Bolmong dan Sitaro Dapat Kewenangan Laksanakan Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19
Connect with us

Headline

Bolmong dan Sitaro Dapat Kewenangan Laksanakan Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

Published

on

Doni Monardo

KlikJAKARTA – Sebanyak 102 Pemerintah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan oleh Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Kewenangan tersebut diberikan karena kabupaten dan kota tersebut saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau. Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua Gugus Tugas Doni Monardo, dalam keterangan persnya pada (29/5/2020).

Sebagaimana data yang diperoleh KlikNews dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terdapat dua kabupaten di Sulawesi Utara yang dinilai tak terdampak atau berada di zona hijau.

Dua kabupaten itu adalah Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Sehingga dua kabupaten inilah yang diberikan kewenangan melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19 khusus di Sulawesi Utara.

Dalam implementasinya, Doni Monardo yang juga selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat berharap tiap-tiap kabupaten dan kota dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman COVID-19.

Selain itu, Doni meminta setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19.

Doni juga memberikan arahan kepada para bupati dan wali kota, selaku ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten dan kota. Arahan tersebut terkait proses pengambilan keputusan yang harus melalui Forkopimda dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD), serta melibatkan segenap komponen pentahelix yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.

“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui Forkopimda dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.

Dalam proses tersebut, Doni berharap para bupati dan wali kota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para Gubernur.

Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai sektor atau bidang yang akan dibuka.

Adapun sektor yang dimaksud adalah seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu, pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting namun aman dari ancaman Covid-19.

“Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat tergantung,” jelas Doni.

“Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan wali kota di daerah.

Apabila dalam perkembangannya, ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat kabupaten dan kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” pungkas Doni.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending