Herson Mayulu Minta Pengerjaan Sanitasi Pesantren Dilakukan Langsung Oleh Pesantren
Connect with us

Nasional

Herson Mayulu Minta Pengerjaan Sanitasi Pesantren Dilakukan Langsung Oleh Pesantren

Published

on

Raker Komisi V DPR RI
Hi Herson Mayulu. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikJAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Hi Herson Mayulu mengingatkan Direktorat Jenderal (Dirjen) yang ada di Kementerian PUPR untuk mempermudah petunjuk teknis (juknis) yang berkaitan dengan realisasi program aspirasi.

“Hal ini sesuai dengan kesepakatan kita (Komisi V dan Dirjen) beberapa waktu lalu,” ujarnya, dalam RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen Cipta Karya, Perumahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, di Ruang Kerja Komisi V DPR RI, Rabu (9/6/2021).

Sampai saat ini, kata mantan Bupati Bolsel dua periode ini, kesepakatan mempermudah juknis tentang program aspirasi belum tampak.

Bahkan, Herson sempat memberikan contoh belum dipermudahnya juknis. “Sebagai contoh KOTAKU, harus ada rekomendasi dari kepala daerah,” bebernya.

Ketua LPTQ Sulut menilai, adanya syarat rekomendasi tersebut merugikannya. “Ada lokasi di daerah Saya, yang karena bupatinya tidak sepaham dengan Saya, tidak diberikan rekomendasi. Akhirnya Saya kehilangan satu lokasi KOTAKU,” ketusnya.

Herson juga meminta agar semua program aspirasi bisa disampaikan kepada setiap anggota, sebagai pegangan. “Agar tak ada dusta di antara kita,” jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, tak muncul saling curiga di antara anggota Komisi V. “Dapat berapa, menyurat saja. Kenapa Saya hanya dapat sekian, kau dapat sekian. Kenapa Saya dapat lebih, kau hanya dapat sedikit,” ungkapnya.

“Contohnya Saya, kemarin disampaikan dapat 29 lokasi pisew (pengembangan infrastruktur ekonomi wilayah), dan yang di-SK-kan cuma 26. Ada enam lokasi juga yang bukan aspirasi saya, nyelonong masuk SK,” sambungnya.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sulut juga menyentil program sanitasi bagi lembaga pendidikan keagamaan. “Saya minta pengerjaannya dikerjakan langsung oleh pesantren, jangan lagi oleh balai,” tambahnya.

“Biarkan mereka (pesantren) mengerjakannya sendiri sesuai dengan kondisi pesantren masing-masing. Paling tidak jika ada lebih dari pembelanjaan dari pekerjaan itu, maka bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pesantrennya,” ucapnya.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending