Ini Kata Benny Ramdhani Soal Nasib Eks Karyawan Freeport Asal Sulut
Connect with us

Headline

Ini Kata Benny Ramdhani Soal Nasib Eks Karyawan Freeport Asal Sulut

Published

on

Eks Karyawan

KlikSULUT – Anggota DPD RI Benny Ramdhani akhirnya ikut angkat bicara soal aspirasi yang disampaikan ratusan eks karyawan PT Freeport Indonesia asal Sulawesi Utara, kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, beberapa hari yang lalu.

Sebagaimana diketahui, aspirasi yang disampaikan para eks karyawan PT Freeport Indonesia itu berkaitan dengan nasib mereka pascadiberhentikan dari pekerjaannya.

Senator asal Sulut ini mengungkapkan,untuk menyelesaikan persoalan tersebut, diperlukan satu pihak yang mewakili institusi kenegaraan, untuk melakukan advokasi dan pembelaan terhadap kelangsungan nasib ratusan para pekerja asal Sulut ini.

“Ini sangat memprihatinkan, dan saya baru tahu sekarang. Butuh adanya pihak yang dapat melakukan pembelaan, minimal menyelamatkan kondisi pada saat posisi mereka di-PHK,” terangnya kepada sejumlah wartawan, usai menggelar Dialog Publik, di salah satu rumah kopi di Tuminting Manado, Sabtu (5/5/2018).

“Kedua, bagaimana memberikan jaminan atau bernegosiasi kembali agar mereka bisa diterima kembali bekerja kalau itu menjadi pilihan mereka,” ungkap Ramdhani.

Menurut mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini, pihak yang harus mengambil insiatif pertama untuk menyelesaikan masalah ini adalah lembaga negara pusat, tidak hanya di daerah. “Lembaga negara pusat merupakan pihak yang harus mengambil inisiatif pertama,” tegasnya.

“Tidak hanya di Sulut, tapi seluruh tenaga kerja di Indonesia yang di-PHK oleh PT Freeport. Dalam konteks Sulut, ini harus sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.  Saya tidak tahu pemerintah provinsi sendiri, apakah sudah tahu masalah ini dan apa yang sudah mereka lakukan,” ketusnya.

Dia pun berharap agar pemerintah melakukan tindakan cepat, dan mengambil langkah-langkah penanganan secara serius terkait masalah tersebut.

“Saran saya, jika pemprov sudah tahu masalah ini, butuh tindakan cepat dari pemprov untuk langsung datang ke Papua dan mengambil langkah penanganan serius, maka kiranya ini bisa disinergikan,” ujarnya.

“Dan saya mewakili rekan-rekan di DPD akan mengambil sikap siap. Untuk itu, sekalian pemrov sendiri belum mengambil tindakan, tapi dengan informasi ini, menjadi catatan. Dan saya akan melaporkan ini kepada pimpinan DPD, kemudian mengajukan nota sikap agar DPD mengambil langkah lebih cepat, apakah bersama pemprov atau DPD sendiri, kami akan tetap jalan,” pungkasnya.

(Rifa Datunugu)

Advertisement

Trending