ADO Sulut Tolak Rencana Pemerintah Soal Perusahaan Aplikasi
Connect with us

Humaniora

ADO Sulut Tolak Rencana Pemerintah Soal Perusahaan Aplikasi

Published

on

Jambore Daerah DPD ADO Sulut

KlikMANADO – Asosiasi Driver Online (ADO) Sulawesi Utara) menolak keras rencana pemerintah menjadikan perusahaan aplikasi sekaligus sebagai perusahaan jasa angkutan (Penyelenggara Angkutan Umum).

 

“Menjadikan perusahaan aplikasi jadi perusahaan jasa angkutan bukanlah solusi atas permasalahan transportasi online saat ini,” tegas Ketua DPD ADO Sulawesi Utara Ryan Welcome, Minggu (15/4/2018).

 

Menurut dia, hal itu bukan tuntutan dari para driver online. “Apakah Pemerintah bisa benar-benar mempunyai kuasa untuk mengatur perusahaan aplikasi?” tanyanya.

 

Dia menegaskan, secara individu driver online akan sangat dirugikan jika perusahaan aplikasi juga menjadi penyelenggara angkutan. Sebab secara otomatis, prinsip kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan driver online akan gugur.

 

“Yang terjadi adalah hubungan kerja antara majikan dengan buruh. Dan sudah bisa dipastikan maka yang akan bertahan adalah perusahaan-perusahaan kapitalis yang telah lama berkecimpung di tranportasi darat,” terangnya.

 

Jika Perusahaan Aplikasi menjadi penyelenggara angkutan, lanjutnya, maka keuntungan driver online individu hanya satu, yaitu tidak terbebani iuran pendaftaran dan bulanan dari koperasi.

 

“Jadi pertanyaan besar bagi kami adalah, rekan-rekan yang menuntut perusahaan aplikasi menjadi penyelenggara angkutan ini berjuang untuk siapa? Karena harapan untuk tidak melakukan uji KIR, SIM umum dan sebagainya tidak akan terwujud dan tetap akan ada,” ketusnya.

 

“Penyelenggara angkutan tetap mengikuti aturan UULAJ Nomor 22/2009, bahkan bisa lebih memperparah keadaan bila Pemerintah menyerahkan sepenuhnya persyaratan sesuai UULAJ Nomor 22/2009,” timpalnya.

 

Seharusnya, kata dia, yang menjadi perhatian oleh Pemerintah dari Permenhub 108 adalah memastikan badan hukum yang menaungi driver online bebas dari pemanfaatan oknum-oknum yang memberikan beban berat kepada driver online, melalui pendaftaran dan iuran bulanan yang sangat memberatkan.

 

“Kemudian memastikan semua driver online yang bersedia memenuhi persyaratan masuk dalam kuota, memastikan perusahaan aplikasi tidak bertindak sewenang-wenang terhadap driver online, dan tidak melakukan kegiatan yang menjadi domain dari penyelenggara angkutan, serta mematuhi moratorium, tarif batas bawah dan batas atas dan tidak mensuspend sepihak,” sambungnya.

 

“Pemerintah juga harus campur tangan di dalam aturan hak dan kewajiban antara perusahaan aplikasi dengan driver online, serta meniadakan pasal-pasal penandaan permanen pada kendaraan,” tambahnya.

 

“Saya meminta agar Pemerintah dapat memberikan solusi terbaik agar tidak menjadi pro dan kontra, karena masalah sebenarnya adalah di UULAJ Nomor 22/2009 yang belum secara langsung mengakomodir keberadaan transportasi online, dan pada prinsipnya ADO menggagas agar masalah Driver Online diatur dalam payung hukum setingkat UU,” ucapnya.

 

“Kami juga meminta agar diperjelas mengenai hak dan kewajiban antara Perusahaan Aplikasi dengan Driver Online, serta berdiri sendiri dengan tidak disamakan aturannya dengan Transportasi Darat konvensional, karena driver Transportasi Online adalah pemilik kendaraan sendiri,” tandasnya.

 

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending