Gaji JAK Ditahan Sementara, GERAK Sulut Nilai Sekretaris DPRD Sulut Rendahkan Hukum
Connect with us

Sulut

Gaji JAK Ditahan Sementara, GERAK Sulut Nilai Sekretaris DPRD Sulut Rendahkan Hukum

Published

on

James Arthur Kojongian (JAK). Sumber Foto: Istimewa)

KlikSULUT – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Gledy Kawatu diduga menahan sementara gaji anggota DPRD Sulut James Arthur Kojongian (JAK).

Buktinya, hingga berita ini diterbitkan pada Sabtu (17/4/2021), gaji JAK masih belum juga direalisasikan.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir Voxsulut.com pada Kamis (11/3/2021), Gledy mengungkapkan bahwa gaji JAK ditahan sementara hanya karena belum adanya SK dari Kemendagri untuk dijadikan acuan.

Gledy juga mengatakan bahwa dananya ada di kas Negara. “Jika sudah ada SK-nya, akan kami realisasikan,’’ ujar Gledy.

Jim Robert Tindi, Direktur Eksekutif Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara, ikut menyorot ditahannya gaji JAK.

Tindi menilai, Sekretaris DPRD Sulut telah merendahkan hukum yang berlaku. “Apa alasan pihak Sekretaris DPRD Sulut menahan gaji milik Anggota DPRD? Apalagi belum ada keputusan resmi berupa surat dari Menteri Dalam Negeri yang menegaskan Anggota DPRD tertentu diberhentikan,” timpalnya.

Tindi juga menilai bahwa ada hal yang telah ditafsirkan secara keliru oleh pihak Sekretariat DPRD. Bahkan lebih dalam, Ketua GERAK menduga adanya aroma intervensi politik dilakukan untuk memangkas dan mengulur gaji JAK selaku wakil rakyat yang seharusnya sudah diterima.

“Kecuali sudah ada SK Kemendagri bahwa JAK diberhentikan. Barulah gaji beliau ditahan. Posisi sekarang belum ada SK, anehnya gaji JAK ditahan. Apa acuannya? Sepertinya ada yang keliru. Soal tafsir yang kurang tepat dari Sekretaris DPRD Provinsi Sulut. Ditambah lagi dengan aroma campur tangan pihak tertentu sehingga berdampak pada pencairan gaji JAK ditahan atau diulur-ulur. Ini sama seperti melecehkan aturan,” tutur Tindi.

Turangan mengingatkan pihak Sekretariat DPRD Provinsi Sulut agar tidak terkecoh, tidak terhasut dan tidak ikut-ikutan dalam dinamika yang terjadi di internal DPD Partai Golkar Sulut.

“Melainkan tetap fokus pada peraturan dan mekanisme yang berlaku bahwa saat ini JAK masih legal sebagai Anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar,” tegasnya.

“Kami menemukan ada relasi kuat, antara gaji JAK ditahan dengan polemik yang berkembang di internal DPD Partai Golkar Sulut. Idealnya Sekretariat DPRD Sulut tidak masuk ke ranah itu, tidak terprovokasi atau mau dikendalikan oknum tertentu yang mungkin saja dekat dengan Sekretaris DPRD Provinsi Sulut. Lalu sesuka hatinya menahan gaji yang merupakan hak dari JAK. Biarkan dinamika internal Golkar Sulut diselesaikan terpisah,” sambungnya.

“Sekretaris DPRD acuannya pada SK Kemendagri. Selama belum keluar surat pemberhentian JAK sebagai wakil rakyat, gajinya wajib diberikan. Secara de jure dan de facto JAK merupakan Anggota DPRD Sulut, jangan berani Sekwan melabrak hukum dengan alasan khawatir adanya TGR,’’ tegas tindi.

(***)

Advertisement

Trending