KEK Pariwisata Likupang Bermasalah, Lahan 1.444,6 Hektar Di Marinsow Dikuasai PTPN XIV
Connect with us

Minut

KEK Pariwisata Likupang Bermasalah, Lahan 1.444,6 Hektar Di Marinsow Dikuasai PTPN XIV

Published

on

Pantai Pall, wilayah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, jejaknya semakin menjauh.

KlikMINUT – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang telah ditetapkan oleh Pemerintahan RI Presiden Joko Widodo sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP) bersama dengan Labuan Bajo NTT, Mandalika NTB, Danau Toba Sumatera Utara, dan Borobudur Jawa Tengah.

Masing-masing DSP ini punya keunggulan dan keunikan tersendiri. KEK Likupang yang meliputi tiga desa yakni Marinsow, Pulisan dan Kinunang merupakan kawasan yang memiliki keunggulan wisata pantai dan wisata bahari yang tidak terdapat di daerah lain. Jika Taman Laut Bunaken yang lebih dulu terkenal, memiliki taman laut yang mempesona, taman laut yang terdapat di kawasan ini tak kalah menakjubkan. Dan ini telah dibuktikan langsung oleh Bupati Minut, Joune Ganda SE pada Kamis, (001/04/2021) pekan lalu dengan melakukan penyelaman perdana seumur hidupnya.

Pemkab Minut saat ini memberikan perhatian sangat serius terhadap kesiapan dan perkembangan Kawasan Ekonnomi Khusus Pariwisata Likupang ini. Explore Likupang yang gencar dilakukan Bupati Minut Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung, diawal pemerintahannya , diantaranya, mendampingi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, penyelaman di spot diving Batu Mandi Desa Kinunang, pelaksanaan Likupang Duathlon pada akhir pekan lalu dan pelaksanaan pelatihan kerajinan ekonomi kreatif yang segera dilaksanakan 7 hingga 9/04/2021 di Desa Marinsow tampaknya bakal menjadi sia-sia.

Semua upaya maksimal yang dilakukan oleh Pemkab Minut lewat terobosan-terobosan spektakuler Bupati Joune Ganda bakal terhenti ditengah jalan.

Pasalnya, menurut Informasi yang diperoleh media ini, kontrak multiyear sebesar 120 miliar sebagai awal pengembangan DSP di Pantai Pall Desa Marinsow terancam dicabut, padahal sejak tahun 2020 telah masuk dalam DIPA (Daftar Isian Pengajuan Anggaran) atau tinggal menunggu proses lelang.

“Dalam DIPA 2021, hanya kontrak ini yang tidak kena refocusing anggaran, jadi tinggal menunggu lelang. Hanya saja hal ini terbentur dengan status tanah yang masih dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV,” terang Kepala Dinas Pariwisata Audy Sambul saat berbincang dengan Kliknews.net di sela pelaksanaan Likupang Duathlon Sabtu, (03/04/2021)

Menurut Sambul, menerangkan, Kementrian PUPR berencana mencabut anggaran untuk pengembangan Pantai Pall Desa Marinsow yang sudah tertera di dalam DIPA karena tidak ada kejelasan status tanah yang masih dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara XIV, meskipun Hak Guna Usaha (HGU) telah berakhir pada 31 Desember 2015 yang lalu tapi kawasan Pantai Pall masih tercatat sebagai aset PTPN XIV. Direncanakan anggaran Rp 120 Miliar ini akan digelontorkan Kementrian PUPR RI selang dua tahun berjalan, di tahun 2021 Rp 60 miliar kemudian sisanya Rp 60 miliar  di tahun berikut.

Lanjut dikatakan Sambul, pihaknya telah menerima surat dari PTPN XIV yang meminta Pemkab Minut melalui Dinas Pariwisata untuk tidak mendirikan suatu bangunan di Pantai Pall.

“Dalam surat, mereka mengingatkan untuk tidak melakukan pembangunan di pantai Pall,” terang Sambul.

Hal yang sama diungkapkan oleh Hukum Tua Desa Marinsow Kecamatan Likupang Timur Gabriel Tamasengge. Dikatakan Tamasengge, Pemerintah Desa telah beberapa kali menerima surat dari PTPN XIV yang ditandatangani oleh Adm PTPN XIV, Hakim yang berisi perintah untuk tidak membangun sesuatu di Pantai Pall.

“Kami sudah sering menerima surat pemberitahuan tersebut, kurang lebih tujuh kali surat tersebut dilayangkan pihak PTPN XIV ke Pemdes Marinsow. Yang terakhir pada akhir maret 2021 ini,” beber Tamasengge yang meminta Pemkab Minut untuk dapat mencarikan solusi menyelesaikan  persoalan ini karena pada kujungan Menteri BUMN, Rini Soemarno Kamis (10/08/2017) tidak membawa hasil.

Tamasengge-pun menyesalkan jika proyek multiyears ini gagal diselenggarakan oleh karena konflik kepentingan antara kementrian terkait.

“Pantai Pall bukan hanya menjadi milik warga Desa Marinsow, tetapi notabene telah menjadi milik dan kebanggaan warga Sulut,” pungkas Gabriel Tamasengge yang pertama membuka Pantai Pall pada awal tahun 2015.

Namun demikian tak urung dirinya berterima kasih kepada Pemkab Minut yang dipimpin oleh Bupati Joune Ganda yang telah menunjukan perhatian besar bagi perkembangan Destinasi wisata Pantai Pall.

Kadis Pariwisata Minut Audy Sambul & Hukum Tua Desa Marinsow Gabriel Tamasengge

Diketahui, PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) berdiri pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1996.  Dalam laporan manajemen tahunan, tahun buku 2018, yang disampaikan 21 Juni 2019 nomor S.512/04.N14/BUMN/VI/2019, PTPN XIV tidak lagi memiliki unit usaha di Minahasa Utara atau di Desa Marinsow Liktim Minut selain unit usaha aneka tanaman Kebun Mira yakni budidaya kelapa di Minahasa.

Menurut laporan Sekretaris Perusahan (Sekper), yang ditujukan kepada Menteri BUMN, lahan Marinsow seluas 1.444,16 Ha di Desa Marinsow Kab. Minahasa Utara berakhir pada 31 Desember 2015. Sebelumnya PTPN XIV telah mengajukan permohonan perpanjangan HGU, akan tetapi terkendala persyaratan/kelengkapan berkas 

rekomendasi dari bupati Minahasa Utara. Sesuai dengan program Kementerian BUMN bahwa pada lahan Marinsow akan diubah peruntukannya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, sehingga sesuai rapat antara Kementerian BUMN, 

Kementerian Agraria, Holding Perkebunan Nusantara dan PTPN XIV maka status 

HGU lahan Marinsow akan diubah menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang mana pada 

lahan dimaksud akan dibangun Bandara dan Resort dengan mengutamakan sinergi 

antar BUMN. Menindaklanjuti hasil rapat dimaksud, PTPN XIV telah mengajukan permohonan pengukuran lahan tersebut melalui Kantor Pertanahan Kab. Minahasa Utara untuk memastikan luas lahan yang akan diajukan menjadi HPL. PTPN XIV juga telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada Pemegang Saham terkait 

perubahan status dari HGU menjadi HPL. Sampai saat ini persetujuan dari Pemegang Saham belum terbit, sementara proses pengukuran oleh BPN Pusat dilaksanakan pada bulan April 2018 setelah PTPN XIV menyelesaikan biaya PNBP. (Rubby Worek)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisement

Trending