Banyak Paslon Ajukan Perkara PHPKada di MK, Ferry Liando Katakan Begini
Connect with us

Headline

Banyak Paslon Ajukan Perkara PHPKada di MK, Ferry Liando Katakan Begini

Published

on

KlikSULUT – Pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) oleh pasangan calon (paslon) kepala daerah di Mahkamah Konstitusi ternyata cukup banyak.

Berdasarkan data yang dirangkum KlikNews dari website resmi MK pada Rabu (23/12/2020) pukul 00.19 Wita, sudah ada 129 paslon dari seluruh Indonesia yang mengajukan permohonan perkara. Dari jumlah tersebut, ada tiga paslon dari Sulawesi Utara.

Terkait hal ini, pengamat politik dan pemerintahan Ferry Liando mengungkapkan, upaya paslon tersebut memang dimungkinkan oleh Undang-Undang. “Pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi yang diumumkan KPU bisa mengajukan sengketa, termasuk PHP di MK,” terangnya, pada Rabu (23/12/2020) pagi.

Meski demikian, lanjut Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol Unsrat, tidak semua paslon bisa memenuhi syarat sebagai pemohon. “Itu sesuai Lampiran V Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” jelasnya.

Menurut Anggota Pokja IKEPP DKPP RI ini, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi paslon agar MK bisa menerima permohonan perkara PHP tersebut.

Di antaranya adalah bahwa provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah. Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah. Dan Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Sementara untuk Paslon Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa-500 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa- 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah. Kabupaten/Kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Makanya, dia menyarankan bahwa jika syarat selisih perolehan suara sudah tidak memenuhi syarat, maka sebaiknya perkara kecurangan pemilu menggunakan jalur non-MK. “Seperti Bawaslu, DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau pidana,” pungkasnya.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending