Connect with us

Totabuan

Diduga Like Video Peserta Pilkada, Anggota KPU Bolsel Ini Disidang DKPP

Published

on

Teradu. (Sumber: dkpp.go.id)

KlikBOLSEL – DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) menggelar sidang pemeriksaan terhadap Anggota KPU Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) Topan Balilio, atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), pada Senin (11/1/2021).

Dalam sidang yang dilaksanakan secara virtual itu, diketahui bahwa pemeriksaan DKPP dilangsungkan setelah Topan diadukan Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, melalui kuasanya Jein Djauhari.

Topan diduga telah memberikan tanda atau simbol like (suka) pada video kampanye yang diposting tim kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bolsel Riston Mokoagow-Selviah Van Gobel.

Tidak hanya itu, Pengadu juga menduga Teradu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Calon Bupati Bolsel Riston Mokoagow. Namun, menurut Pengadu, hal itu belum pernah diumumkan Teradu kepada publik.

Dalil-dalil pengaduan itu pun dibantah Topan selaku Teradu. Soal dugaan pemberian simbol like pada postingan video paslon, Topan mengaku dihubungi salah satu staf KPU Bolsel, yang menanyakan kepadanya tentang hal itu, pada 25 Oktober 2020, sekira pukul 12.00 Wita.

Topan mengaku, pertanyaan staf itu membuatnya terkejut dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan tanda suka (like) terhadap postingan itu. Bahkan ia mengatakan tidak mengetahui adanya postingan video salah satu tim kampanye pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolsel.

Dalam dalil Pengadu, video tersebut diposting oleh akun bernama Pieter Nasiki dan disukai oleh akun Facebook Teradu pada 21 Oktober 2020. “Untuk membuktikan keyakinan, saya langsung membuka log aktivitas Facebook dari tanggal 21-25 Oktober 2020, dalam log aktifitas tersebut tidak ada satu pun riwayat yang memberikan bukti teradu memberikan tanda suka (like) pada salah satu postingan yang dimaksud,” ungkap Topan.

Dia menambahkan, dirinya juga telah menonton video yang diposting berulang-ulang. Hasilnya, tidak ada nama akun facebook miliknya yang memberikan tanda suka untuk video tersebut. Tak hanya itu, Topan juga menyatakan bahwa dirinya telah menghubung akun facebook atas nama Pieter Nasiki selaku akun yang mempublikasi video itu melalui aplikasi pesan singkat messenger.

Akun facebook atas nama Pieter Nasiki memberikan balasan bahwa akun facebook atas nama Topan Bolilio tidak pernah memberikan tanda suka pada postingan miliknya. Bantahan juga dilontarkan oleh Topan atas dalil Pengadu terkait hubungan kekerabatan yang dimilikinya dengan Calon Bupati Bolsel, Riston Mokoagow. Menurutnya, tidak ada yang ditutup-tutupi terkait ini.

Kepada majelis, dia mengakui memang memiliki hubungan kerabatan dengan Riston Mokoagow. Tapi Topan telah menyerahkan surat pernyataan terkait ini kepada Kasubbag Teknis Grace Winda dan menyampaikannya kepada koleganya sesama komisioner KPU Kabupaten Bolsel.

Menurut pengakuannya, Riston adalah adik iparnya. Istri dari Riston, kata Topan, adalah adik kandungnya. “Pada tanggal 19 September 2020, Teradu menyatakan diri untuk tidak terlibat dalam proses verifikasi dokumen pencalonan paslon Bupati dan Wakil Bupati Riston Mokoagow dan Selvia Abdul Wahab Van Gobel dan juga penyusunan jadwal kunjungan ke sekolah dan kampus di mana pasangan calon ini pernah mengenyam pendidikan,” jelas Topan.

Dia menambahkan, dirinya juga telah menyatakan tidak terlibat dalam proses penyusunan dan verifikasi dokumen setelah kunjungan KPU Bolaang Mongondow Selatan ke Sekolah dan Kampus pasangan calon pada 27 September 2020. “Lebih lanjut teradu telah melaksanakan Konferensi Pers tanggal 8 Oktober 2020 di hadapan wartawan terkait dengan penyampaian adanya hubungan keluarga/sanak saudara penyelenggara pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan,” tandasnya.

Untuk diketahui, sidang ini diadakan secara virtual dengan Ketua Majelis dan seluruh pihak berada di daerah masing-masing. Ketua majelis adalah Anggota DKPP Prof Teguh Prasetyo yang didampingi oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Utara yang bertindak sebagai Anggota Majelis, yaitu Trilke Erita Tulung (unsur Masyarakat) dan Herwyn JH Malonda (unsur Bawaslu).

(Prangki Datu)

Totabuan

4 Fraksi ‘Permalukan’ Welty di Sidang Paripurna LKPJ

Published

on

Paripurna LKPJ
Suasana paripurna LKPJ, dimana 4 fraksi walk out. (Sumber Foto: KlikNews)

KlikBOLMONG – Mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bolmong Welty Komaling berlanjut. Kali ini sebanyak 4 fraksi di DPRD Bolmong melakukan walk out pada paripurna Laporan Keuangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati 2020, Selasa (6/4/2021).

Paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk itu awalnya berjalan normal, dan diikuti 5 fraksi yakni, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, dan Fraksi Demokrat Pembangunan.

Namun saat Ketua DPRD membuka paripurna, hujan interupsi pun berdatangan. Dimulai dari Ketua Fraksi Masri Daeng Masenge yang meminta Ketua DPRD memberikan penjelasan terkait adanya Mosi tidak percaya yang dilayangkan 5 Fraksi beberapa waktu lalu. Menurut Masri publik dapat mengetahui apa yang jadi penyebabnya.

Interupsi selanjutnya disampaikan Sekretaris Fraksi Nasdem Febrianto Tangahu. Ia meminta penjelasan tidak dilaksanakanya Sidang Paripurna HUT Kabupaten Bolmong.

“Kami meminta ada penjelasan kenapa hal yang paling penting dan paling sakral untuk dilaksanakan yaitu Paripurna HUT Kabupaten tidak dilaksanakan,” kata Tangahu.

Selanjutnya, interupsi dari Fraksi Golkar Sulhan Manggabarani juga menyetujui untuk mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD. Sebab menurut dia, Ketua DPRD sengaja menghalangi proses pergantian antar waktu (PAW) Abdul Kadir Mangkat yang meninggal dunia.

“Berkas PAW sengaja dibiarkan berminggu-minggu tidak ditanda-tangani, maka dari itu kami tetap menyetujui mosi tidak percaya,” ucap Sulhan.

Perwakilan Fraksi Demokrat Pembangunan Hariyanti Kyai Mastari juga melakukan interupsi dan menyetujui mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Bolmong.

Ketua Fraksi PKB Supandri Damogalad juga melakukan interupsi dan meminta paripurna LKPJ Bupati Tahun 2020 ditunda sepekan, sembari menunggu pimpinan sidang yang baru.

“Kami tidak mau paripurna ini dipimpin oleh oknum Ketua DPRD. Kami menilai oknum Ketua DPRD tidak mampu mengelolah kinerja secara kolektif di DPRD Bolmong. Kalau pun ini dilanjutkan kami akan keluar dari paripurna,” tutur Supandri.

Usai interupsi dari Ketua Fraksi PKB bersama ketiga fraksi lain mereka langsung meninggalkan ruang paripurna, sehingga menyisakan fraksi PDIP berjumlah 6 orang serta tamu undangan paripurna yang dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Paripurna pun batal dibuka karena tidak memenuhi kuorum. Ketua DPRD Welty Komaling pada saat itu menyebut aksi walk out ini sebagai aksi kekanak-kanakan.

“Mereka yang putuskan agar paripurna ini dilaksanakan melalui badan musyawarah, mereka mendesak agar LKPJ segera dilaksanakan untuk dibahas ketahap selanjut, tapi ini mereka keluar, “tutur Welty.

Menurut Welty, reaksi 4 fraksi itu merupakan hal yang wajar sebagai kontrol sosial terhadap dirinya. “Namun jika mereka meminta saya untuk diganti sebagai Ketua DPRD itu bukan dapurnya mereka, karena kapasitas saya sebagai Ketua DPRD itu adalah milik partai yakni PDI Perjuangan. Partai yang punya kompetensi yang menilai saya bukan mereka,” kata Welty.

Welty menyebut aksi 4 fraksi itu tidak mendasar, sebab semua tuntutan seperti reses telah dijalankan.

“Mereka kan seperti anak-anak, seperti kemarin mereka minta reses padahal mereka tidak tahu anggaran siap atau tidak. Begitu juga dengan proses PAW Golkar, kan sudah beberapa berkas yang sudah saya tanda tangani untuk diproses,”ungkap Welty.

Terpisah Supandri Damogalad memberikan penjelasan terkait aksi Walk out 4 Fraksi yang hadir saat dimulainya paripurna.

“Sejak awal kami yang mendorong agar Paripurna LKPJ dan Ranperda yang lain agar dipercepat tapi tidak dipimpin oleh Ketua yang tidak paham regulasi. Bahkan terkesan setiap kegiatan yang akan dilakukan harus berdasarkan keinginannya,” terangnya.

“Jadi setiap kegiatan yang ada selama tergantung selera dari Ketua DPRD, kalau dia berselera maka kegiatan akan dilakukan. Contohnya saja Reses kemarin, karena Ketua DPRD ada kegiatan di luar sehingga ditunda padahal ada Wakil Ketua,” tegasnya.

“Kemudian juga aksi demo kemarin, kasihan warga sudah menunggu lama, padahal di DPRD ada komisi 1 yang sudah siap menerima warga tapi harus menunggu Ketua DPRD yang sedang menghadiri Musrenbang. Bahkan peserta aksi sampai kelaparan,” ungkap Supandri.

Diketahui beberapa waktu lalu 5 Fraksi di DPRD Bolmong melakukan penandatanganan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Bolmong yang dianggap tidak menyetujui pelaksanaan reses dan tidak melaksanakan paripurna HUT Kabupaten Bolmong. Surat tersebut pun sudah diserahkan kepada DPP PDIP, Bupati Bolmong, serta Ketua DPC PDIP.

(***)

Continue Reading

Totabuan

Hanyut di Muara Tanjung, Seorang Warga Minanga Ditemukan Meninggal Dunia

Published

on

KlikBOLMUT – Kejadian naas kembali terjadi di Bolmong Utara (Bolmut). Kali ini menimpa seorang warga Minanga yang diketahui bernama Asri Kosuma (18).

Berdasarkan informasi Basarnas yang diperoleh dari ayahnya, korban keluar rumah pukul 09.00 pagi, menuju Desa Busisingo Utara. Dalam perjalanan, dia menyempatkan diri menuju pantai.

Sementara itu, Tue, saksi mata mengungkapkan bahwa korban pulang ke Desa Minanga mengikuti jalur daratan sampai di Tanjung Muara Desa Minanga dan menyeberang ke sebelah dan duduk di sebelah Tanjung Muara Busisingo Utara, pada siang hari.

Setelah tak menerima kabar, ayah korban pun melaporkan hal ini ke Basarnas Manado, yang langsung ditanggapi UPT Basarnas Manado di Kotamobagu untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pencarian.

Setibanya di lokasi, tim langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat serta saksi mata, dan langsung melakukan pencarian dengan bantuan TNI, polisi, BPBD, PMI dan masyarakat menggunakan perahu karet. Penyisiran dilakukan di sekitar Muara Tanjung pada pukul 07.45.

Pencarian pun berbuah hasil. Korban ditemukan 2 Km dari daratan dalam keadaan meninggal dunia, dan langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan.

Kepala Kantor Basarnas Manado Norbertus Sinaga mengapresiasi Tim SAR Gabungan yang terlibat sehingga pencarian korban bisa cepat dilakukan. “Walau korban ditemukan dalam keadaan meninggal,” ujarnya.

“Berkat koordinasi yang baik sehingga operasi pencarian berjalan sangat cepat, Basarnas Manado dalam hal ini siap menerima laporan-laporan musibah atau bencana yang membahayakan jiwa manusia selama 24 jam kami akan berangkatkan walau laporan itu malam hari,” pungkasnya.

(Sahril Kadir)

Continue Reading

Manado

Pekan Depan, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Gugatan Pilkada Manado dan Boltim di MK

Published

on

KlikJAKARTA – Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah Konstitusi terkait Perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pilkada (PHPKada) Kota Manado dan Bolmong Timur (Boltim) terungkap.

Sebagaimana dikutip dari website resmi Mahkamah Konstitusi pada Kamis (21/1/2021), sidang pemeriksaan pendahuluan PHPKada Kota Manado dan Boltim akan dilaksanakan pekan depan, tepatnya Jumat (29/1/2021).

Terungkap, sidang PHPKada Boltim dengan Suhendro Boroma dan Rusdi Gumalangit sebagai Pemohon akan dilaksanakan pukul 15.30 WIB. Pada perkara ini, Boroma dan Rusdi memberikan kuasanya kepada Harli, SH, MA. MT, dan Irwan Gustaf Lalegit, SH.

Baca Juga: Gugatan Diregistrasi MK, Perkara Yang Diajukan PAHAM Berlanjut

Pada jam yang sama, pemeriksaan pendahuluan terhadap PHPKada Kota Manado yang dimohonkan Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Mangindaan juga disidangkan. Paslon berjargon PAHAM ini memberikan kuasanya kepada tujuh orang pengacara.

PHPKada Boltim yang dimohonkan Amalia Ramadhan Sehan Landjar dan Uyun Kunaefi Pangalima juga disidangkan pada waktu yang sama. Diketahui, Amalia dan Uyun memberikan kuasanya kepada Hendro Christian Silow, SH, MH, CLA.

(***)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending