Ferry Liando: Revisi PKPU Seharusnya Menunggu Kepastian Berakhirnya Bencana Nonalam Covid-19
Connect with us

Headline

Ferry Liando: Revisi PKPU Seharusnya Menunggu Kepastian Berakhirnya Bencana Nonalam Covid-19

Published

on

KlikSULUT – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2020 resmi ditandatangani Presiden RI Joko Widodo, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Senin (4/5/2020).

Beberapa perubahan yang ada dalam Perppu tersebut adalah Perubahan Pasal 120 serta penambahan Pasal 122A dan 201A.

Perubahan pada Pasal 120 ayat (1) bunyinya menjadi, “Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan”.

“Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti,” bunyi Pasal 120 ayat (2) Perpu tersebut.

Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan satu pasal. Pada Pasal 122A ayat (1) berbunyi, “Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan”.

Menurut Pasal 122 A ayat (2), Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU,” bunyi Pasal 122 A ayat (3).

Selanjutnya, di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) pasal. Untuk Pasal 201A ayat (1) berbunyi, “Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)”.

“Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020,” bunyi Pasal 122 ayat (2).

Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, menurut Pasal 122 ayat (2), pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal 4 Mei 2020.

Terkait terbitnya Perppu terkait Pilkada Serentak itu, Dosen Kepemiluan Fisip Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Ferry Daud Liando berpendapat, penetapan status berakhir atau belum berakhirnya bencana nonalam nasional harus diumumkan pada awal Juni, sesuai Pasal 201.

“Penetapan status itu untuk menentukan apakah pencoblosan Pilkada bisa dilaksanakan pada Desember 2020 atau tidak,” terang Liando.

Makanya, lanjut Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan di FISIP Unsrat ini, dia berpendapat revisi PKPU seharusnya menunggu kepastian kapan penetapan berakhirnya bencana.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending