BK DPRD Sulut Akan “Sidang” Braien Cs

BK DPRD Sulut Akan “Sidang” Braien Cs

KlikSULUT – Pernyataan Jenry Sualang bahwa pemanggilan hearing Komisi IV terhadap dirinya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkesan inprosedural pada Senin (10/2/2020) lalu, langsung disikapi Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.

Tak tanggung-tanggung BK DPRD Sulut akan segera melakukan pemanggilan kepada Komisi IV guna dimintai klarifikasi terkait pernyataan tersebut.

“Kita (BK) akan meminta klarifikasi Komisi IV terkait pernyataan Kepala Dinas, bahwa pemanggilan hearing Komisi IV terhadap dirinya inprosedural,” tegas Ketua BK DPRD Sulut Sandra Rondonuwu saat dihubungi, Rabu (12/2/2020) kemarin.

Sebelumnya, diketahui, Komisi IV DPRD Sulut menunda Rapat Dengar Pendapat (hearing) Dinas Kebudayaan, pada Senin (10/2/2020) lalu, karena tidak dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Jenry Sualang.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV Braien Waworuntu bahkan merekomendasikan agar Jenry Sualang dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan.

Adapun Jenry Sualang datang ke Sekretariat DPRD Sulut beberapa jam kemudian, untuk mengklarifikasi ketidakhadirannya tersebut. Dia tampak menunggu di depan pintu ruangan Ketua Komisi IV.

Menurut Sualang, ketidakhadirannya dalam hearing karena sedang mengikuti kegiatan BPK yang diwajibkan Gubernur, sehingga hanya mengutus bawahan untuk menghadiri hearing bersama Komisi IV DPRD Sulut.

Dia juga menilai pemanggilan hearing tersebut terkesan improsedural. “Bisa saja tidak prosedural, karena hearing harus melalui Sekprov dan Pimpinan DPRD. Namun karena saya menghargai pemanggilan Komisi IV maka saya utus jajaran saya lengkap untuk turun langsung,” kata Sualang.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka berpendapat, Sekretariat DPRD Sulut harus mengklarifikasi pernyataan Kepala Dinas Kebudayaan tersebut.

“Kalau memang ada surat resmi pemanggilan hearing dari Sekretariat kepada Dinas Kebudayaan, maka pernyataan kepala dinas tersebut keliru dan harus dipertanggung-jawabkan. Jangan sampai berkembang luas kalau komisi IV menggelar rapat hearing yang tidak sah,” ungkapnya.

Baca Juga :  Camat Rainis: Ada Pelajaran Berharga saat Tatap Muka ASN dan Bupati

Taufik juga menilai, rekomendasi Komisi IV untuk mencopot Jenry Sualang dari Kepala Dinas Kebudayaan harus dilihat dulu dari aspek fatalnya kesalahan.

“Kalau memang pejabat tersebut ditugaskan dan diwajibkan gubernur untuk hadir di kegiatan lain, maka harus dipatuhi pejabat tersebut. Pimpinannya kan gubernur, bukan Ketua Komisi IV. Jangan sembarang mengeluarkan rekomendasi,” pungkasnya.

(Achmad Husain)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply