Connect with us

Headline

Ini Data Terbaru Dampak Bencana Sulsel

Published

on

KlikSULUT – Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis data terbaru dampak bencana yang melanda 61 kecamatan di 13 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dibeberkan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, data sementara dampak bencana Sulsel per 25 Januari 2019 pukul 12.00 WIB, tercatat ada 59 orang meninggal dunia, 25 orang hilang, 47 orang luka-luka, 6.596 orang terdampak, dan 3.481 orang mengungsi.


Adapun rumah yang rusak sebanyak 79 unit, yang terdiri dari 32 unit hanyut, 26 rusak berat, 2 rusak sedang, 14 rusak ringan, dan 5 tertimbun. Sedangkan rumah yang terendam sebanyak 4.857 unit, dan 11.876 hektar sawah terendam banjir.


Sedangkan sarana fisik yang mengalami kerusakan antara lain 10 jembatan, 16,2 km jalan, 2 pasar, 12 unit fasilitas peribadatan, 6 fasilitas pemerintah, dan 22 unit sekolah. “HIngga saat ini penanganan darurat bencana banjir, longsor, dan puting beliung di Sulsel terus dilakukan,” ujarnya.


Dia mengungkapkan, korban dan kerusakan di banyak wilayah, paling banyak disebabkan banjir dan longsor. Dari total korban dan dampak, bencana banjir menyebabkan 45 orang meninggal dunia, 24 orang hilang, 46 orang luka, 6.596 orang terdampak, 3.481 orang mengungsi, dan 73 rumah rusak.


“24 rusak berat, 12 rusak ringan, 32 hanyut, 5 tertimbun, 12 fasilitas peribadatan, 2 pasar, 10 jembatan, 16,2 km jalan, 11.876 hektar sawah terendam,” terangnya.


Sedangkan longsor, kata dia, menyebabkan 14 orang meninggal dunia, 1 orang hilang dan 1 orang luka. “Longsor yang menimbulkan banyak korban terjadi di Dusun Pattiro Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Longsor terjadi saat hujan lebat. Material longsor menutup separuh Dusub Pattiro dan menimbun belasan rumah. Material longsor berasal dari bukit Pattiroang yang berada di belakang perkampungan. Saat kejadian sisi bukit tiba-tiba runtuh disertai gemuruh tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, ” sambungnya.


Berikut sebaran dampak bencana per kabupaten dan kota di Sulsel:

  1. Jeneponto (banjir) : 10 orang meninggal, 3 orang hilang, 51 rumah rusak (32 hanyut, 19 rusak berat).
  2. Maros (banjir) : 4 orang meninggal, 1.200 orang terdampak, 251 orang mengungsi, 552 unit rumah terendam, 8.349 ha sawah, 1 fasilitas peribadatan.
  3. Gowa (banjir dan longsor): 44 orang meninggal, 21 orang hilang, 46 luka, 2.121 mengungsi, 10 rumah rusak (5 rusak berat, 5 tertimbun), dan 1 jembatan rusak.
         – Banjir : 30 orang meninggal, 20 orang hilang, 45 orang luka, 2.121 mengungsi, 10 rumah rusak (5 rusak berat, 5 tertimbun), 604 terendam, 1 jembatan
         – Longsor : 14 orang meninggal, 1 orang hilang dan 1 luka.
  4. Kota Makasar (banjir) : 2.942 orang terdampak, 1.000 orang mengungsi, 477 rumah terendam.
  5. Soppeng (banjir) : 1.672 ha sawah terendam.
  6. Wajo (banjir) : 2.454 orang terdampak, 2.010 rumah terendam, 16,2 Km Jalan, 1.855 Ha sawah, 9 jembatan, 10 fasilitas peribadatan, 20 fasilitas pendidikan, 5 fasilitas pemerintah.
  7. Barru (banjir) : 2 unit pasar, 1 fasilitas pendidikan, 1 fasilitas pemerintahan
  8. Pangkep (1 orang meninggal, 1 orang hilang, 28 rumah (1 rusak berat, 12 rusak ringan, 15 terendam, 1 fasilitas peribadatan, 1 fasilitas sekolah).
  9. Sindrap (puting beliung) : 1 unit rumah rusak sedang.
  10. Bantaeng (puting beliung) : 1 unit rumah rusak sedang
  11. Takalar (banjir) : 1195 Rumah terendam.
  12. Sinjai (puting beliung) : 2 rumah rusak.
  13. Selayar (banjir) : 1 orang meninggal, 109 mengungsi.


(Sahril Kadir)

Headline

PN Jakarta Pusat Tolak 2 Gugatan Moeldoko Cs

Published

on

KlikJAKARTA – Upaya hukum Moeldoko cs menggugat Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Pengadilan dipastikan kandas.

Bahkan, dua gugatan pihak yang menggelar KLB Deli Serdang beberapa waktu lalu, ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Selasa (4/5/2021).

Mehbob, Tim Advokasi DPP Partai Demokrat AHY, menyatakan bahwa gugatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun dkk tentang AD/ART Partai dinyatakan Gugur oleh Pengadilan karena Pengacara Penggugat sudah tiga kali tidak hadir sidang.

Makanya, Mehbob mengaku heran dengan ketidakhadiran pengacara penggugat. “Aneh, kalau sudah berani gugat, mengapa tidak berani hadir?” ketusnya.

Mehbob menduga, ketidakhadiran para pengacara tersebut di Pengadilan lantaran terungkapnya kasus dugaan Surat Kuasa Palsu 9 pengacara dkk yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Kepolisian untuk kemudian dibawa ke meja hijau.

Gugatan Jhoni Allen Marbun atas pemecatan dirinya sebagai Kader Demokrat yang otomatis memberhentikan dirinya sebagai Anggota DPR-RI, juga ditolak Pengadilan.

“Undang-Undang Parpol tegas mengatur bahwa kalau mau protes tentang pemecatan ya ke Mahkamah Partai. Kalau ke Pengadilan tentu salah kamar,” jelasnya.

Mehbob menegaskan, pihaknya juga sedang menggugat 12 mantan kader di PN Jakarta Pusat terkait Perbuatan Melawan Hukum.

Mereka digugat atas dugaan melaksanakan KLB ilegal dengan peserta ‘abal-abal’ dan melakukan serangkaian kebohongan dengan mencitrakan dirinya sebagai pengurus partai yang sah.

“Kami tidak gentar. Kami siap membuktikan dengan fakta hukum bahwa tidak ada dualisme di dalam Partai Demokrat dan AHY adalah Ketua Umum yang sah,” tutup Mehbob.

(Sahril Kadir)

Continue Reading

Headline

Salurkan 3.000 Paket Untuk Dhuafa, Olly Apresiasi Baznas Sulut-Pegadaian

Published

on

Gubernur Olly Dondokambey
Gubernur Olly Dondokambey, Pinwil Pegadaian V Edy Purwanto, dan Ketua Baznas Sulut Hi Abid Takalamingan meninjau paket sembako yang akan disalurkan. (Sumber Foto: KlikNews)

KlikSULUT – Baznas Sulut akan menyalurkan 3.000 paket sembako kepada kaum dhuafa yang ada di Sulawesi Utara.

Hal itu diketahui setelah Baznas Sulut melakukan penyerahan paket secara simbolis, di Masjid Raya Ahmad Yani, pada Selasa (4/5/2021).

Sebagaimana diungkapkan Kepala Baznas Sulut Hi Abid Takalamingan, penyaluran paket ini sudah menjadi yang ketiga kalinya dalam tiga tahun terakhir.

Bantuan ini, lanjut dia, merupakan hasil kerja sama antara Baznas Sulut dan Pegadaian. “Dari 3.000 paket ini, 1.000 di antaranya berasal dari pegadaian,” terangnya.

Dia juga menyebutkan, bantuan ini tidak hanya akan disalurkan di Kota Manado saja. “Selain Manado, ada Minut pada daerah kepulauan, di Sangihe, dan juga Mitra,” sebutnya.

Baznas Sulut salurkan bantuan
Penyerahan simbolis bantuan paket dari Pegadaian, yang diserahkan oleh Gubernur Sulut kepada Ketua Baznas Sulut. (Sumber Foto: KlikNews

Adapun Pemimpin Wilayah (Pinwil) Pegadaian V Manado Edy Purwanto mengungkapkan bahwa bahwa bantuan yang diberikan berasal dari amanat para pimpinan, karyawan, maupun nasabah pegadaian.

Menurut dia, amanat tersebut sangat penting karena saat ini masyarakat masih merasakan kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengapresiasi kerja sama yang terbangun antara Pegadaian dan Baznas Sulut.

Bahkan, kata Olly, kerja sama itu akan dijadikannya sebagai acuan untuk melobi Menteri BUMN. “Bahwa BUMN yang ada di Sulut, ke depan, ikut bekerja sama dalam penyaluran zakat maupun bantuan bersama Baznas Sulut,” pungkasnya.

(Sahril Kadir)

Continue Reading

Headline

Bappebti Ingatkan Warga Waspadai Penawaran Investasi EDCCash

Published

on

Bappebti Waspada Penipuan

KlikJAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap penawaran investasi berkedok aset kripto, oleh EDCCash (E-Dinar Coin Cash).

Pasalnya, pemilik perusahaan EDCCash telah ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka penipuan, penggelapan, dan pencucian uang, pada 22 April 2021 lalu.

Selain itu, sebagaimana diungkapkan Kepala Bappebti Sidharta Utama, kegiatan yang dilakukan perusahaan itu bukan termasuk jual beli aset kripto yang sesuai dengan ketetapan Bappebti.

EDCCash diketahui merekrut anggota baru dengan menggunakan skema piramida, yaitu memproduksi dan memperjualbelikan koin di antara anggotanya sendiri. “Masyarakat harus waspada terhadap penawaran investasi dengan skema piramida,” ujar Sidharta, dalam press release yang diterima KlikNews, pada Sabtu (1/5/2021).

Sidharta mengungkapkan, koin produksi EDCCash tidak termasuk dalam 229 jenis aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sebelumnya, satgas waspada investasi (SWI) termasuk di dalamnya Bappebti, menggelar rapat pada 18 Juni 2019. Pada rapat tersebut, pemilik EDCCash mengaku hanya membuat aplikasi yang dapat digunakan oleh komunitas untuk membeli E-Dinar Coin. Pemilik EDCCash juga mengaku tidak memberikan penawaran keuntungan. Namun, pada 29 September 2020, SWI sepakat menghentikan kegiatan EDCCash.

Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Melalui peraturan tersebut, Bappebti menetapkan sebanyak 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan.

Sidharta menegaskan, koin produksi EDCCash tidak memenuhi persyaratan sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, yaitu berbasis distributed ledger technology berupa aset kripto utilitas (utility crypto) atau aset kripto beragun aset (crypto backed asset), nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap), masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia, memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika, serta telah dilakukan penilaian terhadap risikonya.

Menurut Sidharta, investasi di bidang aset kripto semakin diminati masyarakat, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Harga aset kripto seperti bitcoin, ethereum, ripple, dogecoin, dan lainnya terus mengalami kenaikan.

“Transaksi aset kripto harus dilakukan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik dan risiko aset kripto. Harga aset kripto berjenis bitcoin mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Sehingga, bitcoin termasuk sebagai investasi yang berisiko tinggi,” ujar Sidharta.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M.Syist menambahkan, meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perdagangan berjangka komoditi (PBK), masyarakat perlu melakukan pengecekan legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.

“Kami berharap masyarakat tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran. Masyarakat perlu mempelajari lebih dahulu mekanisme transaksi, keuntungan, dan kerugiannya,” tutup Syist.

(Sahril Kadir)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending