Gugatan 104 Warga Tiberias Ditolak, PT Malisya Sejahtera Sah Pemilik Tanah
Connect with us

Totabuan

Gugatan 104 Warga Tiberias Ditolak, PT Malisya Sejahtera Sah Pemilik Tanah

Published

on

104 Warga

KlikKOTAMOBAGU – Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu menolak gugatan 104 warga Desa Tiberias terhadap PT Malisya Sejahtera, lewat putusan Sela, dalam sidang yang digelar di PN Kotamobagu Rabu (17/1/2018).

 

Majelis hakim PN Kotamobagu yang dipimpin Hakim Warsito menolak gugatan perdata 104 warga Desa Tiberias, Poigar, Bolaang Mongondow (Bolmong) yang dipimpin Meike Tumentel Singkoh (istri Abner Patras) itu melalui putusan Sela bernomor 66/pdt.G/2017/PN.Ktg.

 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat adalah ranah administrasi Tata Usaha Negara (TUN), sehingga PN Kotamobagu tidak berwenang menerima, memutuskan, dan mengadili perkara Aquo.

 

Dikutip dari CelebesNews, kuasa hukum PT Malisya Sejahtera Martin Risman Simanjuntak mengungkapkan, PT Malisya Sejahtera memiliki hak atas tanah yang dilindungi secara hukum, berdasarkan putusan hukum ini.

 

“Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan dua badan pengadilan yakni Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri sudah sangat sah dan meyakinkan secara hukum PT Malisya Sejahtera memiliki hak atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) seluas 177,132 Ha, yang berlokasi di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolmong,” kata Simanjuntak, Senin (22/1/2018) sore tadi.

 

Dia juga merincikan amar putusan Sela Majelis Hakim terkait kepemilikan hak atas tanah di desa Tiberias.

 

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima: Menyatakan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

 

Selain itu, lanjut dia, gugatan para Penggugat yang didasarkan pada sah atau tidaknya proses penerbitan Sertifikat HGU Nomor 02 tahun 2001 atas nama PT Malisya Sejahtera, sudah diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado pada 4 Juli 2017.

 

“Kalau gugatan itu, PTUN Manado sudah memutuskan bahwa Abner Patras Dkk (Suami dari Meike Tumentel Singkoh) sebagai Penggugat dalam Perkara PTUN tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan tersebut lewat putusan nomor : 91/G/2017/PTUN.Mdo. Putusan Penggadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar juga telah menguatkan putusan PTUN Manado melalui putusan nomor : 182/B/2017/PT.TUN.MKS,” ungkap Simanjuntak.

 

Menurut dia, putusan ini karena majelis hakim berpendapat HGU yang dimiliki PT Malisya Sejahtera secara prosedural telah memenuhi segala prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

“Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bolaang Mongondow ke PT Malisya Sejahtera telah sah dan telah memenuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

 

Dia menambahkan, putusan ini juga menjadi angin segar bagi para pencari keadilan dan kebenaran, khususnya bagi Investor untuk mendapatkan jaminan hukum guna kelangsungan pembangunan Kelapa di wilayah Bolmong dan provinsi Sulawesi Utara pada umumnya.

 

Kuasa hukum PT Malisya Sejahtera ini juga mengingatkan dan mengimbau agar para pihak menghormati putusan hakim tersebut dengan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan operasional PT Malisya Sejahtera.

 

“Apabila masih terjadi gangguan ke karyawan PT Malisya Sejahtera di lapangan, maka kami akan menggunakan hak untuk menempuh jalur hukum tersendiri terhadap pihak-pihak yang menganggu jalannya kegiatan usaha kelapa PT Malisya Sejahtera,” ingat Simanjuntak.

 

Untuk diketahui, masalah ini berawal saat sekelompok warga Desa Tiberias yang dipimpin Abner Patras menguasai lahan HGU perkebunan Kelapa milik PT Malisya Sejahtera.

 

(Tim)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisement

Trending