Connect with us

Hukrim

Kantor Ditutup, Driver di Manado Tetap Bisa Online

Published

on

Kantor

KlikMANADO – Pemerintah Kota Manado akhirnya menutup sementara tiga kantor cabang perusahaan transportasi online di Manado, Selasa (24/10/2017) siang.

 

Penutupan sementara tersebut dilakukan setelah keluarnya surat pemberitahuan kepada tiga perusahaan itu, yang ditandatangani Steven Nangoy atas nama Kepala Dinas, Kabid Data, Informasi, Pengaduan, Pengawasan dan Regulasi.

 

Hal itu diakui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Manado Xaverius Runtuwene, usai menutup Kantor PT Gojek Indonesia Cabang Manado.

 

Dia menjelaskan, selain pemberitahuan tersebut juga sekaligus untuk menyampaikan kepada pihak perusahaan agar menutup sementara kantor mereka. “Karena sesuai informasi dan surat yang ada mereka belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh dinas penanaman modal,” ujarnya.

 

Meski demikian, lanjut dia, yang ditutup hanyalah kantor dan operasionalnya saja. “Kalau aplikasi bukan kewenangan kami untuk itu. Karena untuk kantor usahanya saja jadi sesuai perda,” terangnya.

 

Senada dikatakan Kabid Data, Informasi, Pengaduan, Pengawasan dan Regulasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Manado Steven Nangoy mengaku akan langsung membuat berita acara penutupan secara sekaligus.

 

“Memang ketika ada demo yang pertama, permohonan izin mereka sudah layangkan ke Dinas PM-PTSP tapi karena belum memenuhi ketentuan jadi regulasi-regulasi yang mengatur itu sementara dalam pengkajian,” terangnya.

 

Dia berharap, tindakan yang diambil Pemkot Manado bisa dijadikan pelajaran berharga bagi pengusaha lainnya.

 

Sementara itu, berdasarkan pantauan KlikNews hingga Selasa (24/10/2017) malam, sekira pukul 10.30 Wita, penutupan kantor cabang perusahaan transportasi online tidak mempengaruhi aktivitas driver online.

 

Buktinya, dalam aplikasi Gojek, Grab maupun Uber, masih ditemukan sejumlah driver yang aktif menantikan orderan.

 

Saat dikonfirmasi ke Kepala Dinas Perhubungan Manado Mohamad Sofyan, dia mengakui kondisi tersebut. Dia menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menutup aplikasi.

 

“Persoalan aplikasi bukan kewenangan Pemkot. Menutupnya, ada pada kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika,” tegasnya.

 

(Sahril Kadir)

Hukrim

Sidak Gabungan Hentak Rutan Manado, Barang Terlarang Diamankan

Published

on

Barang terlarang yang berhasil dirazia. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikMANADO – Aparat tim gabungan yang melibatkan unsur penegak hukum di Sulut, yakni Kanwil Kemenkumham, personel BNN, Polresta Manado serta tuan rumah Rutan Manado melakukan inspeksi mendadak di Rumah Tahanan Kelas IIA Manado, Rabu (7/4/2021) malam.

Petugas yang berjumlah puluhan itu berhasil mengamankan ratusan barang terlarang dari sejumlah Blok Hunian, termasuk langsung melakukan test urine bagi 79 Warga Binaan yang menempati Kamar Narkoba.

Kepala Kantor Kementerian Hukum Sulut, Lumaksono, SH, MH, menerjunkan langsung Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) dipimpin Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto, Bc.IP., S.H., M.H, yang berkolaborasi dengan Kepala BNN Manado AKBP Rieno Bangkang bersama timnya, Polresta Manado lewat Tim Sabara dengan tim Satopspatnal Rutan Manado yang dikomando langsung Kepala Rutan Yusep Antonius dan Kepala KPR Rico Sterio Wendur, SH, MH.

Alhasil, dari empat Blok yang disisir, Asoka, Kamboja, Melati dan Anggrek serta Blok Mawar yang dihuni WBP Wanita berhasil diamankan 10 telepon selular, 2 buah charger handphone, 1 colokan listrik, 4 buah headset, 1 buah linggis, 1 buah speaker aktif, 29 botol parfum, 4 buahcermin, 3 buah piring, 10 buah korek api gas, , 2 buah gelas, 3 buah ikat pinggang, 2 buah pemanas air, 3 buah kipas angina, 2 buah rantang almunium, 2 buah tali, 3 buah gunting dan cutter, 18 buah sikat gigi, 20 buah paku, 1 buah kartu chip.

Seluruh barang yang berhasil dirazia, Kakanwil Lumaksono menginstruksikan untuk segera dimusnahkan sesuai SOP apabila telah selesai didata, dan bagi Warga Binaan dan petugas yang diketahui melanggar peraturan akan ditindak tegas berupa pembinaan kedisplinan.

Usai Sidak, langsung dilakukan jumpa pers di ruangan besukan Rutan Manado dengan menggelar semua barang sitaan. “Dalam Sidak ini tidak ditemukan barang terlarang narkoba,” ujar Lumaksono didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto, Kepala BNN Manado AKBP Reino Bangkang, Kepala Rutan Manado dan Kasat Sabhara Polresta Manado, AKP La Dena.

Menurutnya, dalam sidak tersebut, BNN Manado juga melakukan tes urine kepada sekitar 79 warga binaan. Hasil pemeriksaan semuanya negatif.

“Ini merupakan upaya Kanwil Kemenkumham untuk lebih menertibkan dan memberi pembinaan kepada warga binaan,” bebernya.

Dia menjelaskan, razia merupakan rangkaian memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 tahun 2021. “Kegiatan seperti ini juga digelar pada seluruh UPT Pemasyarakatan di Sulut. Terdiri atas sepuluh Lapas, satu LPKA, LPP dan dua rutan. Semua pelaksanaan kegiatan sidak ini berbasis HAM,” ucapnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto menambahkan, kegiatan seperti ini akan rutin digelar setiap minggu. “Kami terus meminta laporan pertanggung jawaban dari Kepala Lapas maupun Kepala Rutan,” pungkasnya.

Ia mengatakan pelaksanaan razia tersebut dalam memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 tahun 2021. Kegiatan seperti ini juga dilaksanakan pada seluruh UPT Pemasyarakatan di Sulut. Terdiri sepuluh Lembaga Pemasyarakatan, satu LPKA, satu LPP dan dua Rutan.

“Semua pelaksanaan kegiatan sidak ini berbasis HAM, dan kegiatan ini adalah upaya-upaya untuk membina Warga Binaan untuk ke arah lebih baik,” katanya.

(***)

Continue Reading

Hukrim

Dugaan Penipuan Tanah Leluhur, Keluarga Besar Torindatu Polisikan Conraad Kalumata

Published

on

Keluarga Besar Torindatu

KlikMANADO – Keluarga Besar Torindatu akhirnya melaporkan secara resmi Conraad Kalumata dan oknum lainnya ke Polda Sulut, pada Minggu (28/3/2021).

Langkah tersebut diambil berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan atas tanah leluhur Torindatu di Manado, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor STTLP/155.a/III/2021/SPKT/POLDA SULUT tertanggal 28 Maret 2021.

Upaya hukum ini diambil Pengurus Keluarga Besar Torindatu dan para tetua Keluarga Besar Torindatu seperti Dirk Saerang, Vecky Agaatsz, Stenly Wakkary, Fenyl Loing, Piter Torindatu, Neltje Torindatu dan Yantje Torindatu, dan didampingi kuasa hukum Keluarga Besar Torindatu Hendro C Silow SH MH CLA.

Menurut Ketua Pengurus Rukun Keluarga Besar Torindatu Benny Saerang SH MH, langkah hukum ini diambil untuk meluruskan klaim sepihak dari Conraad Kalumata atas leluhur Torindatu, yang mengaku sebagai cucu Linora Torindatu dan bertindak sebagai ahli waris.

“Keluarga besar Torindatu telah menyatakan sikap bahwa Conraad Kalumata bukanlah bagian dari Keluarga Besar Torindatu atau tidak ada hubungan sedarah dengan keluarga besar Torindatu,” tegas Saerang.

Dijelaskannya, dokumen yang dipalsukan Conraad Kalumata di antaranya adalah silsilah keluarga dan akte kematian Linora Torindatu. “Dokumen-dokumen tersebut serta dokumen pendukung lainnya sudah diserahkan ke kepolisian,” jelas Saerang.

Dia menyebutkan , leluhur Torindatu atau Linora Torindatu memiliki tanah seluas 2.206.400.000 m² dan di dalam daftar umum tercatat sebagai tanah yang dikuasai negara.

“Tetapi pemerintah lewat Kementerian Agraria bersedia memberikan sebagian dari tanah tersebut yang atas nama Linora Torindatu seluas 441.280.000 m² diberi sebagai Hak Milik dengan cuma-cuma,” sambungnya

Keterangan tersebut, kata Saerang, berdasarkan Akte Eigendom Verponding nomor 232 tanggal 28 Juni 1879 No Afschrift 117, Meetbrief nomor 272, dan Surat Keputusan Kementerian Agraria No.Sk.537/Ka Tanggal 7 April 1960 yang ditandatangani di Jakarta.

Keluarga Besar Torindatu hanya memberikan mandat untuk mengurus tanah leluhur ini kepada Benny Saerang SH MH dan diberi kuasa penuh dalam memperjuangkan hak-hak Keluarga Besar Torindatu terkait dengan tanah leluhur atau Linora Torindatu.

Sementara, kuasa hukum Keluarga Besar Torindatu Hendro C Silow SH MH CLA mengimbau masyarakat agar waspada terhadap aksi klaim Conraad Kalumata atas tanah leluhur Torindatu.

“Jika ada yang menerima kuasa atau memegang kuasa atas pengelolaan tanah Torindatu dan atau terkait dengan tanah Torindatu yang diberikan kuasa oleh Conraad Kalumata, diimbau untuk segera menghubungi pihak keluarga besar Torindatu, agar terhindar dari upaya hukum yang sedang dilakukan oleh keluarga besar Torindatu,” ujarnya.

Setelah melapor di Polda Sulut, kuasa hukum Keluarga Besar Torindatu juga akan melakukan klarifikasi ke Kanwil Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado.

(***)

Continue Reading

Hukrim

Polsek Sonder Amankan 6 Pelaku Balap Liar

Published

on

KlikTOMOHON – Tim Senyap Kepolisian Sektor (Polsek) Sonder di bawah naungan Polres Tomohon berhasil melakukan penangkapan pelaku aksi balap liar di ruas Jalan Raya Desa Tincep, pada Rabu (18/3/2021).

Kapolsek Sonder Ipda Stannly kaligis mengatakan, penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan aksi balap liar tersebut.

Mendengar laporan tersebut, kapolsek langsung memerintahkan Tim Senyap yang dipimpin Kanit Reskrim Aiptu Sony Sampouw langsung menuju ke lokasi yang dimaksud.

Pada pukul 17.00 Wita, Tim Senyap berhasil mengamankan enam pelaku balap liar tersebut, yakni CR alias Cheis (15) Pelajar Desa Tincep jaga 4 Sonder, DP alias Doni (23) Mekanik Desa Tincep jaga 3 Sonder, VP alias Vani (21) Swasta Desa Tincep jaga 4 Sonder, Edo (23) Swasta Desa Tincep jaga 4 Sonder, KL alias Kifli (16) Desa Kauneran Sonder, dan ML alias Muel (19) Desa Kauneran Sonder.

“Barang bukti yang ditahan ada 6 unit sepeda motor,” ucap Kapolsek.

Sementara itu, Kapolres Tomohon AKBP Bambang A Gatot melalui Humas Polres Tomohon mengatakan, pihaknya tidak mentolerir aksi balap liar tersebut kami.

Pihaknya juga sangat disayangkan pelaku yang diamankan ada yang masih duduk di bangku sekolah.

“Namun tetap kami akan bina agar kejadian tersebut tidak terulang kembali,” tegas Kapolres.

“Kami harapkan bagi orang tua agar tetap mengawasi anak-anaknya jangan sampai ada jatuh korban baru menyesal. Itu mungkin sudah terlambat,” imbaunya.

Ditambahkannya, bagi masyarakat yang mengetahui ataupun melihat adanya aksi balapan liar agar segera dilaporkan ke pihak kepolisian dalam hal ini polres Tomohon. “Peran aktif semua pihak terutama keluarga itu sangat penting,” tutup Kapolres.

(Vikni Samadi)

Continue Reading
Advertisement

Trending