan. Dan untuk penanganan pencegahan Covid-19 ini akan terus berlanjut sampai pemerintah menyatakan pandemic ini telah berakhir.(Rubby Worek)

Continue Reading

Minut

Watutumou Dua Gelar Sosialisasi Aplikasi Desa Cerdas

Published

on

Hukum Tua Desa Watutumou Dua bersama Pendamping Lokal Desa Minut Mengikuti sosialisasi Aplikasi Desa cerdas.

KlikMiNUT – Pemerintah Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Minut bekerjasama dengan Pendamping Lokal Desa (PLD) dan PT Hallo Indonesia Teknologi (HIT) menggelar sosialisasi penggunaan Aplikasi Desa Cerdas Selasa (13/04/2021) di Aula Kantor Desa.

Aplikasi ini untuk memenuhi program digitalisasi desa atau desa digital yang belakangan menjadi kebutuhan yang tidak terelakan.

Aplikasi Desa Cerdas ini dibagi dua, yang pertama digunakan perangkat desa untuk menginput data warga masyarakat Desa Watutumou Dua dan bagian lainnya diperuntukan bagi warga yang akan menggunakan fasilitas layanan surat menyurat dari kantor desa.

“Setiap warga maupun pemerintah desa ataupun hukum tua bisa menggunakan aplikasi ini dari mana saja  mereka berada yang terdapat jaringan telekomuniksi melalui dua cara Log In. Ada empat komponen pendukung yang bisa membuat aplikasi ini dapat digunakan dengan mudah, yakni, komiten pemangku kebijakan, user, hardwer/jaringan dan data yang berasal dari sumber daya danusia yang bis menjalankan aplikasi ini,”terang Direktur PT. HIT, Fakhrizal di hadapan peserta sosilisasi.

Menurut Fakhrizal, pihaknya siap melakukan pendampingan sampai dengan satu tahun sampai dengan operator desa  telah mahir mengelola data sebagai server pusat.

“Biaya awal penggunaan aplikasi serta pengelolaannya  sekira Rp.35 juta,” tukas Fakrizal.

Terpisah, Hukum Tua Desa Watutumou Dua, Defli Bawanda, mengatakan di era digitalisasi ini kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga pekerjaan administrasi pemerintahan bisa dilakukan lebih mudah lagi.

“Aplikasi Desa Cerdas Watutumou Dua ini nantinya akan terkoneksi ke Dinas Dukcapil Minut untuk memudahkan pengurusan surat menyurat warga,” pungkas Bawanda. (Rubby Worek)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending