Ferry Liando: Jika Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ada Hal Yang Perlu Disikapi

Ferry Liando: Jika Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ada Hal Yang Perlu Disikapi
Ferry Liando. (Sumber: Istimewa)

KlikSULUT – Wacana penundaan tahapan Pilkada serentak 2020 akibat pandemi virus corona (covid-19) makin kencang terdengar.

Apalagi, beredar kabar bahwa Komisi II DPR RI telah menyetujui penundaan tahapan pilkada 2020 dan dinilai belum dapat dilaksanakan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP, pada Senin (30/3/2020).

Terkait wacana tersebut, pengamat politik Ferry Liando mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang perlu disikapi jika akhirnya Pilkada ditunda.

Pertama, dalam UU Pilkada tidak ditemukan norma penundaan Pilkada atau indikator apa saja sehingga Pilkada itu dapat ditunda.

“Pasal 120 Ayat (1) UU 1/2015 menyebutkan bahwa ‘Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan’,” ujarnya, Senin (30/3/2020).

Pemilihan lanjutan, kata Liando, dimaknai bahwa dalam hal suatu tahapan sedang berjalan namun tidak bisa dilanjutkan karena keadaan tertentu. Sehingga tahapan bisa dilanjutkan ketika keadaan normal kembali (pasal 122 ayat 1).

“Misalnya dalam hal pemungutan dan penghitungan suara. Sebagian pemilih telah menyatakan suaranya namun tahapan penghitungan suara tidak bisa dilanjutkan karena mendadak terjadi bencana atau kerusuhan. Untuk menyelesaikan tahapan itu maka dilakukan pemilihan lanjutan,” terangnya.

Kemudian, dijelaskannya, UU Pilkada telah mengatur empat gelombang Pilkada serentak, yakni Pilkada 2015, 2017, 2018 dan 2020. Pilkada 2020 adalah Pilkada serentak gelombang terakhir menuju Pilkada serentak nasional tahun 2024.

“Kedua, bagi calon incumbent, menunda Pilkada bukanlah momentum tepat baginya. Jika Pilkada akan dilaksanakan setelah akhir masa jabatan (AMJ) maka jabatan kepala daerah akan digantikan oleh pejabat yang ditunjuk Pemerintah satu level di atasnya. Otomatis kekuasaan dan kewenangannya memanfaatkan birokrasi, APBD dan fasilitas bantuan sosial untuk kepentingan politiknya gugur,” jelasnya.

Baca Juga :  Besok, Tidar Sulut Gelar Musda Pertama

Penundaan ini juga, lanjut Liando, berdampak bagi sejumlah bakal calon yang sejak lama telah membiasakan pemilih dengan uang sogokan berdalih sedekah atau bantuan kasih. “Sebagian bakal calon telah melunasi kewajiban mahar bagi parpol pengusung. Belanja iklan terlanjur terbayarkan, belanja baliho dan menyewa lembaga survei,” bebernya.

Hal ketiga yang harus disikapi adalah terkait aspek penyelenggaraan. “Hampir semua penyelenggara Pilkada telah menerima hibah APBD untuk pembiayaan Pilkada. Tentu proses penarikan kembali bukanlah perkara mudah. Lembaga-lembaga ad hoc baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan dan desa sudah terbentuk. Hak-hak administratif mereka harus dipenuhi sepanjang pembatalan atas status mereka tidak dicabut atau dibatalkan,” ungkapnya.

“Perlu landasan hukum agar benar-benar penundaan Pilkada tidak berkonsekuensi hukum di kemudian hari. UU 10/2016 sebagai dasar hukum Pilkada perlu segera direvisi,” sarannya.

Dia menambahkan, untuk merevisi UU, ada tiga mekanisme yang bisa ditempuh. Yakni penyusunan UU baru, proses judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu).

“Jika membentuk UU baru sepertinya sangat sulit. Sebab revisi UU 10/2016 tentang Pilkada tidak masuk dalam paket program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2020 oleh DPR RI. kalaupun UU Pilkada akan terintegrasi dengan UU Pemilu yang kini masuk paket Prolegnas tahun 2020, sepertinya akan sulit karena belum menjadi prioritas politik DPR RI dan sebagian tahapan pilkada 2020 sudah terlanjur berjalan,” jelasnya.

Dia juga menilai, proses JR di MK untuk pasal-pasal tertentu sepertinya bukan sebuah solusi. Sebab MK dalam penanganan perkara membutuhkan waktu yang panjang, apalagi ruang gerak hakim MK dibatasi karena virus corona.

“Satu-satunya cara efektif adalah Perppu. Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Makna “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 bergantung pada subjektivitas presiden. Satu-satunya yang bisa menjadi hambatan Presiden adalah persetujuan politik DPR RI,” tambahnya.

Baca Juga :  Kasus Penggelapan Dana KSP Telah P21, Polres Waropen Serahkan Tersangka dan Barang Bukti

“Hingga kini belum semua fraksi menyatakan sepakat menunda Pilkada. Fraksi itu adalah fraksi PDIP, Demokrat dan PPP. Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan bahwa Perppu itu tetap harus mendapat persetujuan DPR. Pasal 52 UU 12/2011 menyebutkan bahwa apabila Perppu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perppu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku,” pungkasnya.

(Sahril Kadir)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply