Connect with us

Nasional

Gugatan Hukum Ditolak Lagi, Pelaku KLB Deli Serdang Kalah Telak 0-4

Published

on

Gugatan Hukum Pelaku KLB Ditolak
Muhajir, Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikJAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menolak gugatan hukum pelaku KLB Partai Demokrat (Deli Serdang) yang menggugat Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum DPP Partai Demokrat, pada Senin (17/5/2021).

Ditolaknya gugatan hukum tersebut termuat dalam amar Putusan PN Jakpus perkara no. 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst. Disebutkan bahwa PN Jakpus menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara (Halut) Yulius Dagilaha, yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut, Maluku Utara.

Dengan demikian, Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat Muhajir menyampaikan bahwa pelaku KLB Deli Serdang saat ini kalah telak dengan skor 0-4.

“Setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham, dan 3 kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakpus, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4,” ungkapnya, pada Senin (17/5/2021).

Hasil tersebut juga, kata dia, menunjukkan bahwa berbagai kebohongan yang disampaikan pihak pelaku KLB kepada Publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum.

“Kami sangat bersyukur karena permintaan kami agar Pengadilan menolak Gugatan tersebut untuk disidangkan, kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan Pasal 32 UU Parpol No. 2 Tahun 2011, perselisihan internal Parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan oleh Menkumham. Jadi, tidak langsung ke pengadilan,” lanjut Muhajir.

Amar putusan perkara nomor 167 menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Melawan Propaganda Post Truth Politics

Selain itu, Muhajir menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan 1 gugatan yang masih berjalan di PN Jakpus. Partai Demokrat pimpinan AHY menggugat 12 (dua belas) mantan kader Partai Demokrat terkait Perbuatan Melawan Hukum.

“Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah post truth politic, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita,” tegasnya.

Adapun 12 (dua belas) nama mantan kader Demokrat yang digugat adalah Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R Sugondo, dan Aswin Ali Nasution.

(***)

Nasional

AHY Ikut Berduka Atas Meninggalnya Istri Yasonna Laoly

Published

on

(Sumber Foto: Instagram)

KlikJAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ikut berduka atas meninggalnya Istri dari Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly, Elisye W Ketaren.

AHY menyampaikan rasa duka tersebut langsung kepada Yasonna, saat melayat ke Rumah Duka Santoso RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (11/6/2021).

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam secara langsung kepada Menkumham Bapak Yasonna Laoly di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto atas kepergian Ibu Elisye Widya Ketaren,” ujar Ketum Partai Demokrat AHY.

Tidak lupa, AHY juga mendoakan mendiang Ibu Elisye Widya Ketaren, dan mendoakan Menkumham beserta keluarga yang ditinggalkan agar tetap tabah.

“Semoga Ibu Elisye Widya Ketaren diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan Pak Yasonna Laoly beserta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” doa Ketum AHY.

Turut mendampingi Ketum AHY ketika melayat adalah Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Rifky, Bendum Renville Antonio, Kepala BPOKK Herman Khaeron, dan Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya.

(***)

Continue Reading

Nasional

Herson Mayulu Minta Pengerjaan Sanitasi Pesantren Dilakukan Langsung Oleh Pesantren

Published

on

Raker Komisi V DPR RI
Hi Herson Mayulu. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikJAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Hi Herson Mayulu mengingatkan Direktorat Jenderal (Dirjen) yang ada di Kementerian PUPR untuk mempermudah petunjuk teknis (juknis) yang berkaitan dengan realisasi program aspirasi.

“Hal ini sesuai dengan kesepakatan kita (Komisi V dan Dirjen) beberapa waktu lalu,” ujarnya, dalam RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen Cipta Karya, Perumahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, di Ruang Kerja Komisi V DPR RI, Rabu (9/6/2021).

Sampai saat ini, kata mantan Bupati Bolsel dua periode ini, kesepakatan mempermudah juknis tentang program aspirasi belum tampak.

Bahkan, Herson sempat memberikan contoh belum dipermudahnya juknis. “Sebagai contoh KOTAKU, harus ada rekomendasi dari kepala daerah,” bebernya.

Ketua LPTQ Sulut menilai, adanya syarat rekomendasi tersebut merugikannya. “Ada lokasi di daerah Saya, yang karena bupatinya tidak sepaham dengan Saya, tidak diberikan rekomendasi. Akhirnya Saya kehilangan satu lokasi KOTAKU,” ketusnya.

Herson juga meminta agar semua program aspirasi bisa disampaikan kepada setiap anggota, sebagai pegangan. “Agar tak ada dusta di antara kita,” jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, tak muncul saling curiga di antara anggota Komisi V. “Dapat berapa, menyurat saja. Kenapa Saya hanya dapat sekian, kau dapat sekian. Kenapa Saya dapat lebih, kau hanya dapat sedikit,” ungkapnya.

“Contohnya Saya, kemarin disampaikan dapat 29 lokasi pisew (pengembangan infrastruktur ekonomi wilayah), dan yang di-SK-kan cuma 26. Ada enam lokasi juga yang bukan aspirasi saya, nyelonong masuk SK,” sambungnya.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sulut juga menyentil program sanitasi bagi lembaga pendidikan keagamaan. “Saya minta pengerjaannya dikerjakan langsung oleh pesantren, jangan lagi oleh balai,” tambahnya.

“Biarkan mereka (pesantren) mengerjakannya sendiri sesuai dengan kondisi pesantren masing-masing. Paling tidak jika ada lebih dari pembelanjaan dari pekerjaan itu, maka bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pesantrennya,” ucapnya.

(Sahril Kadir)

Continue Reading

Nasional

Herson Pertanyakan Arah Pengembangan Bumdes

Published

on

Hi Herson Mayulu
Hi Herson Mayulu. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikJAKARTA – Legislator Komisi V DPR RI Hi Herson Mayulu (H2M) mempertanyakan arah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Mantan Bupati Bolsel dua periode ini khawatir, pengembangan Bumdes dilakukan seperti layaknya koperasi. “Bisa macet nanti. Bakalan tidak ada apa-apa,” katanya, dalam Raker bersama Menteri Desa PDTT, di Ruang Kerja Komisi V DPR RI, Kamis (3/6/2021).

Anggota DPR RI dari PDIP dapil Sulawesi Utara ini mengungkapkan, Bumdes harus dikembangkan lebih baik dan terarah sehingga akhirnya bisa mandiri. “Koperasi bisa hidup kalau dapat kredit dari bank. Nah, koperasi tidak seperti itu,” tegasnya.

Makanya, Herson secara tegas meminta Kementerian Desa PDTT untuk menyusun pola strategi sehingga Bumdes bisa mandiri, sesuai potensi yang ada di desa masing-masing.

Sebelumnya, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sulawesi Utara ini juga menyorot kinerja petugas desa. Menurutnya, kementerian sebaiknya bisa memberikan reward kepada para petugas desa berkinerja baik, sehingga memicu persaingan sehat di antara mereka.

Herson juga meminta Kementerian Desa PDTT bisa mengevaluasi kinerja para petugas desa. “Mereka yang tidak lagi aktif atau berhenti bisa harus segera diganti dengan yang baru,” terangnya.

Ketua LPTQ Sulut ini yakin, evaluasi bisa lebih mudah dilakukan, karena saat ini proses pelaporan kerja para petugas desa sudah bisa dilakukan di rumah saja.

(Sahril Kadir)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending