Langgar Perda Persampahan, Khoroni Kena Denda
Connect with us

Headline

Langgar Perda Persampahan, Khoroni Didenda Rp150 Ribu

Published

on

Buang Sampah sesuai Perda

KlikMANADO – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan kembali menunjukkan taringnya.

 

LK alias Khoroni harus membayar denda senilai Rp150 ribu setelah dia divonis bersalah oleh Hakim Tunggal Alvi Usup dalam Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), di Lapangan Bantik Malalayang Satu Kecamatan Malalayang, Jumat (25/9/2017).

 

Vonis itu diberikan hakim karena Khoroni ketahuan membuang sampah dus klakson sembarangan, tepatnya di depan bengkel tempat dia bekerja, bertepatan dengan operasi penegakan Perda Sampah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, yang dipimpin langsung Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Manado Yanti Putri.

 

Khoroni pun mengaku menyesal sudah melakukan tindakan tersebut. “Saya menyesal sudah membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak akan mengulanginya,” aku Khoroni.

 

Sementara itu, Kabag Hukum dan Perundang-undangan Yanti Putri menegaskan, operasi penegakan Perda Nomor 7 tahun 2006 akan dilaksanakan secara rutin di seluruh Kota Manado. “Hari ini merupakan operasi yang kedua, dimana 11 warga Manado kedapatan simpan sampah dan sudah menjalani sidang dengan jumlah yang bervariasi,” kata Yanti.

 

Yanti menambahkan, pihaknya akan terus memaksimalkan Perda Sampah agar masyarakat Kota Manado akan semakin sadar hukum. “Penegakan hukum bukan hal utama dalam membuat Manado menjadi bersih tapi kesadaran masyarakat yang paling utama. Kami harap Manado akan maju ke depan dengan masyarakat yang taat hukum dan aturan,” pungkas Yanti.

 

Sidang Tipiring kali ini juga turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mickler Lakat, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Daddy Nalle, Camat Malalayang Argo Sengkey dan Sekretaris Kecamatan Malalayang Jusuf Kopitoy.

 

Untuk diketahui, Perda Nomor 7 tahun 2006 yang sempat tidak maksimal selama beberapa tahun kembali dihidupkan sejak awal tahun 2016. Sosialisasi pun terus dilakukan di berbagai tempat.

 

Bahkan, sejumlah warga diketahui sudah diberikan sanksi sesuai dengan peraturan tersebut. Sayangnya, saat ini masih ada saja warga yang dengan sadar dan tidak sadar melanggarnya. Padahal, sanksinya dinilai cukup berat, yaitu denda mulai dari Rp1,5 juta sampai Rp50 juta. (Ayi)

Advertisement

Trending