Begini Skema Pemberian Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Begini Skema Pemberian Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. (Sumber: Tim Komunikasi Publik GTN)

KlikJAKARTA – Pemerintah memahami, aturan PSBB berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan selanjutnya mempengaruhi aspek sosial lainnya.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, hal itulah yang mendorong pemerintah membentuk program Jaring Pengaman Sosial.

Dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada Jumat (15/5/2020), dikatakan, sasaran pertama dari program Jaring Pengaman Sosial adalah meningkatkan perlindungan yang terkait dengan program kesehatan.

“Pemerintah sangat fokus menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan, juga peralatannya yang memang masih cukup terbatas,” jelasnya.

Pemerintah juga melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Hingga April lalu, pemerintah telah mengalokasikan untuk 10 juta rumah tangga penerima PKH, yang selanjutnya akan diberikan dalam tiga bulanan.

Selain PKH, ada juga melakukan Program Kartu Sembako dan penanganan bagi mereka yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bantuan PKH ini yang mulanya masih 15,2 juta akan diperluas lagi hingga 20 juta rumah tangga.

Pemerintah juga terus memperbaiki skema Kartu Pra Kerja. Sehingga diharapkan minimal masyarakat terdampak PHK bisa mendapatkan bantuan hingga 3 sampai 4 bulan.

“Tentunya ini menjadi salah satu paket kebijakan, yang kalau dilihat menjadi perlindungan sosial kepada dunia usaha, kepada masyarakat,” kata Askolani.

Kemudian, pemerintah juga menambahkan 9 juta lagi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan penambahan dari bantuan perlindungan sosial yang sudah ada saat ini.

Askolani mengatakan, anggaran Dana Desa juga dialihkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat desa, yang kemudian tidak bisa mendapatkan manfaat dari pada program perlindungan sosial.

“Pengalokasian Dana Desa dalam bentuk BLT ini tentunya untuk mengisi. kalau sampai masyarakat di desa yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan sembako, untuk bisa kemudian diberikan bantuan yang sama jenisnya dalam bentuk BLT Desa,” ujarnya.

Baca Juga :  Sukseskan Pemilu, ASN Disdukcapil Minahasa Lembur Layani Perekaman e-KTP Warga

Adapun selanjutnya, untuk mengurangi beban daripada konsumsi masyarakat sebagai dampak daripada Covid-19 ini, Pemerintah juga memberikan keringanan tarif listrik.

Keringanan listrik yang dilakukan pemerintah sejak bulan April, ini telah dilakukan khususnya untuk rumah tangga pelanggan 450Va, dan 900 WA.

“Untuk 900WA sepenuhnya mendapatkan pembebasan biaya 100%. Sedangkan, untuk yang 900WA mendapatkan diskon daripada 50% daripada bill tagihan bulanannya,” terang Askolani.

Dilihat dari manfaat pemberian Jaring Pengaman Sosial tersebut, hal itu sekaligus merupakan bentuk kompensasi yang diberikan atas konsistensi Pemerintah dalam membatasi kegiatan masyarakat, agar tidak keluar dari rumah sehingga penularan Covid-19 dapat dicegah.

Baca Juga: Calon Penumpang Pesawat Harus Tiba di Bandara 3-4 Jam Sebelum Keberangkatan

“Kita konsisten dengan membatasi daripada kegiatan masyarakat, supaya tidak keluar dari rumah. Kemudian juga terpaksa kita membatasi kegiatan dunia usaha, maka kompensasi ini adalah bentuk dalam bentuk bantuan yang diberikan bulanan, untuk mengurangi dan juga meningkat memberikan daya beli kepada masyarakat, untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini menjadi tujuan kita,” pungkas Askolani.

(Sahril Kadir)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply