Hadapi Teror Virus Corona, Legislator Manado Ini Beri Saran ke Pemerintah
Connect with us

Humaniora

Hadapi Teror Virus Corona, Legislator Manado Ini Beri Saran ke Pemerintah

Published

on

KlikMANADO – Teror virus corona (Covid-19) sekarang ini direspons Anggota Komisi IV DPRD Manado dr Suyanto Yusuf.

Politisi PKS Manado ini mendesak pemerintah untuk segera memberikan pelayanan kesehatan secara preventif.

Menurut dia, di tengah teror covid-19 saat ini, akses masuk ruangan kantor publik diperketat. “Jangan melebihi 10 orang dalam ruangan. Berikan shif jaga bagi PNS jam 07.30-12.00 dan shif siang jam 12.00-17.00,” kata Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah PKS Kota Manado ini.

Dia juga menyarankan semua pegawai untuk segera memeriksakan kesehatan diri. “Yang mengalami flu diizinkan dirumahkan sambil ke dokter untuk diperiksa dan meminta surat keterangan sakit,” terangnya.

“Bagi petugas puskesmas, segera membuka poli dengan beberapa dokter poli pemeriksaan agar pelayanan lebih cepat,” sarannya.

Anto juga menyarankan petugas dan dokter residen di rumah sakit segera dibuatkan jadwal shift dan tidak ada petugas yang bertugas melebihi 6 jam kerja. “Agar mereka bisa istirahat,” tukasnya.

Adapun ASN atau karyawan yang mengalami flu, juga diminta istirahat di rumah sambil memeriksakan kesehatannya ke dokter dan meminta surat keterangan sakit.

“Bagi masyarakat yang berasal dari daerah yang dinyatakan sebaran covid-19 positif segera melapor ke satgas untuk diedukasi dan jangan keluar rumah tanpa masker,” imbaunya.

Selain itu, bagi ASN dan karyawan yang telah memiliki penyakit gula, jantung, anemia atau komplikasi lainnya, diberikan izin dan disuruh ke dokter untuk diperiksa dan meminta surat keterangan sakit. “Dan jangan keluar rumah tanpa masker,” tegasnya.

Di setiap kantor dilakukan penyemprotan disinfektan dan disediakan sabun cuci tangan atau handsanitizer. “Terakhir setiap akses masuk bandara sebaiknya pemerintah menyiapkan masker dan handsanitizer termasuk di tempat-tempat publik,” ungkapnya.

“Landasan hukum UU 36 2009 tentang kesehatan sebagai hak setiap orang.
Permenkes 48 thn 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran,” jelasnya.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending