Evaluasi Problematika Teknis Pelaksanaan Penyelenggara Pilkada 2020 Dalam Hal Kepatuhan Protokol Kesehatan
Connect with us

Catatan Publik

Evaluasi Problematika Teknis Pelaksanaan Penyelenggara Pilkada 2020 Dalam Hal Kepatuhan Protokol Kesehatan

Published

on

Muazidan Takalamingan Direktur LKBHMI CABANG MANADO
Penulis: Muazidan Takalamingan

PILKADA langsung pada akhirnya menggantikan pilkada tidak langsung. Perubahan yang positif ini tentu didasari oleh semangat untuk pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi memilih kepala daerah secara lebih demokratis.

Pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 telah berjalan dengan sukses, sekalipun masih ada berbagai permasalahan yang timbul. Masalah-masalah tersebut akhirnya menimbulkan konflik pemahaman bagi penyelenggara dalam hal ini KPPS.

Apabila dicermati, sesungguhnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak menegaskan keharusan bahwa gubernur, bupati, dan walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah, daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia. Karena itu dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung.

Rapat konsultasi antara Komisi II DPR, Pemerintah, dan KPU akhirnya memutuskan melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Pemungutan suara Pilkada 2020 dilaksanakan pada Desember 2020.

A. Pelaksanaan Pilkada Merupakan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 
Pemilihan umum/pemilu merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi. Demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Pada pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu. Menurut Satjipto Rahardjo, pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan.

Di tahun 2020 ini Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Ada 270 wilayah di Indonesia menggelar Pilkada 2020. Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang ke empat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

B. Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020

Dalam pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 kemarin timbul suasana baru ialah adanya kewajiban mematuhi protokol kesehatan dikarenakan adanya pandemic global corona virus disease 2019. Maka hal tersebut membuat Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan kebijakan mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam PKPU No.6 Tahun 2020. Termaktub pada Pasal 5 PKPU 6/2020 ialah “Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan”. Hal tersebut menjadi sebuah kewajiban terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2020. untuk selalu mengikuti protokol kesehatan tersebut.

Namun sayangnya dalam teknis pelaksanaan di hari H banyak temuan adanya pelanggaran dengan tidak tegasnya penyelenggara untuk mengingatkan kepada pemilih untuk mematuhinya. Salah satu faktor kenapa hal itu bisa terjadi karena hanya diberikan sanksi persuasif berupa teguran. Hal itu sejalan dengan pendapat Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang menyebutkan: “Tentu pertama dengan tindakan persuasif ya, diingatkan, ditegur. Karena ini kan satu peristiwa demokrasi jadi tentu KPU mengharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat itu yang utama”.

Memang dalam ketentuan Pasal 11 ayat 3 PKPU/6/2020 berbunyi: “Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Tapi bisa menimbulkan pertanyaan karena dalam pelaksanaan pun tidak adanya pihak dari Satgas Covid-19 yang mengawasinya.
 
Berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2020 yang disusun Bawaslu, saat ini terdapat 261 daerah rawan penularan Covid-19 dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Dari 261 daerah rawan tersebut, 27 di antaranya memiliki risiko paling tinggi penularan Covid-19. Beberapa di antaranya untuk kota adalah Tangerang Selatan, Depok, Semarang, Makassar, Manado, dan Ternate. Untuk kabupaten beberapa di antaranya adalah Tasikmalaya, Lamongan, Bantul, Karawang, Gowa, dan Sijunjung. Kalau tidak kembali berbicara sebuah penjaminan atau prasyarat terselenggara pilkada tahun 2020 ialah kepatuhan terhadap protokol kesehatan berarti ini bisa menjadi bahan evaluasi penyelenggara dalam pilkada kemarin. Karena ada laporan dari Bawaslu bahwa ada 100.995 petugas di TPS tidak patuh protokol kesehatan di pilkada 2020. Maka bisa melakukan logika sebab akibat dalam hal ini; bayangkan KPPS saja ada banyak yang tidak patuh, apalagi pemilih yang akan datang ke TPS.

Kesimpulannya, pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 telah berhasil menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu agar pembangunan setiap daerah bisa harus terus berjalan walaupun dengan adanya Pandemi Covid-19. Dengan mengikuti protokol kesehatan.

Namun dalam praktiknya terjadi banyak ketidakpatuhan pihak penyelenggara TPS dan pemilih. Dengan tidak mengikuti protokol kesehatan. Dikarenakan tidak adanya sanksi tegas dari segi ketentuan PKPU dan tidak ada pengawasan dari lembaga khusus pada tanggal 9 desember 2020 kemarin.

(***)

Penulis adalah Direktur LKBHMI CABANG MANADO

Advertisement

Trending