Kapolda Sulut Tindak Tegas PETI, Perhapi-Walhi Sulut Harap Bisa Konsisten

Kapolda Sulut Tindak Tegas PETI, Perhapi-Walhi Sulut Harap Bisa Konsisten
Kapolda Irjen Pol Royke Lumowa saat menertibkan PETI. (Sumber: Tribratanews Polri)

KlikSULUT – Aksi penertiban dan penghentian PETI yang dilakukan Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut) pimpinan Irjen Pol Royke Lumowa, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, di antaranya Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulut.

Apresiasi tersebut diberikan karena aksi penambang ilegal, apalagi menggunakan alat berat, sulit ditertibkan selama bertahun-tahun. Upaya pemerintah daerah, termasuk Sulut, untuk menertibkan selalu terbentur di lapangan.

Selain itu, aksi penghentian PETI juga sudah ditunjukkan. Bahkan Kapolda Sulut turun langsung menertibkan tambang ilegal di Bolmong dan Minahasa Tenggara (Mitra). Yang terkini, Kapolda turun langsung di Potolo, Desa Tanoyan, Bolmong, pada Selasa (17/3/2020) lalu.

“Langkah Kapolda Sulawesi Utara yang baru ini harus diapresiasi dan diberikan penghargaan. Kita pun berharap agar upaya penertiban dapat dilakukan secara konsisten,” ujar Ketua Umum PERHAPI Rizal Kasli, Kamis (19/3/2020).

Rizal berpendapat, penertiban ini akan efektif jika aparat penegak hukum turun ke lapangan secara bersama-sama dan konsisten menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

“Apabila ada aparat di daerah yang terlibat juga dilakukan penegakan hukum sampai pada pemecatan. Kapolda harus membentuk Satgas Khusus untuk langkah tersebut dan bekerja secara terus menerus dalam menertibkan tambang tanpa izin (ilegal) yang banyak terdapat di daerah-daerah,” sarannya.

Dia juga meminta Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk serius menangani masalah PETI. “Aktivitas pertambangan emas tanpa izin ini merugikan negara, daerah dan masyarakat. Juga merusak lingkungan dan keselamatan kerja,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemerintah juga harus proaktif melakukan pembinaan terhadap tambang rakyat yang memiliki izin. “Sehingga pengoperasian tambang-tambang tersebut dilakukan dengan mengedepankan ‘good mining practice’,”terangnya.

Senada disampaikan Koordinator Walhi Sulut Theodoron Berenc Victor Runtuwene. Dia mendukung langkah Kapolda Sulut yang baru itu. “Ini langkah maju dari Pihak Kepolisian yang tidak hanya memberi statement di media tetapi juga melakukan aksi nyata di lapangan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Forward Sulut Komitmen Kawal Pilkada Aman dan Damai

Dia mengatakan, kehadiran tambang ilegal di Sulut, khusus di Bolmong dan Mitra, sudah sangat meresahkan. “Terutama di Bolaang Mongondow yang sempat menjadi perhatian nasional karena ada kecelakaan yang menyebabkan sejumlah penambang meninggal dunia,” bebernya.

Dia berharap, aksi Kapolda Sulut dan Bupati Mitra tetap dilanjutkan, hingga tidak ada lagi aktivitas penambangan ilegal. “Langkah ini positif untuk memberi kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan bagi banyak orang. Kami berharap langkah ini juga diikuti oleh beberapa kepala daerah di Sulawesi utara yang di wilayahnya punya tambang illegal,” pungkas Theo.

Sekadar informasi, Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa merealisasikan janjinya untuk menertibkan PETI. Dia turun langsung ke Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Bolmong, untuk menutup PETI di Perkebunan Patolo.

Menurut Kapolda, ada dua cara penegakan hukum bagi pelaku PETI.Untuk yang menggunakan alat berat itu harga mati ditindak tegas. Begitu juga bagi pemodal besar, tidak akan ada perlindungan.

“Saya sampaikan yang ada di Potolo, semua tidak boleh beroperasi, semua di police line. Kapolda tidak berat sebelah dan tidak memihak pada yang ilegal,” tandasnya.

(Sahril Kadir)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply