dr Anto: Tim Gerak Cepat Pemkot Manado Harus Lebih Agresif
Connect with us

Humaniora

dr Anto: Tim Gerak Cepat Pemkot Manado Harus Lebih Agresif

Published

on

KlikMANADO – Legislator DPRD Manado dr Suyanto Yusuf berterima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado yang telah merespon pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Manado, dengan membentuk Tim Gerak Cepat Covid-19 dan menerbitkan beberapa surat edaran.

Namun dia berpendapat, saat ini langkah Tim Gerak Cepat belum tepat sasaran. “Saya tahu semua instrumen hukum pelaksanaan penanganan covid sudah ada, sampai adanya Permendagri 20 tahun 2020 dan Permenkeu nomor 19 tahun 2020 yang intinya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk bisa menggeser APBD tahun 2020 ke biaya penanganan bencana Covid-19 dan lainnya,” terangnya, Jumat (20/3/2020).

Makanya, dia mengusulkan agar pemerintah berkonsentrasi pada upaya promotif preventif, yaitu bagaimana mencegah agar orang sehat jangan sampai tertular.

“Imbauan lewat surat edaran itu penting. Tapi coba libatkan semua perangkat daerah bergerak bersama. Jangan hanya petugas kesehatan yang dilibatkan. Pemerintah sebaiknya berkewajiban melindungi masyarakat dari ancaman bencana Covid-19 ini sebagai hak setiap warga negara, sesuai amanat UUD 45,” ungkapnya.

Dr Anto juga menawarkan beberapa solusi. Yaitu:

  1. Membentuk juru tugas gerak cepat di masing-masing kelurahan di bawah koordinasi camat sampai lurah. Juru tugas gerak cepat kelurahan bertugas untuk memberikan edukasi keliling dalam kelurahan setiap hari dengan kendaraan motor dengan menggunakan mikrophone atau dengan mobil menggunakan toa atau lewat fasilitas pengeras suara di masing-masing lingkungan. Tugas lainnya adalah mengawasi pergerakan masyarakat keluar masuk rumah terutama tanpa masker, dan memantau Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang ada dalam kelurahan tersebut, termasuk memfasilitasi kebutuhan dasar mereka agar tidak keluar rumah. Melaporkan kepada satgas daerah jumlah ODP di kelurahan agar pemerintah dapat memberikan bantuan keperluan dasar, makan, minum, bahkan uang tunai pengganti pekerjaan mereka yang hilang selama karantina rumah (sesuai Undang-Undang Karantina). Mengawasi kepada lansia dan penderita DM, darah tinggi dan jantung atau yang influensa agar tidak keluar rumah dalam alasan apapun. Melaporkan kepada satgas reaksi cepat apabila ada ODP atau orang dalam kelurahan tersebut mengalami gejala Covid-19 untuk segera dijemput. Mengawasi warga keluar masuk, apalagi baru datang dari luar daerah yang terkontaminasi. Mengawasi setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang.
  2. Pemerintah melalui satgas daerah mengawasi masuknya orang ke Manado dari daerah luar yang terdampak Covid-19 dan dijadikan sebagai ODP dengan pengawasan super ketat selama 14-21 hari.
  3. Tolong perhatikan nasib petugas medis yang ada di dokter praktik, klinik, dan puskesmas, terutama fasilitas alat pelindung diri, dan berikan para petugas medis ini biaya insentif yang pasti dan layak.
  4. Pengadaan masker gratis atau murah bagi masyarakat. Masih banyak lagi yang harus pemerintah lakukan agar pemutusan mata rantai penularan bisa diatasi.

“Pemutusan mata rantai biayanya lebih murah, dan efek buruk keterpurukan ekonomi dan produktivitas masih bisa dikontrol dibanding ketika menjadi kejadian luar biasa, penderita Covid-19 membludak, sampai sarana kesehatan di RS tak mampu menampungnya. Dan banyak korban yang akan jatuh. Inilah usulan saya sebagai anggota DPRD Kota Manado,” pungkasnya.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending