ASPEK HUKUM DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
Connect with us

Catatan Publik

ASPEK HUKUM DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Published

on

Aspek Hukum

Oleh: Muazidan Takalamingan

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Coronavirus Disease (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia), penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak civet cats ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, COVID-19), Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

Negara Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona ( Covid-19). Kasus pertama yang terjadi di Tanah Air menimpa dua warga Depok, Jawa Barat, Hal ini diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Melihat Fakta Hukum Dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi sebuah topik yang baik untuk dibahas, khususnya bagi mahasiswa yang berdisiplin ilmu hukum. Kita ketahui bersama dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menjamin bahwa pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Dengan demikian akan memberikan pelayanan kesehatan yang layak seperti tertuang dalam pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI 1945.

Di tengah arus demokratisasi dan keterbukaan saat ini, kebijakan politik hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi semakin penting. Hubungan antara pemerintah dan rakyat dan sebaliknya, memerlukan kebijakan politik hukum yang cerdas dan solutif agar tidak terjadi penyimpangan sehingga membingungkan masyarakat.

Dalam tulisan ini kita akan melihat dari pandangan lain, yaitu “Kebijakan Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Apakah Kebijakan Politik Hukum pemerintah sesuai dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia dan Apakah Kebijakan Politik Hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berimplikasi terhadap sistem hukum setelah pandemi covid-19 berakhir?

Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan langkah awal Pemerintah Indonesia menyikapi penyebaran corona virus di Indonesia pada tanggal 31 maret 2020, yang disahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Bahwasanya Indonesia menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kita bisa tinjau dalam Pasal 1 angka 2 UU 6/2018 menguraikan bahwa, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan, yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Maksud dalam penjelasan dalam UU tersebut ialah unsur “Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular yang disebabkan kontaminasi yang bisa menimbulkan bahaya kesehatan dengan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara”.

Pages: 1 2 3 4

Advertisement

Trending