Ini Fakta-Fakta Yang Terungkap dalam Sidang Kedua Sengketa PHPKada Manado
Connect with us

Headline

Ini Fakta-Fakta Yang Terungkap dalam Sidang Kedua Sengketa PHPKada Manado

Published

on

Hakim Arief Hidayat. (Sumber Foto: Youtube)

KlikJAKARTA – Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mendengarkan Keterangan Termohon dan Pihak Terkait tentang Perselisihan Hasil Pilkada Manado tahun 2020, berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Selasa (9/2/2021) siang.

Pada sidang yang dipimpin Hakim Arief Hidayat ini, Termohon (KPU Manado), Pihak Terkait yaitu Paslon Nomor Urut 1 Andrei Angouw-Richard Sualang, dan Bawaslu Manado, membantah laporan-laporan dugaan pelanggaran yang dilayangkan Paslon Nomor Urut 4 Paula Runtuwene-Harley Mangindaan selaku pemohon.

Menariknya, dalam sidang tersebut hakim sempat mempertanyakan adanya keberatan saksi di 979 TPS (Tempat Pemungutan Suara) kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Manado.

“Berapa banyak saksi Anda (Paslon Nomor Urut 4) di TPS yang tidak tanda tangan di tingkat TPS,” tanya Hakim Saldi Isra kepada Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 4.

Pertanyaan hakim tersebut langsung dijawab Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 4, Firman Mustika. “Sebagian ada, sebagian tidak,” kata Mustika.

Menurut Hakim Saldi Isra, Pemohon harus memberikan kepastian tentang jumlah saksi yang tidak tanda tangan di tingkat TPS. “Kalau semua tanda tangan lalu dibilang tidak, akan jadi masalah juga,” ungkap Saldi.

Pertanyaan itu juga disampaikan hakim kepada Pihak Terkait. “Secara detail tidak kami tahu angkanya. Tapi kemudian kami tidak menanggapinya terlalu jauh karena dalam permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, dan sangat tidak rinci menyebutkan TPS dimana telah terjadi pelanggaran,” timpal kuasa hukum Pihak Terkait (Paslon AARS).

Sepengetahuan Paslon AARS, lanjut kuasa hukum Pihak Terkait, semua saksi ikut menandatangani di tingkat TPS. “Sepengetahuan kami tidak ada,” katanya.

Adapun Termohon (KPU Manado) menyatakan bahwa semua saksi menandatangani di tingkat TPS. “Berdasarkan hasil yang kami terima dalam bentuk Sirekap, semuanya menandatangani,” ujar Termohon yang dihadiri Komisioner KPU Manado Sunday Rompas.

Menanggapi jawaban Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Hakim Arief Hidayat menilai dalil permohonan pemohon bahwa terjadi penggelembungan pemilih di 979 TPS yang tersebar di 11 kecamatan tidak jelas.

“Karena ketidakjelasan ini, maka Termohon akan susah, Locus-nya dimana. Pihak Terkait juga tidak bisa menanggapinya secara jelas. Lain kali harus disebutkan dimana, TPS dimana, kelurahan mana. Supaya bisa adu bukti antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Kalau seperti ini, mau adu bagaimana,” ketusnya.

Pada gilirannya, Bawaslu Manado yang dihadiri Ketua Bawaslu Manado Marwan Kawinda mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan di TPS tak ada satu pun saksi paslon nomor urut 4 yang berkeberatan atau tidak menandatangani di tingkat TPS. “Nanti di tingkat kecamatan baru ada laporan. Muncul persoalan,” beber Kawinda.

Pada akhir sidang, Hakim Arief Hidayat menyampaikan bahwa hasil persidangan akan dilaporkan dalam Rapat Putusan Hakim. “Bagaimana tindak lanjut perkara ini, apakah akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya atau cukup sampai di dua pemeriksaan ini,” tandasnya.

(***)

Advertisement

Trending