Catatan Hati Masyarakat tentang Indonesia sebagai Negara Hukum
Connect with us

Catatan Publik

Kondisi Indonesia Sebagai Negara Hukum

Published

on

Negara Hukum

INDONESIA merupakan Negara hukum, sehingga dalam setiap tindak perbuatan warga negaranya diatur berlandaskan hukum.

 

Dalam pasar 1 ayat 3 UUD 1994 hasil amademen, telah ditegaskan komitmen Indonesia sebagai Negara hukum. Setiap warga Negara tentunya berharap agar penegakan hukum di negaranya berjalan secara adil dan tegas, tidak ada diskriminasi pada siapapun yang melanggar hukum.

 

Runcing ke bawah dan tumpul ke atas adalah istilah yang dirasa pas untuk menggambarkan kondisi hukum dan penegakan hukum di Indonesia, yang mengesampingkan keadilan.

 

Sebagai warga Negara Indonesia pasti pernah merasakan bahkan mengalami kenyataan pahit tersebut. Banyak kritik yang sering diberikan terhadap penegakan hukum di Indonesia daripada pujian. Tidak sedikit masyarakat berpendapat bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang, jabatan, nama, dan kekuasaan.

 

Masyarakat merasa bahwa hukum di Indonesia layaknya barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Siapapun yang kaya dapat lolos begitu saja dari hukum, namun penegakan hukum bagi rakyat kecil sangat tegas.

 

Panggung Sandiwara dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia bagaikan sebuah panggung sandiwara. Banyak penyelewengan yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Sebut saja peradilan yang diskriminatif, adanya mafia peradilan, dan rekayasa proses peradilan. Sebut saja ada banyak contoh kasus yang dilakukan masyarakat kecil namun ditindak tegas.

 

Seperti kasus Hamdani yang mencuri sandal bolong milik perusahaan, padahal dia masih di bawah umur. Kasus Basri dan Kholil yang mencuri dua buah semangka karena kelaparan, serta kasus Nenek Minah yang mengambil tiga butir kakao di Purbalingga. Mereka langsung dijatuhi hukuman yang berat, tidak seperti para pejabat negeri ini, yang dengan bebas memakan uang rakyat bernilai besar tanpa adanya perlakuan kasar yang diterima.

 

Bahkan tidak sedikit dari para koruptor yang masih bebas berkeliaran kemanapun. Banyak kasus korupsi yang hingga kini proses penegakan hukumnya masih belum jelas bahkan terkesan berbelit-belit. Misalnya kasus korupsi yang diduga dilakukan Ditjen Pajak Golongan III, yaitu Gayus Tambunan yang mengambil uang Negara sebesar Rp28 miliar. Gayus hanya diganjar dengan hukuman penjara 6 tahun. Dan masih banyak kasus korupsi lainnya.

 

Rusaknya Mental Penegak Hukum

Kondisi penegakan hukum yang tidak adil dan merata ini menyebabkan lemahnya kekuatan demokrasi di Indonesia. Keadilan di Indonesia telah dicoreng dengan rusaknya mental para penegak hukum yang sepertinya mudah memperjualbelikan hukum.

 

Di sisi lain, masyarakat Indonesia sendiri tidak tinggal diam. Mereka berupaya keras mengeluarkan aspirasinya yang menuntut kembalinya keadilan hukum Indonesia. Perlawanan terhadap ketidakadilan hukum ini mereka tuangkan dalam bentuk aksi demonstrasi dan banyak aksi lainnya.

 

Rusaknya mental penegak hukum adalah salah satu masalah besar di negeri ini. Bagaimana para rakyat akan merasakan keadilan sedangkan yang memutuskan keadilan sendiri bersifat tebang pilih. Ini semua harus segera ditangani agar tidak semakin berlarut-larut. Karena penegakan hukum merupakan jati diri bangsa Indonesia. (***)

Advertisement

Trending