Akademisi Fakultas Hukum Unsrat Ini Tanggapi Rekomendasi BK DPRD Sulut Memecat JAK
Connect with us

Sulut

Akademisi Fakultas Hukum Unsrat Ini Tanggapi Rekomendasi BK DPRD Sulut Memecat JAK

Published

on

Akademisi Fakultas Hukum Unsrat DR Rodrigo Elias, SH, MH. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikMANADO – Akademisi Fakultas Hukum Unsrat DR Rodrigo Elias, SH, MH memberikan pandangannya terkait rekomendasi pemecatan James Arthur Kojongian (JAK) dari jabatan anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), yang dikeluarkan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut, beberapa waktu lalu.

Menurut Rodrigo, pemberhentian seseorang dari jabatan anggota DPRD memiliki mekanisme tersendiri. “Tidak mudah wakil rakyat yang dipilih rakyat lalu diberhentikan BK,” tegasnya, Sabtu (20/3/2021).

Dia mengungkapkan, DPRD khususnya BK perlu mengkaji kembali secara komprehensif terkait rekomendasi tersebut, agar marwah DPRD Sulut tidak tercederai.

Dia juga menilai, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen sepertinya ngotot JAK dipecat. Hal itu, lanjut dia, didasarkan dari sejumlah penyampaian Silangen selaku Ketua DPRD Sulut.

Rodrigo juga mengungkapkan bahwa sangat penting bagi DPRD Sulut untuk mengambil acuan hukum yang akurat sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan JAK.

Apalagi, DPD Partai Golkar Sulut masih memberikan kesempatan kepada JAK untuk mengabdi pada masyarakat sebagai anggota DPRD Sulut.

“BK harus berpedoman pada hukum formil dan hukum materil, supaya keputusan BK DPRD Sulut yang menjadi referensi pimpinan DPRD Sulut tidak ditertawakan,” terangnya.

“Hukum materil itu berupa kode etik tertulis. Sedih rasanya kalau BK misalkan tidak punya acuan kode etik yang ditetapkan. Hukum formil dimaksudkan agar pengambil kebijakan memperhatikan aspek proses atau hukum acara yang memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana acara menjangkau suatu permasalahan atau perkara,” kata Doktor Rodrigo.

Dia juga berharap, DPRD Sulut yang dipilih rakyat seyogyanya tidak merekomendasikan pemecatan secara sepihak hanya karena tekanan segelintir kelompok masyarakat. “Lantas atas alasan tuntutan atau tekanan itu, ada anggota DPRD Sulut diberhentikan,” ungkapnya.

“Lembaga DPRD mestinya menjaga eksistensi kelembagaan. DPRD Sulut harus menghormati keputusan Partai Golkar Sulut. Jangan karena kemauan satu dua orang yang mendesak JAK dipecat, kemudian BK atau pimpinan DPRD Sulut juga ikut memecatnya,” tegasnya, lagi.

Dia pun kembali mengingatkan bahwa wakil rakyat dipilih rakyat. “Memberhentikan seorang wakil rakyat itu bukan sesederhana itu mekanismenya. Menyangkut keputusan Partai Golkar Sulut secara institusional menurut saya harus dihormati DPRD, dijalankan keputusannya,” jelasnya.

“Dalam tinjauan hukum, parpol punya kewenangan atas kadernya. Jika parpol mempertahankan, maka kader tersebut berhak menjalankan perintah parpol,” ucap Rodrigo.

Sebagaimana diketahui, rekomendasi BK DPRD Sulut terkait pemecatan terhadap JAK dari anggota DPRD Sulut telah menjadi rahasia umum.

Bahkan, publik juga telah mengetahui bahwa keputusan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap JAK dilakukan BK DPRD Sulut dengan melibatkan 6 ahli.

Menariknya, terinformasi bahwa 5 ahli berkesimpulan JAK tidak perlu diberikan sanksi PAW. Sementara satu ahli lainnya meminta JAK diberhentikan sebagai wakil rakyat.

Belakangan didapatkan informasi bahwa satu orang ahli yang menginginkan JAK di PAW adalah pengacara yang juga diduga kuat pernah menjadi tim sukses pada Pilkada Serentak Pilgub Sulut 2020.

Pada sisi lain, kasus yang menimpanya dan sempat viral di media sosial tidak membuat JAK lantas bersembunyi. Dia malah berkali-kali tampil menjawab tudingan dan pertanyaan publik secara gentle.

(***)

Advertisement

Trending