OTT KPK Harus Punya Dasar Kuat Dulu
Connect with us

Hukrim

OTT KPK Harus Punya Dasar Kuat Dulu

Published

on

OTT

KlikMANADO – Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dengan dasar yang kuat.

 

Hal itu diungkapkan Jaksa KPK, Yadyn, kepada sejumlah wartawan, usai Dialog Akhir Tahun yang digelar Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Sulut dan Pemuda Muhammadiyah Sulut, bekerja sama dengan Radar Manado, KlikNews, Suluttoday dan LencaManado, di Ruang Paripurna DPRD Kota Manado, pada Jumat (29/12/2017) kemarin.

 

Dia mengatakan, pada prinsipnya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK adalah pruden. “Kami melakukan operasi tangkap tangan atau OTT secara pruden”, ungkap Yadyn.

 

“Karena KPK menilai berdasarkan pasal 11 dan pasal 12, KPK tidak serta merta melakukan tangkap tangan terhadap seseorang, tapi harus ada dasar-dasarnya, menentukan kualifikasi peristiwa perbuatan, kualifikasi penyelenggara negara, kemudian melihat bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan suap tersebut,” tegas dia.

 

Terkait perkara OTT yang tersangkanya mengajukan keberatan, Yadyn mengatakan, sampai saat ini KPK bisa menang dari praperadilan yang sering dipakai oleh terdakwa.

 

Dirinya juga menegaskan bahwa KPK tidak ingin menegakkan asumsi. “KPK ingin membuktikan bahwa setiap peristiwa perbuatan tersebut berdasarkan alat bukti. Alat bukti itu bisa diperoleh sebagaimana pasal 184 KUHAP,” jelasnya.

 

Lanjut dia, apabila ada pandangan-pandangan yang menyatakan suatu proses hukum bisa dipercepat atau tidak, KPK pada prosesnya tidak ingin menyatakan apakah proses tersebut bisa cepat atau tidak.

 

“KPK ingin melihat nilai prudennya terhadap peristiwa perbuatan dan penyelenggara negaranya dan dihubungkan dengan alat bukti yang dimiliki oleh KPK, untuk bisa meringankan suatu perkara ke proses penyelidikan,” sambungnya.

 

Pada prinsipnya, lanjut dia, KPK tidak akan menghilangkan peristiwa perbuatan yang terjadi. “Setiap proses pidana KPK harus melihat alat bukti yang ada, apakah diteruskan atau tidak. Itu sudah menjadi kewenangan dari proses penyidikan untuk melihat alat bukti apa yang dimiliki,” terangnya.

 

Dia menambahkan, dalam operasi tersebut, teknik dan metode yang digunakan oleh KPK yakni penyergapan dan penjebakan. “KPK dalam Operasi Tangkap Tangan tidak pernah melakukan penjebakan yang melanggar hak asasi manusia,” tegasnya.

 

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending