Begini Pendapat Rivai Poli Soal Putusan MK Tentang Calon Kepala Daerah Mantan Napi Koruptor
Connect with us

Headline

Begini Pendapat Rivai Poli Soal Putusan MK Tentang Calon Kepala Daerah Mantan Napi Koruptor

Published

on

KlikSULUT – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) masa tugas tahun 2008-2013 Rivai Poli angkat bicara tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Calon Kepala Daerah Mantan Narapidana Koruptor.

Rivai mengungkapkan, Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 memiliki beberapa substansi penting.

Di antaranya adalah menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional). “Artinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat,” ungkapnya, Rabu (29/1/2020).

Selain itu, dia menjelaskan, pasal tersebut menyebutkan tentang salah satu syarat yang harus dipenuhi Calon Gubernur/Wagub, Calon Bupati/Wabup dan Calon Wali Kota/Wawali, bagi mantan terpidana. “Adalah telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara…,” terangnya.

Menurut Rivai, Putusan a quo berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (sebelumnya), yakni Nomor 4/PUU-VII/2009. “bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 lima tahun,” sambungnya.

Dia berpendapat, terdapat perbedaan antara kedua Putusan MK tersebut. Dia pun menjelaskan perbedaannya.

a. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, syaratnya selesai menjalani MASA PIDANA.

Artinya jangka waktu lima tahun dihitung sejak bebas murni sampai penetapan calon oleh KPU. Hal ini menjadi Debatable, ketika pada Pilkada Kota Manado 2010, ada Calon Wali Kota yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Manado, karena belum selesai menjalani masa pidana, meskipun telah keluar penjara dengan pembebasan bersyarat. Pembebasan Bersyarat sesungguhnya menjalani 2/3 masa tahanannya di dalam penjara, dibina/diawasi oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan 1/3 masa tahanannya di luar penjara, yang dibina/diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sehingga bebas bersyarat sesungguhnya belum bebas murni (vide Permenkumham No.3/2018).



b. Putusan Nomor: 56/PUU-XVII/2019, syaratnya selesai menjalani PIDANA PENJARA

Artinya jangka waktu lima tahun dihitung sejak bebas dari penjara sampai penetapan Calon oleh KPU, meskipun Calon tersebut masih menjalani pidana di luar penjara. Maka, sesuai PKPU No.16 Tahun 2019, bahwa Penetapan Pasangan Calon Pilkada 2020 adalah tanggal 8 Juli 2020, maka bagi mantan Narapidana yang keluar penjara sebelum tanggal 8 Juli 2015, dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Dengan pendapat itu, dia menyarankan KPU RI harus segera merevisi PKPU Nomor 18 Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019, tentang tata cara Pencalonan Pilkada 2020 untuk menindaklanjuti Putusan MK RI Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019. “Karena sesuai Pasal 157 ayat (9) dan ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016, Putusan MK RI adalah Final and Binding dan KPU wajib menindaklanjutinya,” pungkasnya.


(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending