Fungsi Parpol Belum Maksimal Jadi Hambatan Kemajuan Berdemokrasi di Indonesia
Connect with us

Manado

Fungsi Parpol Belum Maksimal Jadi Hambatan Kemajuan Berdemokrasi di Indonesia

Published

on

KlikMANADO – Salah satu hambatan bagi kemajuan berdemokrasi di Indonesia adalah belum maksimalnya partai politik (parpol) untuk bekerja sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu pendidikan politik dan pembentukan kepemimpinan bagi kader-kadernya.

Hal itu diungkapkan Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol Unsrat Ferry Liando, dalam Rakor Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu secara daring, yang dilaksanakan Bawaslu Kota Manado, Kamis (29/7/2021).

Wasekjen Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ini menilai, peran parpol yang belum maksimal itu yang menyebabkan calon yang diusung baik dalam pilcaleg maupun Pilkada kerap diragukan kapasitasnya.

“Harusnya semua parpol memiliki visi besar bahwa memilih caleg adalah dalam rangka kontribusi parpol dalam menjaga dan membenahi negara. Kelemahan dan ancaman terbesar bagi negara ini adalah tidak cakapnya para penyelenggara dalam mengelola negara ini. Sebagian hanya memanfaatkan kuasa dan daya yang dimilikinya untuk memperkaya diri,” terang praktisi kepemiluan ini.

Meski demikian, dia mengungkapkan bahwa persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab parpol. “Sebab, dari parpollah sesungguhnya para pemimpin politik itu berasal. Penyakit menyimpang yang dilakukan sebagai parpol selama ini adalah lebih banyak mengusung calon yang memiliki kerabat dengan elit parpol serta calon yang hanya mampu sebatas aspek finansial namun terkendala dari aspek kepemimpinan,” jelasnya.

“Mereka yang memiliki kapasitas, kerap diabaikan atau hanya sekadar pelengkap saja. Instrumen pemilu demokratis sangat ditentukan pula oleh penyelenggaranya,” sambungnya.

Selain parpol, lanjut Liando, kendala lain berkaitan dengan kesadaran pemilih. Meski UU belum menjadi alat penuntun yang ideal, kaderisasi parpol yang belum sepenuhnya terarah serta profesionalisme penyelenggara yang belum semuanya siap, namun untuk menjaga apakah pada setiap pemilu itu berjalan demokratis maka sesungguhnya masih ada satu harapan, yakni pemilih.

“Tantangan demokrasi saat ini bahwa Sebagian pemilih masih menganggap demokrasi sebagai pesta bukan pesta demokrasi. Pesta selalu diidentikkan dengan pemberian bingkisan dan hura-hura Sehinga pemilu dan Pilkada, tidak sempurna manakala tidak ada cara-cara seperti itu. Jika kita mengharapkan pemilih sebagai benteng terakhir demokrasi maka 5 bulan sebelum ke tempat pemungutan suara bukanlah sesuatu yang terlambat,” katanya.

Menurutnya, fungsi pendidikan politik yang harusnya menjadi tugas utama parpol telah gagal, sehingga harus diambil alih oleh kelompok masyarakat independen. Perlu kampanye-kampanye reguler untuk melatih nalar politik masyarakat. Harus ada cara-cara sedikit memaksa agar pemilih keluar dari zona irasional.

“Pemilih harus tahu bahwa dari mereka maka negara ini akan menjadi lebih baik. Dari mereka maka tidak akan ada lagi anggota DPR yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Tidak ada lagi anggota DPR yang selalu bolak balik keluar daerah atau keluar negeri dengan alasan studi banding tanpa melahirkan output kebijakan,” tegasnya.

“Tidak ada lagi yang berurusan dengan penegak hukum karena korupsi atau amoral dan tidak ada lagi yang hanya sekadar mengisi daftar hadir lalu menghilang. Lima tahun menjabat sebagai wakil rakyat tetapi tidak jelas apa yang diperbuatnya untuk kepentingan yang di wakilnya,” pungkasnya.

Pembicara lain dalam Webinar adalah Masykurudin dari Bawaslu RI, Dr Radian Syam Ahli hukum tata Negara dan Dr Taufik Pasiak. Kegiatan dipandu oleh Taufik Bilfaqih anggota Bawaslu Manado. Sedangkan pesertanya adalah pengurus parpol se-Kota Manado.

(***)

Advertisement

Trending