Connect with us

Nasional

Belajarlah Dari Kalbar dan Riau Tentang Penanganan Covid-19

Published

on

Prof Wiku Adisasmito. (Sumber Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)

KlikJAKARTA – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengajak pemerintah daerah untuk belajar dari kabupaten dan kota pada dua provinsi, yaitu Kalimantan Barat (Kalbar) dan Riau. Pasalnya, dua provinsi tersebut memiliki daerah zona kuning atau risiko rendah yang mendominasi.

“Kami telah mengidentifikasi dengan pemerintah setempat untuk dapat mengidentifikasi upaya penanganan apa yang dilakukan di provinsi tersebut sehingga penularan dapat ditekan dengan baik,” ungkapnya dalam agenda keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/2/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Melihat rincian per kabupaten dan kota, di Kalimantan Barat memiliki total 10 kabupaten dan kota zona kuning atau 71 persen dari total kabupaten dan kotanya. Zona oranye sebanyak 4 kabupaten/kota. Upaya khusus yang dilakukan dengan cara menjaga semua titik masuk ibukota Pontianak, dengan koordinasi yang intensif antara Satgas dan Dinkes Kesehatan Kalimantan Barat, baik di titik bandara dan pelabuhan laut.

Lalu, swab PCR dan fasilitas karantina mandiri disiapkan pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui Unit Pelatihan Kesehatan, yang fokus pada penjagaan kesehatan dan asupan gizi yang baik. Agar imunitas meningkat oleh tim ahli gizi khusus yang diperbantukan. Selain itu penegakan kedisiplinan protokol kesehatan dilakukan secara masif.

Perkembangan di Riau, memiliki 8 kabupaten/kota zona kuning atau 67 persen dari total kabupaten/kotanya. Hasil koordinasi dengan Dinkes Riau, upaya penanganan yang dilakukan pada penguatan tracing (pelacakan) dan penelusuran kontak erat, tidak hanya dilakukan pada keluarga, tetapi juga pada orang-orang yang berinteraksi dalam aktivitas selama 10 – 14 hari ke belakang.

Meskipun kapasitas testing ya masih rendah, namun upaya dialihkan menjadi edukasi masif untuk isolasi mandiri selama 14 hari pada kontak erat. Penyediaan tempat tidur tambahan pada ruang isolasi dan ICU rumah sakit rujukan juga menjadi pendorong angka kesembuhan.

Selain itu, protokol kesehatan ditegakkan lebih serius dengan dibentuknya peraturan daerah tingkat provinsi sebagai payung hukum bagi 12 kabupaten/kota di Riau, untuk menegakkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Kami harap apa yang dilakukan oleh kedua provinsi ini dapat menjadi contoh dan motivasi bagi provinsi lainnya, agar meningkatkan penanganan semaksimal mungkin. Berlomba-lomba lah untuk menekan penularan sehingga zonasi risikonya dapat berpindah menjadi zona kuningbdan hijau,” pesan Wiku.

Disamping itu, ia kembali mengingatkan bahwa peta zonasi risiko merupakan salah satu bentuk kategorisasi tingkat penularan pada sebaran kabupaten/kota. Dan peta ini memudahkan untuk melihat risiko penularan pada masing-masing daerah di Indonesia.

Dari perkembangan terkini, warna yang mendominasi peta zonasi masih zona oranye atau risiko sedang, sejumlah 322 kabupaten/kota atau 63% dari total kabupaten/kota. “Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah dan masyarakat, penting untuk segera melakukan perbaikan,” katanya.

(***)

Nasional

Gugatan Hukum Ditolak Lagi, Pelaku KLB Deli Serdang Kalah Telak 0-4

Published

on

Gugatan Hukum Pelaku KLB Ditolak
Muhajir, Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikJAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menolak gugatan hukum pelaku KLB Partai Demokrat (Deli Serdang) yang menggugat Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum DPP Partai Demokrat, pada Senin (17/5/2021).

Ditolaknya gugatan hukum tersebut termuat dalam amar Putusan PN Jakpus perkara no. 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst. Disebutkan bahwa PN Jakpus menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara (Halut) Yulius Dagilaha, yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut, Maluku Utara.

Dengan demikian, Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat Muhajir menyampaikan bahwa pelaku KLB Deli Serdang saat ini kalah telak dengan skor 0-4.

“Setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham, dan 3 kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakpus, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4,” ungkapnya, pada Senin (17/5/2021).

Hasil tersebut juga, kata dia, menunjukkan bahwa berbagai kebohongan yang disampaikan pihak pelaku KLB kepada Publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum.

“Kami sangat bersyukur karena permintaan kami agar Pengadilan menolak Gugatan tersebut untuk disidangkan, kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan Pasal 32 UU Parpol No. 2 Tahun 2011, perselisihan internal Parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan oleh Menkumham. Jadi, tidak langsung ke pengadilan,” lanjut Muhajir.

Amar putusan perkara nomor 167 menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Melawan Propaganda Post Truth Politics

Selain itu, Muhajir menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan 1 gugatan yang masih berjalan di PN Jakpus. Partai Demokrat pimpinan AHY menggugat 12 (dua belas) mantan kader Partai Demokrat terkait Perbuatan Melawan Hukum.

“Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah post truth politic, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita,” tegasnya.

Adapun 12 (dua belas) nama mantan kader Demokrat yang digugat adalah Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R Sugondo, dan Aswin Ali Nasution.

(***)

Continue Reading

Nasional

AHY Harap Generasi Muda Bersiap Hadapi Tantangan Demokrasi

Published

on

Webinar bersama AHY
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikJAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap anak muda Indonesia mempersiapkan dirinya sejak dini, dalam menghadapi dinamika kehidupan berpolitik.

Caranya, dengan berkontribusi memberikan suaranya, dan saling mengedukasi satu sama lain. Hal itu diungkapkannya, saat menjadi pembicara pada webinar virtual “School of Parliament 2021” yang diselenggarakan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMA Labschool Jakarta, Jumat (16/4/2021) sore.

Cara ini, kata dia, bisa dilakukan dengan membangun kapasitas intelektual dan kepemimpinannya melalui segala medium edukasi yang ada. “Anak muda yang nantinya menentukan masa depan Indonesia, dengan itu dibutuhkan sumber daya yang unggul dan kondisi politik yang kondusif untuk mempersiapkan generasi bangsa,” terangnya.

Harapan tersebut diungkapkannya setelah menyoroti tiga tantangan demokrasi Indonesia yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama adalah politik identitas dan polarisasi. “Politik identitas selalu tidak baik bagi bangsa kita. Indonesia adalah negara yang majemuk, keberagaman merupakan sebuah kekuatan, bukan sesuatu yang membuat kita tercerai berai,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan, kontestasi politik bisa berdampak besar dalam memecah belah bangsa. Tak hanya terjadi di Indonesia, dia juga menyoroti isu rasisme terhadap warga kulit hitam dan warga keturunan Asia di berbagai negara sebagai bentuk konkrit terjadinya politik identitas.

Kedua adalah terjadinya fenomena “Post Truth Politics”, yaitu kebohongan yang terus menerus diulang, kemudian bisa dianggap sebagai kebenaran yang baru. “Politics is all about perceptions. Adik-adik yang nanti masuk ke dalam dunia politik akan memahami bahwa di ruang publik, di ruang digital makin disesaki oleh hoax, fake news, character assasination, hate speech, dan black campaign untuk membunuh karakter lawan politik demi kekuasaan,” jelas AHY.

“Kalau ini merajarela, apalagi terjadi sebuah gelombang tsunami disinformasi, maka lama kelamaaan politik di Indonesia akan diwarnai kebohongan yang keji dan merusak satu sama lain. Mari kita cegah ini. Mari kita bangun politik yang beretika dan bermoral,” pesannya.

Tantangan ketiga adalah menurunnya kebebasan sipil. Melansir data dari lembaga The Economist Intelligence Unit, AHY menyatakan bahwa skor indeks demokrasi di Indonesia telah menurun secara signifikan. Hal tersebut dijelaskan melalui sejumlah indikator yang mendasari demokrasi itu sehat atau tidak, contohnya nilai dari proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik serta kebebasan sipil. “Indonesia seharusnya menjadi contoh bagi negara demokrasi lainnya, paling tidak Asia Tenggara,” ungkapnya.

“Namun apa yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya penurunan demokrasi, praktik-praktik tertentu telah melukai perasaan masyarakat kita terutama dalam mengekspresikan dirinya. Banyak yang merasa takut, merasa dibungkam bersuara, dan lain sebagainya,” lanjutnya.

AHY pun menutup sesi webinar ini dengan berpesan, apa saja yang perlu disiapkan dan diwujudkan oleh anak muda yang  ingin terjun dalam dunia politik.

Pertama adalah menyeimbangkan antara pragmatisme dan idealisme perjuangan. Kedua, ia mengimbau anak muda harus berani bersuara dan tetap bertanggung jawab untuk demokrasi yang sehat. Ketiga, melakukan aksi nyata dan cepat tanggap dalam merespons tantangan. Keempat, bersikap transparan dan siap melawan hoax, fake news dan hate speech. Kelima, memperkuat sinergi dan kolaborasi sejak dini.

“Kalau tidak sekarang, kapan? Kalau bukan anda, siapa? Berpikirlah secara luas (Think Big), lakukan aksi nyata dan kecil (Do Small), dan lakukan sekarang (Do Now),” tuturnya.

Turut menghadiri kegiatan virtual ini di antaranya, Kepala Badan Pengurus Sekolah Yayasan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Sofyan, Kepala SMA Labschool Jakarta Suparno, para jajaran guru-guru SMA Labschool Jakarta, dan jajaran Pengurus MPK Labschool Jakarta.

(Sahril Kadir)

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB, Hinca: Keadilan Sudah Tiba di Tempatnya

Published

on

Hinca Panjaitan

KlikJAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya mengumumkan keputusan terkait kisruh dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.

Dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual pada Rabu (31/3/2021) siang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang dinyatakan ditolak.

Ditolaknya permohonan tersebut, kata Laoly, didasarkan atas sejumlah alasan. Di antaranya adalah tidak adanya rekomendasi dari DPC maupun DPD.

Sementara itu, hasil pengumuman tersebut disambut hangat para kader Partai Demokrat. Mereka menilai ditolaknya permohonan KSP Moeldoko sudah tepat.

Adapun Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan langsung memberikan cuitannya dalam media sosial Twitter, beberapa saat usai konferensi pers Menkumham dan Menko Polhukam.

Dalam cuitannya, mantan Sekjen DPP Partai Demokrat ini mengatakan bahwa keadilan sudah tiba di tempatnya.

“Pelajaran untuk para begal, bahwa uang dan kekuasaan tidak serta merta bisa memasung hukum dan mengangkangi demokrasi. Catat itu,” tulisnya.

Sebagaimana diketahui, kisruh di tubuh partai berlambang Mercy ini berawal ketika AHY mengeluarkan tudingan adanya upaya merebut kepemimpinan Partai Demokrat oleh sejumlah mantan kader dan pejabat negara.

Tak lama kemudian, muncul KLB Deli Serdang pada 5 Maret lalu, yang memutuskan mengangkat KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Setelah itu, keduanya saling mengklaim dan saling melontarkan tudingan.

(Sahril Kadir)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending