Banyak Parpol Lakukan Penjaringan Terbuka Calon Kepala Daerah, Ferry Liando: Itu Cara Keliru dan Tak Wajar
Connect with us

Headline

Banyak Parpol Lakukan Penjaringan Terbuka Calon Kepala Daerah, Ferry Liando: Itu Cara Keliru dan Tak Wajar

Published

on

KlikSULUT – Pengamat politik dan pemerintahan Ferry Liando mengkritik tindakan sejumlah partai politik (Parpol) yang melakukan penjaringan terbuka calon kepala daerah tahun 2020.


Liando menilai, tindakan tersebut adalah proses politik yang tidak wajar. “Tugas parpol itu mempersiapkan calon pemimpin jauh sebelum proses pilkada atau pemilu dimulai,” tegasnya kepada KlikNews, Rabu (27/11/2019).


Dia mengungkapkan, anggaran negara melalui APBN dan APBD yang diberikan untuk membiayai parpol sudah cukup besar. Anggaran itu bermaksud agar parpol sudah mempersiapkan calon-calon pemimpinnya untuk dipersiapkan, baik dalam Pilkada maupun Pemilu,” ungkapnya.


Dia berpendapat, Parpol yang selama ini hanya terbiasa melirik kader-kader dari parpol lain adalah parpol yang tidak dewasa. “Harusnya masing-masing parpol percaya dengan kader-kader didikan dan binaannya sendiri,” ketusnya.


“Kebiasaan parpol besar seperti PDIP, Golkar, Nasdem dan parpol-parpol lain membuka pendafaran calon, sesungguhnya lebih terkesan hanya mengutamakan pada pendekatan pragmatis irasional,” bebernya.


Menurut Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan di FISIP Unsrat ini, mekanisme persiapan dalam menghadapi Pilkada atau Pemilu adalah merekrut anggota masyarakat untuk jadi kader atau anggota parpol.


“Setelah terdaftar sebagai anggota parpol, tugas parpol selanjutnya adalah melatih dan mendidik kader-kadernya untuk menjadi calon pemimpinnya. Dilatih pengetahuannya, dilatih kompetensi dan kapasitasnya serta dilatih akhlak dan moralnya,” sambungnya.


“Setelah proses itu berjalan, akan ada masanya masing-masing parpol akan melakukan seleksi bagi anggotanya untuk dipersiapkan mengikuti Pilkada atau Pemilu. Mereka adalah utusan parpol untuk ditawarkan ke publik,” tambahnya.


Parpol itu, lanjut dia, memiliki tiga fungsi. Pertama, merumuskan rancangan kebijakan publik yang dibahas bersama para ahli, yang kemudian ditawarkan kepada publik melalui pemilu atau Pilkada.


Kedua, mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk memperjuangkan usulan kebijakan publik yang dimiliki oleh parpol, baik di DPRD maupun di eksekutif. Ketiga, memperjuangkan kebijakan publik pada lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.


Makanya, dia berpesan agar setiap parpol jangan Tiba Saat Tiba Akal. “Tabiat parpol seperti ini biasanya parpol yang selalu takut kalah. Sehingga untuk menang, segala cara bisa dilakukan, termasuk hal-hal yang tidak masuk akal dan apolitis,” katanya.


“Jika hanya membuka peluang dimasukkannya calon dari bukan kader parpol lewat mekanisme pembukaan pendaftaran bagi kalangan umum, lalu buat apa parpol itu didirikan. Harusnya masing-masing parpol memberikan pendidikan politik yang baik dengan lebih mengutamakan kader sendiri sebagai calon kepala daerah,” jelasnya.


Dia berharap, masyarakat bisa mengetahui bahwa penjaringan terbuka kepada masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah oleh Parpol adalah cara yang keliru dan tidak wajar.


(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending