KAMMI Daerah Manado Tolak Pertambangan Emas Sangihe
Connect with us

Sangihe

KAMMI Daerah Manado Tolak Pertambangan Emas Sangihe

Published

on

KAMMI Daerah Manado
Mohammad Taufiq Darise. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikMANADO – Rencana pembukaan pertambangan emas oleh PT TMS di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terus menuai protes. Yang terbaru datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Manado.

“KAMMI Daerah Manado menyatakan keberpihakan kami terhadap rakyat. Kami siap mengawal gugatan izin yang akan disampaikan ke PTUN,” tegas Ketua KAMMI Daerah Manado Mohammad Taufiq Darise, Selasa (15/6/2021).

Darise menegaskan, pertambangan emas di Sangihe akan menimbulkan kerugian. “Kerugian yang jauh lebih besar dan berkelanjutan daripada manfaat yang bisa diperoleh masyarakat,” tegasnya.

“Di antaranya yaitu terancamnya ruang hidup masyarakat dengan hilangnya lahan perkebunan dan potensi pencemaran air laut akibat aktivitas tambang,” bebernya.

Selain itu, kata Darise, wilayah pertambangan mencakup lebih dari setengah luas kepulauan Sangihe. Termasuk wilayah Gunung Suhendaruman yang menjadi habitat hewan endemik burung niu.

Selain mengancam biodiversitas yang ada di sana, Gunung Suhendaruman, lanjutnya, juga merupakan pangkal dari banyak sungai yang ada di Pulau Sangihe.

“Dengan demikian, besar kemungkinan terjadi pencemaran akibat aktivitas tambang. Hal ini dapat mengancam ketersediaan air bersih di Pulau Sangihe,” terangnya.

Darise kembali menegaskan bahwa pada hakikatnya Pulau Sangihe tidak tepat jadi wilayah pertambangan. “Sesuai kondisi, pulau terlalu kecil untuk dijadikan pertambangan. Juga termasuk pulau yang rentan akan bencana alam khususnya gempa bumi tektonik maupun vulkanik,” jelasnya.

Dia pun mengatakan, KAMMI Daerah Manado berpendapat bahwa Pemerintah seharusnya mengembangkan pulau ini dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Melalui sektor perkebunan, perikanan, juga mitigasi bencana. “Bukan malah membuatnya semakin rentan bencana dengan pembukaan tambang,” timpalnya.

Dia menyatakan, penerbitan izin tambang untuk PT TMS tidak masuk akal. Hal ini, kata Darise, bisa terjadi hanya jika terdapat cacat prosedur dalam pembuatannya. “Dan memang demikian adanya,” tukasnya.

“Izin itu bertentangan dengan beberapa regulasi, misalnya UU nomor 27 tahun 2007 tentang pemanfaatan pulau kecil, bahkan UU Minerba (nomor 3 tahun 2020) itu sendiri,” sambungnya.

Dia menambahkan, penerbitan Izin Usaha Produksi (IUP) ini juga memperlihatkan tidak adanya koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Perikanan dan Kelautan, dan Kementerian ESDM, dalam pembuatan izin tersebut.

“Selain itu, penyusunan AMDAL tidak melibatkan masyarakat, juga sosialisasi yang tidak komprehensif membuat masyarakat tidak tahu-menahu mengenai izin pertambangan. Keterlibatan rakyat hanya pada tahap pembebasan lahan, itu pun dengan harga yang tidak berkesesuaian dengan NJOP tahun 2020,” ketusnya.

KAMMI Daerah Manado, tambahnya, juga menuntut political will dari Gubernur Sulawesi Utara untuk berpihak kepada rakyat kecil, khususnya masyarakat Sangihe, dalam mencabut izin tambang PT TMS.

“Penciutan Kawasan Pertambangan yang diusulkan pemerintah bukan solusi. Itu hanya akan menunda bencana alam, bencana sosial, dan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending