ADO Sulut Tegaskan Tak Terlibat dalam Aksi 3110
Connect with us

Hukrim

ADO Sulut Tegaskan Tak Terlibat dalam Aksi 3110

Published

on

ADO Sulut

KlikMANADO – Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sulawesi Utara Ryan Welkom menegaskan, ADO tidak melibatkan diri dalam aksi damai (3110) yang akan dilaksanakan Wadah Asosiasi Online Kota Manado, Selasa (31/10/2017) nanti.

 

“Kami Dari ADO, organisasi berbadan hukum tidak terlibat dengan aksi 3110 nantinya,” tegas Ryan, kepada KlikNews, Minggu (29/10/2017).

 

Dia mengatakan, ADO lebih memilih mengikuti jalur diplomatik yaitu komunikasi, daripada menggelar aksi damai. “Begitu juga terkait penolakan yang kami lakukan terhadap Permenhub 26 tahun 2017 yang direvisi, kami tidak akan turun ke jalan,” katanya.

 

“Kami tetap memilih jalur diplomatik dan akan mengkaji dulu dengan kuasa hukum kami mengenai poin penolakan kami apa dasarnya kuat ketika kami mengikuti jalur hukum yang ada sesuai dengan konstitusi negara ini. Dan putusan melalui kajian untuk jalur hukum itu bukan keputusan sepihak DPP tapi itu putusan 11 provinsi yang ada,” sambungnya.

 

Dia menambahkan, Permenhub 26 Tahun 2017 yang direvisi tidak secara keseluruhan ditolak ADO. “Kami menolak beberapa poin saja. Kami menolak ukuran stiker 15 cm, dan mengusulkan pemberlakuan stiker sesuai dengan PM 26/2017, di kaca depan dan belakang dengan diameter 6 cm,” ungkapnya.

 

“Kami menolak kode khusus di pelat nomor. Contoh Pejabat RFS, rencananya buat online menjadi ASK. Dan balik nama STNK kami menolak, karena dalam hal ini pemerintah masih salah kaprah dengan PT (badan hukum) yang ada,” jelasnya.

 

“PT yang terkait tidak memiliki aset, sedangkan yang memiliki aset itu kami driver. Sesuai dengan Permen 108, semua driver online harus berada di dalam badan hukum atau PT, koperasi transportasi umum yang memiliki izin lengkap,” terangnya.

 

Terkait kuota, dia berharap pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sulut dapat melibatkan ADO Sulawesi Utara dalam penentuan besarannya. “Karena DPP sudah mengajukan ke Menhub agar penetapan kuota nantinya tidak berlaku surut, artinya yang ada saat ini jangan sampai tidak diakomodir dalam kuota,” ucapnya.

 

“Maka kami dari DPD ADO Sulut memintakan agar pemerintah mengintruksikan agar ditutup pendaftaran yang dilakukan aplikator terlebih dahulu,” tandasnya.

 

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending