Connect with us

Headline

Kapolda Sulut Tindak Tegas PETI, Perhapi-Walhi Sulut Harap Bisa Konsisten

Published

on

KlikSULUT – Aksi penertiban dan penghentian PETI yang dilakukan Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut) pimpinan Irjen Pol Royke Lumowa, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, di antaranya Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulut.

Apresiasi tersebut diberikan karena aksi penambang ilegal, apalagi menggunakan alat berat, sulit ditertibkan selama bertahun-tahun. Upaya pemerintah daerah, termasuk Sulut, untuk menertibkan selalu terbentur di lapangan.

Selain itu, aksi penghentian PETI juga sudah ditunjukkan. Bahkan Kapolda Sulut turun langsung menertibkan tambang ilegal di Bolmong dan Minahasa Tenggara (Mitra). Yang terkini, Kapolda turun langsung di Potolo, Desa Tanoyan, Bolmong, pada Selasa (17/3/2020) lalu.

“Langkah Kapolda Sulawesi Utara yang baru ini harus diapresiasi dan diberikan penghargaan. Kita pun berharap agar upaya penertiban dapat dilakukan secara konsisten,” ujar Ketua Umum PERHAPI Rizal Kasli, Kamis (19/3/2020).

Rizal berpendapat, penertiban ini akan efektif jika aparat penegak hukum turun ke lapangan secara bersama-sama dan konsisten menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

“Apabila ada aparat di daerah yang terlibat juga dilakukan penegakan hukum sampai pada pemecatan. Kapolda harus membentuk Satgas Khusus untuk langkah tersebut dan bekerja secara terus menerus dalam menertibkan tambang tanpa izin (ilegal) yang banyak terdapat di daerah-daerah,” sarannya.

Dia juga meminta Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk serius menangani masalah PETI. “Aktivitas pertambangan emas tanpa izin ini merugikan negara, daerah dan masyarakat. Juga merusak lingkungan dan keselamatan kerja,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemerintah juga harus proaktif melakukan pembinaan terhadap tambang rakyat yang memiliki izin. “Sehingga pengoperasian tambang-tambang tersebut dilakukan dengan mengedepankan ‘good mining practice’,”terangnya.

Senada disampaikan Koordinator Walhi Sulut Theodoron Berenc Victor Runtuwene. Dia mendukung langkah Kapolda Sulut yang baru itu. “Ini langkah maju dari Pihak Kepolisian yang tidak hanya memberi statement di media tetapi juga melakukan aksi nyata di lapangan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, kehadiran tambang ilegal di Sulut, khusus di Bolmong dan Mitra, sudah sangat meresahkan. “Terutama di Bolaang Mongondow yang sempat menjadi perhatian nasional karena ada kecelakaan yang menyebabkan sejumlah penambang meninggal dunia,” bebernya.

Dia berharap, aksi Kapolda Sulut dan Bupati Mitra tetap dilanjutkan, hingga tidak ada lagi aktivitas penambangan ilegal. “Langkah ini positif untuk memberi kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan bagi banyak orang. Kami berharap langkah ini juga diikuti oleh beberapa kepala daerah di Sulawesi utara yang di wilayahnya punya tambang illegal,” pungkas Theo.

Sekadar informasi, Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa merealisasikan janjinya untuk menertibkan PETI. Dia turun langsung ke Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Bolmong, untuk menutup PETI di Perkebunan Patolo.

Menurut Kapolda, ada dua cara penegakan hukum bagi pelaku PETI.Untuk yang menggunakan alat berat itu harga mati ditindak tegas. Begitu juga bagi pemodal besar, tidak akan ada perlindungan.

“Saya sampaikan yang ada di Potolo, semua tidak boleh beroperasi, semua di police line. Kapolda tidak berat sebelah dan tidak memihak pada yang ilegal,” tandasnya.

(Sahril Kadir)

Headline

Update Peta Risiko Covid-19 di Sulut Per 24 Januari 2021

Published

on

Update Peta Risiko
Peta Risiko Covid-19 Terbaru. (Sumber Foto: GTN)

KlikSULUT – Gugus Tugas Nasional Covid-19 kembali mengumumkan update perkembangan terbaru peta risiko Covid-19 secara Nasional.

Sebagaimana dirilis dalam website resmi Gugus Tugas Nasional Covid-19, khusus Sulawesi Utara ada empat kabupaten dan kota yang berkutat pada zona merah. Sisanya ada pada zona oranye.

Berikut update daftar kabupaten dan kota di Sulut berdasarkan zonasi risiko Covid-19 per 24 Januari 2021:

Bolaang Mongondow tetap zona oranye

Minahasa dari zona merah jadi zona oranye

Kepulauan Sangihe tetap zona oranye

Kepulauan Talaud tetap zona oranye

Minahasa Selatan tetap zona merah

Minahasa Utara tetap zona merah

Minahasa Tenggara dari zona merah jadi zona oranye

Bolaang Mongondow Utara tetap zona oranye

Kepulauan Sitaro tetap pada zona oranye

Bolaang Mongondow Timur tetap zona oranye

Bolaang Mongondow Selatan tetap zona oranye

Manado tetap zona merah

Bitung tetap zona oranye

Tomohon dari zona merah jadi zona oranye

Kotamobagu tetap zona merah

(***)

Continue Reading

Headline

Update Peta Risiko Covid-19: 7 Daerah di Sulut Zona Merah

Published

on

Konfirmasi Positif Covid-19
Ilustrasi. (Sumber Foto: Dok KlikNews)

KlikJAKARTA – Gugus Tugas Nasional kembali meng-update peta risiko Covid-19 per 17 Januari 2021.

Dari update tersebut diketahui ada 108 kabupaten dan kota berstatus zona merah, 347 zona oranye, 45 zona kuning, dan 14 kabupaten dan kota tidak terdampak atau tak ada kasus baru.

Untuk Sulawesi Utara, peta risiko kembali berubah. Jika sebelumnya hanya ada tiga daerah zona merah, per 17 Januari 2021 ini bertambah empat daerah. Sehingga total ada tujuh kabupaten dan kota yang berstatus risiko tinggi atau zona merah.

Berikut daftar kabupaten dan kota di Sulut berdasarkan zonasi risiko Covid-19 per 17 Januari 2021:

Bolaang Mongondow tetap zona oranye

Minahasa dari zona oranye naik jadi zona merah

Kepulauan Sangihe tetap zona oranye

Kepulauan Talaud tetap zona oranye

Minahasa Selatan tetap zona merah

Minahasa Utara tetap zona merah

Minahasa Tenggara dari zona oranye naik jadi zona merah

Bolaang Mongondow Utara tetap zona oranye

Kepulauan Sitaro tetap pada zona oranye

Bolaang Mongondow Timur tetap zona oranye

Bolaang Mongondow Selatan tetap zona oranye

Manado tetap zona merah

Bitung tetap zona oranye

Tomohon dari zona oranye naik jadi zona merah

Kotamobagu dari zona oranye naik jadi zona merah

(***)

Continue Reading

Headline

BMKG Jelaskan Penyebab Banjir di Pesisir Pantai Manado

Published

on

Kondisi salah satu wilayah pesisir pascakejadian hantaman air laut. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikMANADO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan penyebab banjir di wilayah pesisir Pantai Manado, yang terjadi pada Minggu (17/1/2021).

Menurut Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo, peristiwa tersebut merupakan salah satu kejadian cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Indonesia.

“Peristiwa naiknya air laut yang menyebabkan banjir terjadi di Pesisir Manado kemarin merupakan salah satu kejadian cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Indonesia. Jadi masyarakat tidak perlu panik dan tidak perlu mengungsi, tapi tetap waspada dan terus memantau serta memperhatikan update informasi cuaca terkini dari BMKG,” kata Eko, Senin (18/1/2021).

Eko menjelaskan, peristiwa tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain angin kencang berkecepatan maksimum 25 Knot yang berdampak pada peningkatan tinggi gelombang di Laut Sulawesi, Perairan utara Sulawesi Utara, Perairan Kepulauan Sangihe-Kepulauan Talaud dan Laut Maluku bagian utara dengan ketinggian gelombang mencapai 2,5 – 4,0 meter.

“Bersamaan dengan itu juga adanya pengaruh kondisi pasang air laut maksimum di wilayah Manado yang menunjukkan peningkatan pasang maksimum harian setinggi 170-190 cm dari rata-rata tinggi muka air laut (Mean Sea Level/MSL) pada pukul 20.00-21.00 Wita,” ungkapnya.

Berdasarkan analisis gelombang diketahui, arah gelombang tegak lurus dengan garis pantai sehingga dapat memicu naiknya air ke wilayah pesisir.

“Akumulasi kondisi di atas yaitu gelombang tinggi, angin kencang di pesisir dan fase pasang air laut maksimum yang menyebabkan terjadi kenaikan air laut sehingga mengakibatkan banjir yang terjadi di Manado,” jelasnya.

Lanjut dia, beberapa hari terakhir wilayah Sulawesi Utara dilanda hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan. “Fenomena cuaca tersebut sebenarnya merupakan fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi terutama pada saat puncak musim hujan seperti saat ini,” terangnya.

“Karena itu kami mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir selalu mewaspadai ancaman bahaya pesisir ketika fase pasang air laut berbarengan dengan gelombang tinggi,” tambah Eko.

Masyarakat juga diharapkan mengambil langkah antispatif terhadap potensi masuknya air laut ke daratan pada saat fase pasang air laut yang bersamaan dengan gelombang tinggi dan angin kencang.

“Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk terus memperhatikan informasi cuaca terkini dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Bitung dan mengikuti arahan dari BNPB atau BPBD setempat,” pungkasnya.

(Sahril Kadir)

Continue Reading
Advertisement

Trending