Connect with us

Headline

Gugatan Diregistrasi MK, Perkara Yang Diajukan PAHAM Berlanjut

Published

on

PAHAM

KlikMANADO – Gugatan perkara Pilkada Manado tahun 2020 yang diajukan paslon Paula Runtuwene dan Harley Mangindaan (PAHAM), akhirnya diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana terungkap dalam data yang dirilis pada website resmi MK, perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Kota Manado ini tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021, pada Senin (18/1/2021). Artinya, perkara yang diajukan PAHAM tetap berlanjut ke tahapan berikutnya.

Dikutip dari situs resmi MK, perkara yang tercatat dalam e-BRPK selanjutnya akan melalui proses pemberitahuan sidang pertama dan disampaikan pada 18-20 Januari 2021.

Adapun sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar selama empat hari kerja sejak 26 Januari 2021. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon, dan pengucapan ketetapan sebagai pihak terkait.

Tahap selanjutnya adalah penyampaian jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait, serta pemeriksaan dan pengesahan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, dalam pemeriksaan persidangan yang dijadwalkan berlangsung 1 sampai 9 Februari 2021.

Berikutnya akan dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang akan membahas perkara dan pengambilan putusan ketetapan. Agenda ini akan dilaksanakan pada 1 hingga 11 Februari 2021. Adapun Sidang Pleno Pengucapan Putusan akan dilaksanakan pada 15-16 Februari 2021.

Jika perkara PAHAM pada RPH diputuskan diterima, MK akan menggelar Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan, pada 19 Februari hingga 5 Maret 2021. Dalam sidang kali ini, akan didengar keterangan saksi maupun saksi ahli, serta pemeriksaan dan pengesahan alat bukti tambahan.

Agenda berikutnya adalah Rapat Permusyawaratan Hakim untuk membahas perkara dan pengambilan putusan. RPH ini akan dilaksanakan pada 8-18 Maret 2021. Dan pada akhirnya akan dilaksanakan sidang pleno pembacaan putusan atau ketetapan, pada 19-24 Maret 2021.

(Sahril Kadir)

Headline

Demokrat Sulut: KLB Ilegal dan Inkonstitusional

Published

on

Ketua DPD Partai Demokrat Sulut Mor Bastiaan

KlikSULUT – DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) dan DPC Partai Demokrat se-Sulut menolak pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang diinisiasi sejumlah pendiri Partai Demokrat.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulut Mor Bastiaan menegaskan bahwa KLB tersebut ilegal, dengan suara fiktif.

“KLB ini inkonstitusional dimana tidak sesuai AD/ART dan kepengurusan Partai yang telah disahkan Menkumham,” tegasnya, pada Jumat (5/3/2021).

Makanya, lanjut dia, tak ada satu pun kader Partai Demokrat Sulut yang berada di lokasi KLB. “Kalau pun ada, akan ketahuan. Dan akan ada sanksi tegas bagi mereka,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini Partai Demokrat mengedepankan politik bermoral dan beretika. “Torang berpolitik bermoral dan beretika,” pungkasnya.

(Sahril Kadir)

Continue Reading

Headline

Update Zonasi Risiko Covid-19: Sulut Membaik, Zona Kuning Makin Banyak

Published

on

Peta Risiko Covid-19
ilustrasi

KlikSULUT – Update terbaru zonasi risiko penyebaran Covid-19 di Sulawesi Utara (Sulut) per 28 Februari 2021 menunjukkan kabar gembira.

Dari 15 kabupaten dan kota di Bumi Nyiur Melambai, sudah ada delapan daerah yang berstatus zona kuning. Sisanya ditetapkan ada pada zona oranye.

Berikut daftar daerah beserta status zona penyebaran Covid-19 per 28 Februari 2021.

Bolmong zona oranye (Risiko Sedang)

Minahasa zona oranye (Risiko Sedang)

Kepulauan Sangihe zona kuning (Risiko Rendah)

Kepulauan Talaud zona kuning (Risiko Rendah)

Minahasa Selatan zona kuning (Risiko Rendah)

Minahasa Utara zona oranye (Risiko Sedang)

Minahasa Tenggara zona kuning (Risiko Rendah)

Bolmut zona kuning (Risiko Rendah)

Kepulauan Sitaro zona kuning (Risiko Rendah)

Boltim zona kuning (Risiko Rendah)

Bolsel zona kuning (Risiko Rendah)

Manado zona oranye (Risiko Sedang)

Tomohon zona oranye (Risiko Sedang)

Kotamobagu zona oranye (Risiko Sedang)

Bitung zona oranye (Risiko Sedang)

(***)

Continue Reading

Headline

Diguncang Gempa M5,2, 60 Rumah di Halsel Rusak

Published

on

KlikJAKARTA – Gempa dengan magnitudo 5,2 mengguncang Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada Jumat (26/2/2021) pukul 18.02.32 WIB. Akibatnya, sedikitnya 60 rumah mengalami rusak ringan.

Hal itu sebagaimana menurut data sementara yang dilaporkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat, (26/2/2021) pukul 21.23 WIB.

Dari total kerusakan rumah tersebut, Pusdalops BNPB juga melaporkan ada sebanyak 40 KK atau 80 jiwa yang terpaksa harus mengungsi ke beberapa lokasi yang masih dalam pendataan.

“Selain kerusakan rumah, gempabumi yang berpusat pada Lintang 0.54 LS dan Bujur 127.51 BT serta kedalaman 10 kilometer tersebut juga merusak beberapa bagian gedung DPRD Halmahera Selatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha,” ujar Kapusdatinmas BNPB Raditya Jati.

Menurut informasi sementara, beberapa para pasien RSUD Labuha telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Adapun personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan juga telah mendirikan tenda darurat untuk tempat pengungsian sementara bagi para pasien.

Sebagaimana diketahui, gempabumi sempat dirasakan kuat oleh warga Desa Labuha, Kabupaten Halsel, selama kurang lebih 2-3 detik. Para warga pun berhamburan keluar rumah saat gempabumi terjadi dan saat ini listrik dipadamkan.

Adapun dalam hal ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menyatakan bahwa gempabumi yang mencakup wilayah Kecamatan Bacan, Bacan Selatan, Bacan Timur, Bacan Barat, Bacan Barat Utara dan Bacan Timur Tengah tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Dalam rangka percepatan penanganan Gempabumi Halsel, BNPB segera menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang akan diberangkatkan pagi, Sabtu (27/2/2021),” ungkap Raditya.

Hingga saat ini BPBD Kabupaten Halsel terus melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka penanganan darurat bencana gempabumi.

(Sahril Kadir)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending