Ini Daftar Kepala Daerah yang Pernah Ditangani KPK
Connect with us

Headline

Bupati Batubara Tambah Daftar Kepala Daerah yang Ditangani KPK

Published

on

Daftar Kepala Daerah

KlikJAKARTA – Penangkapan Bupati Batubara bersama enam orang lainnya lewat Operasi Tangkap Tangan KPK Rabu (13/9/2017) kemarin, menambah daftar kepala daerah yang pernah diamankan komisi yang fokus pada pencegahan dan penindakan korupsi ini.

 

Sejak berdiri tahun 2003, sudah lebih dari 50 kepala daerah yang dijerat KPK, dan akhirnya berakhir di penjara. Ini daftar kepala daerah yang pernah diamankan KPK:

 

1. Gubernur NAD, AP. Kepemimpinan Gubernur NAD hanya berlangsung empat tahun (2000-2004). TPK pengadaan pesawat Helikopter Mi-2 kepunyaan Pemerintah Provinsi NAD.

 

2. SAF, Gubernur Kalimantan Timur (1998-2006). TPK Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit 1 juta Hektar di Kalimantan Timur yang diikuti Penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 1999-2002.

 

3. AA, Bupati Dompu. TPK penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya pada Dana Tak Tersangka APBD Kabupaten Dompu TA 2003-2005

 

4. Gubernur Kalimantan Selatan, SD. TPK penyalahgunaan Anggaran Belanja Rutin Pos Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2001-2004

 

5. HB, Bupati Kendal. TPK penyalahgunaan wewenang penggunaan Dana APBD Tahun Anggaran 2003 Pos Dana Tak Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah Kabupaten Kendal yang tidak sesuai.

 

6. SHR, Bupati Kutai Kartanegara. TPK pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Samarinda Kutai Kartanegara di Pemerintahan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2003-2004

 

7. BAM, Wali Kota Makassar. TPK Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2003 dan 2004.

 

8. Abd, Wali Kota Medan. TPK Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk MORITA di Pemerintah Kota Medan APBD Tahun 2005. TPK Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan TA 2002-2006.

 

9. Ramli, Wakil Wali Kota Medan. TPK Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk MORITA di Pemerintah Kota Medan APBD Tahun 2005.

 

10. Tengku AJ, Bupati Pelalawan. TPK penyalahgunaan perizinan penerbitan IUP HHK-HT/IPK tahun 2001 sd 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai ketentuan.

 

11. AS, Bupati Garut, TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA 2004-2007.

 

12. VAP, Bupati Minahasa Utara. TPK penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

13. Isk, Bupati Lombok Barat. TPK pada ruislag tanah dan bangunan eks kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004.

 

14. DS, Mantan Gubernur Jawa Barat, TPK pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulan, stoom walls dan dump truck oleh pemerintah Jawa Barat tahun 2003.

 

15. AD, Bupati Aceh Tenggara. TPK pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara TA 2004-2006.

 

16. JRR, Wali Kota Manado. TPK penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kota Manado TA 2006.

 

17. SA, Wakil Bupati Kutai Kartanegara. TPK penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005.

 

18. Ism, Bupati Situbondo. TPK Penyalahgunaan APBD Kabupaten Situbondo TA 2005 – 2007.

 

19. SO, Mantan Gubernur Sumatera Selatan. TPK perbuatan turut serta terhadap pemberian sejumlah dana kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait proses permohonan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan.

 

20. JFW, Bupati Kabupaten Supiori. TPK kegiatan pembangunan Pasar Sentral Supiori, terminal induk kabupaten Supiori, Rumah Dinas Eselon Kabupaten Supiori, dan renovasi Pasar Sentral Supiori untuk Kantor Cabang Bank Papua menggunakan dana APBD Kabupaten Supiori TA 2006-2008.

 

21. HR, Mantan Bupati Natuna. TPK penyalahgunaan APBD Kabupaten Natuna TA 2004 yang tidak sesuai peruntukannya dan pengeluaran kas tidak disertai bukti yang lengkap dan sah.

 

22. HDR, Bupati Natuna, TPK penyalahgunaan APBD Kabupaten Natuna TA 2004 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan pengeluaran kas tidak disertai bukti yang lengkap dan sah.

 

23. AAS, Bupati Siak. TPK penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun 2001 sampai dengan 2003 di Kabupaten Siak kepada sejumlah perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan atau menerima hadiah berkaitan dengan kekayaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

 

24. IA, Gubernur Kepulauan Riau. TPK pengadaan Mobil Pemadam kebakaran Merek Morita Tahun Anggaran 2004 dan 2005 di Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

 

25. IK, Bupati Brebes. TPK pengadaan tanah untuk pasar pada pemerintah kabupaten Brebes TA 2003.

 

26. YY, Bupati Boven Digoel, TPK penyalahgunaan dana APBD dan OTSUS Pemda Kabupaten Boven Digoel Prop Papua TA 2006-2007.

 

27. SA, Gubernur Sumatera Utara. TPK penyalahgunaan dan pengelolaan kas daerah Kabupaten Langkat serta penyalahgunaan penggunaan APBD Kabupaten Langkat pada tanun 2000-2007.

 

28. JSMR, Wali Kota Tomohon, TPK dalam penggunaan APBD Pemkot Tomohon TA 2006-2008.

Daftar nama kepala daerah yang pernah dijerat KPK akan dibeber pada artikel selanjutnya.

 

(Ayi)

Advertisement

Trending