900 Desa Pengelola Dana Desa Bermasalah
Connect with us

Headline

900 Desa Pengelola Dana Desa Bermasalah

Published

on

Dana Desa

KlikJAKARTA – Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepala desa agar menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya. Saat ini, dari 74ribu desa di Indonesia yang memperoleh dana desa, 900 desa diantaranya diduga bermasalah.

 

“Hati-hati kepala desanya ditangkap, saya tidak takut-takuti karena selewengkan dana desa. Saya titip hati-hati menggunakan dana ini,” katanya, saat bersilaturahmi dengan Kepala Desa se-Banten pada Rabu, 4 Oktober 2017, di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten.

 

“Yang paling penting hanya satu, jangan sampai ada yang ngantongin untuk keperluan pribadi. Ini yang tidak boleh,” tegasnya.

 

Makanya, dia meminta masyarakat untuk ikut aktif mengawasi jalannya program tersebut di desa masing-masing.

 

“Saya minta tidak hanya aparat, tapi yang paling penting masyarakat harus semuanya ikut mengawasi agar dana desa ini betul-betul memiliki manfaat bagi masyarakat yang ada di desa-desa,” ucapnya.

 

“Usahakan agar dana itu berputar saja di desa, paling besar berputar di kecamatan atau paling terpaksa lagi berputar di kabupaten. Tidak boleh tertarik lagi ke kota, ke pusat, ke Jakarta. Uang ini kalau berputar terus dan setiap tahun kita tambah, pasti menyejahterakan insyaallah,” ungkapnya.

 

Untuk diketahui, salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah pembangunan desa dan daerah di seluruh pelosok Tanah Air.

 

Anggaran sebesar Rp127 triliun telah dikeluarkan untuk mewujudkan program itu, dalam tiga tahun ini. Untuk tahun 2015, dana desa yang dikeluarkan sebesar Rp20 triliun.

 

Pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp46,9 triliun. Sedangkan tahun 2017 menjadi Rp60 triliun. “Total, sekali lagi itu angka yang besar sekali. Rp127 triliun itu angka yang besar sekali,” urainya.

 

Tahun pertama, setiap desa mendapatkan dana Rp300 juta. Pada tahun kedua, Rp600 juta, dan Rp800 juta pada tahun ketiga. Diharapkan dana tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian di desa-desa.

 

Dia menambahkan, pemerintah akan terus berupaya mendorong kerja sama antara BUMN, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan swasta.

 

“Sehingga apa yang kita inginkan, sebuah desa yang sejahtera dan makmur itu betul-betul akan kita capai dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tandasnya.

 

(Ayi)

Advertisement

Trending