Jika Kasus Covid-19 Melonjak, Munas Kadin Bisa Ditunda
Connect with us

Headline

Jika Kasus Covid-19 Melonjak, Munas Kadin Bisa Ditunda

Published

on

KADIN

KlikJAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia yang rencananya dilaksanakan di Kendari, 30 Juni nanti, bisa saja ditunda.

Ketua Pelaksana Munas Adisatrya Sulisto mengungkapkan, penundaan bisa dilakukan bila memang kasus Covid-19 terus melonjak. Penundaan itu juga, lanjut dia, masih menunggu arahan dari pemerintah.

“Pak Rosan (Rosan Roslani, Ketua Umum Kadin Indonesia) dan panitia terus berkomunikasi dengan Pemerintah, karena munas akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bila arahan Pemerintah ditunda, tentu akan kami tunda,” kata Adisatrya.

Sementara itu, Ketua Kadin Kepulauan Riau Akhmad Ma’ruf Maulana mengaku sudah menyurati Presiden Jokowi, untuk memohon agar Munas Kadin ditunda. Alasan permohonan tersebut adalah kasus covid yang semakin meningkat, dan bisa mengancam keselamatan peserta munas.

Permohonan agar Munas Kadin ditunda oleh Pemerintah cq Panitia Pelaksana, juga didukung sejumlah Kadinda lainnya, seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, Sumatera Utara, Lampung, Yogyakarta dan Papua Barat.

Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengingatkan, menggelar Munas Kadin saat ini membahayakan jiwa peserta munas, dan juga masyarakat Kendari. “Kadin mesti mematuhi imbauan Presiden Jokowi, jangan membuat kerumunan,” tambah Immanuel Yenu, Ketua Kadin Papua Barat.

Penyebaran covid memang semakin mengkhawatirkan. Pada Minggu (20/6/2021) kemarin, tercatat kasus  positif nasional mencapai 13.737 orang per hari, atau menjadi angka tertinggi selama empat bulan terakhir. Presiden Joko Widodo pun kembali mengimbau agar masyarakat mematuhi prokes, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan.

“Di saat kasus positif covid semakin meningkat, kita harus terus berikhtiar untuk menahan laju penyebaran virus ini. Dengan vaksin diharapkan masyarakat akan memperkuat upaya pemerintah dalam mempercepat program vaksinasi nasional sehingga kekebalan komunal bisa segera tercapai. Di saat yang sama, masyarakat diharapkan tetap menaati protokol kesehatan secara ketat dan disiplin,” kata Jokowi di akun instagramnya, Minggu (20/6/2021).

Seiring imbauan Presiden itu, instansi pemerintah maupun swasta juga mulai kembali menerapkan aturan Work From Home (WFH). Kementerian Badan Usaha Milik Negera (BUMN) yang dipimpin Erick Thohir bahkan menerbitkan kebijakan WFH, pada 17 hingga 25 Juni.

Erick juga melarang perjalanan dinas, dan rapat tatap muka secara langsung. Kebijakan serupa juga berlaku di Kementrian Ekonomi dan Kreatif, di bawah kepemimpinan Sandiaga Uno.

Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan, Presiden Jokowi sangat peduli akan covid. “Beliau sampai kurang tidur lantaran covid. Kondisi saat ini terjadi karena imbauan pemerintah dan protokol kesehatan diabaikan. Coba kalau aturan diikuti, tidak akan terjadi seperti sekarang ini,” kata Ngabalin.

Adapun Relawan Lapor Covid-19 meminta Presiden Jokowi untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Permintaan itu didasari oleh petisi yang ditanda tangani 1.150 relawan melalui online. Petisi itu juga meminta Pemerintah memperbaiki penanganan darurat terpadu, untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif covid.

“Setiap acara yang berpotensi membuat kerumunan sebaiknya ditunda dulu,” kata Wiku Adisasmito, juru bicara Satgas Covid-19, ketika ditanya tentang akan terus berlangsungnya Munas VIII Kadin di Kendari.

(***)

Advertisement

Trending