Hilangnya Esensi Seorang Presiden, Ketika 75 nasib pegawai KPK yang tidak lulus TWK diserahkan Kepada Pimpinan KPK
Connect with us

Catatan Publik

Hilangnya Esensi Seorang Presiden, Ketika 75 nasib pegawai KPK yang tidak lulus TWK diserahkan Kepada Pimpinan KPK

Published

on

Muazidan Takalamingan
Penulis: Muazidan Takalamingan

KETIKA Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan sikap Jokowi sudah jelas soal nasib 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Dia menyampaikan putusan akhir ada di tangan pimpinan KPK (Sumber: CNNIndonesia.com).

Moeldoko pun mengatakan hal yang sama bahwa istana tak akan lagi ikut campur soal polemik TWK pegawai KPK, menurutnya persoalan itu saat ini jadi urusan internal KPK (Sumber:CNNIndonesia.com).

Ada empat ciri yang menggambarkan sistem presidensial menurut S.L Witman dan J.J Wuest:

Pertama, Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Kedua, Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi sehingga dipilih oleh rakyat. Ketiga, Presiden berkedudukan sama dengan legislatif. Terakhir, kabinet dibentuk oleh Presiden, sehingga kabinet bertanggung jawab kepada presiden.

Menurut (Sarundajang, 2012), sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif berjalan relatif stabil dan sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dan ditetapkan dalam konstitusi.

Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial adalah setiap kebijakan pemerintahan yang diambil merupakan bargaining position antara pihak legislatif dan eksekutif yang berarti terjadi pengutamaan sikap representatif–elitis dan bukan partisipatif–populis.

Maka jika kita menilik pendapat Sarundajang tentang sebuah sistem presidensial, maka sosok Presiden yang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat penting untuk mengambil keputusan mengenai nasib 75 pegawai KPK tersebut.

Hal itu sejalan dengan pandangan pengajar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar menyoroti Presiden “Tidak tegas dalam menyampaikan pernyataannya sebagai pembina Aparatur Sipil Negara, Padahal Jokowi punya kewenangan besar ihwal ASN ini” dan beliau menambahkan “Tidak ada dasar hukum yang jelas ihwal pemberhentian 75 pegawai KPK ini maka seyogyanya pimpinan KPK tidak bisa memberhentikan pegawainya”.

Jika melihat beberapa pembahasan di atas kita bisa menarik sebuah kesimpulan jelas, bahwa modal kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Presiden bertanggung jawab penuh terhadap cara kita berbangsa dan bernegara.

Sebagai penutup dalam tulisan ini pun 74 Guru Besar Anti Korupsi Serukan penolakan terhadap 75 Pegawai KPK yang dibebastugaskan berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Padahal faktanya uji TWK tak sama sekali termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK), maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 sebagai syarat alih status kepegawaian KPK.

Bahkan Mahkamah Konstitusi (the guardian of constitusion) telah menegaskan di dalam putusan uji materi UU KPK bahwa proses alih status kepegawaian tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK.

Maka penulis menyimpulkan kepada Presiden Jokowi untuk berani ambil tanggung jawab mengenai permasalahan ini dengan tegas dan sesuai semangat nawacita beliau untuk menguatkan lembaga KPK dan memberantas tindak pidana korupsi yang ada di indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan dikarenakan 75 Pegawai KPK yang “dibebastugaskan” telah membuat banyak prestasi sampai ada beberapa pegawai KPK tersebut sudah berapa kali membawa materi tentang “Wawasan Kebangsaan” di instansi pemerintahan dan non pemerintahan.

Maka berangkat dari hal tersebut menimbulkan tanda tanya bahwa siapa yang menjadi independensi variable dan dependensi variable dalam problem ini, dengan banyaknya pertanyaan dalam tes tersebut bukan merupakan soal mengenai tes “Wawasan Kebangsaan”.

(***)

Penulis adalah Direktur LKBHMI CABANG MANADO

Advertisement

Trending