Hari Ini PPK dan PPS Pilkada 2018 Mulai Dibentuk
Connect with us

Humaniora

Hari Ini PPK dan PPS Pilkada 2018 Mulai Dibentuk

Published

on

Faktual

KlikMANADO – Persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di Sulawesi Utara terus dilakukan sesuai jadwal yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 1 Tahun 2017.

 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara Fachruddin Noh mengungkapkan, sesuai jadwal PKPU Nomor 1 Tahun 2017, pembentukan Panitia Ad Hoc mulai dilakukan Kamis (12/10/2017) hari ini.

 

“Panitia Ad Hoc ini adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Yang dibentuk lebih dulu adalah yang berada di wilayah yang menggelar Pilkada serentak 2018,” ujarnya, Rabu (11/10/2017).

 

Ketua BKPRMI Sulawesi Utara ini mengatakan, pembentukan PPK dan PPS akan berlangsung selama satu bulan. “Berakhir 11 November 2017,” ungkapnya.

 

Dia menambahkan, saat ini KPU Sulawesi Utara dan KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada serentak yang dijadwalkan digelar pada 27 Juni 2018.

 

Sekadar informasi, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota PPK, PPS maupun KPPS. Yaitu:

 

1. Minimal berusia 17 Tahun.

 

2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

 

3. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

 

4. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik bersangkutan.

 

5. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS.

 

6. Mampu secara jasmani maupun rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

 

7. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

 

8. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

 

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending