Bentuk Pasukan Khusus Elit, Senator Djafar Alkatiri Sayangkan Prabowo Urus Hal Teknis dan Tak Strategis
Connect with us

Headline

Bentuk Pasukan Khusus Elit, Senator Djafar Alkatiri Sayangkan Prabowo Urus Hal Teknis dan Tak Strategis

Published

on

Senator Hi Djafar Alkatiri. (Sumber Foto: Istimeea)

KlikJAKARTA – Senator Hi Djafar Alkatiri kembali mengkritisi langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang membentuk Pasukan Khusus Elit atau Detasemen Kawal Khusus Kementerian Pertahanan (Denwalsus Kemenhan).

“Pembentukan pasukan khusus oleh Kementerian Pertahanan sangat berlebihan dan tidak produktif, mengingat semua matra TNI telah memiliki pasukan khusus masing-masing dan ditambah pasukan penjaga Istana serta Paspampres sudah dilatih dan memiliki kemampuan khusus untuk menerima dan mengawal tamu negara (VVIP),” tegasnya, Minggu (18/4/2021).

Mantan Sekretaris Jenderal Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) ini berpendapat, pembentukan pasukan pengawal elit Kementerian Pertahanan sudah di luar nomenklatur Kemenhan, tidak memiliki payung hukum dan hanya menghamburkan uang.

“Perpres Nomor 10 tahun 2010 sudah mengatur struktur organisasi TNI secara utuh. Kemenhan tidak memiliki otorisasi membentuk pasukan khusus TNI. Semua komando, pembinaan, pelatihan dan pengerahan serta pembentukan pasukan khusus adalah kewenangan Panglima TNI dan operasinya dilakukan oleh matra TNI dan semuanya di bawah otorisasi Presiden,” tegasnya, lagi.

Apalagi, lanjut dia, pembentukan pasukan khusus atau elit itu hanya bersifat teknis dan bukan stategis. “Pembentukan pasukan itu oleh Prabowo hanya seperti pasukan etalase saja, lebih kepada pasukan pengawalan, penjemputan tamu-tamu negara dan tamu-tamu khusus,” timpalnya.

Pasukan khusus, kata Alkatiri, harusnya memiliki kemampuan khusus, kekuatan khusus, kemandirian formasi, komando khusus, operasi khusus, serta otorisasi khusus di bawah Panglima TNI.

“Kemenhan sebaiknya fokus untuk memperkuat kemampuan kebijakan strategis pertahanan negara dan mengoptimalkan dukungan administrasi pertahanan negara termasuk kebijakan memperkuat alusista dan teknologi pertahanan. Itupun harus persetujuan dengan DPR RI dan pertimbangan Panglima TNI,” sambungnya.

“Saya justru berharap jika Kemenhan ingin buat terobosan dalam kaitan dengan kebijakan strategis negara. Kenapa tidak dipikirkan Kemenhan mendirikan Sekolah Pertahanan Berjenjang dan memperkuat Universitas Pertahanan yang sudah ada,” katanya.

Sekolah Pertahanan dan Penguatan terhadap Universitad Pertahanan yang sudah ada, jelas Alkatiri, bisa merekrut generasi muda bangsa agar memiliki kemampuan multi disiplin ilmu yang berkaitan dengan pertahanan negara sekaligus menciptakan masyarakat sipil yang memiliki visi dan integritas yang kuat dalam menjaga pertahanan dan teritorial negara.

“Apalagi perang hari ini lebih pada perang Cyber dan digital. Perang saat tidak lagi dengan kekuatan fisik tapi bersifat perang digital dengan kemampuan teknologi informasi,” terangnya.

Dia berharap Prabowo tak usah mengurus hal-hal teknis dan tak stategis, apalagi hanya akan menambah anggaran dan menghambur-hamburkan uang saja, dan bukan melaksanakan tugas pokok Kemenhan.

“Karena kita tahu kemampuan anggaran Kemenhan sangat terbatas bahkan negara terbatas untuk kebijakan membeli Alusista yang justru prioritas kita butuhkan,” pungkasnya.

Sekadar informasi, lewat unggahan video akun Instagram Sekretaris Pribadi Prabowo @rizky_irmansyah, Jumat (9/4/2021), terungkap bahwa Menhan Prabowo membentuk Pasukan Khusus Elit atau Detasemen Kawal Khusus Kementerian Pertahanan (Denwalsus Kemenhan).

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending