ADO Nyatakan Mosi Tak Percaya Terhadap Kinerja Kemenhub
Connect with us

Headline

ADO Nyatakan Mosi Tak Percaya Terhadap Kinerja Kemenhub

Published

on

Asosiasi Driver Online

KlikJAKARTA – Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus telah disahkan dua tahun lalu, yakni pada 18 Desember 2018.

Sayangnya, Asosiasi Driver Online (ADO) menilai bahwa regulasi yang sebenarnya diharapkan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan transportasi daring atau angkutan sewa khusus, tidak kunjung berjalan atau ditegakkan sebagaimana mestinya.

Plt Ketua Umum ADO Taha Syafaril mengatakan, regulasi yang ditujukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dan keadilan berusaha, bagi pelaku transportasi daring serta terwujudnya kegiatan transportasi darat yang berkelanjutan ini justru hanya menambah ‘tumpukan’ aturan tak bermanfaat.

“Tidak berjalan dan ditegakkannya PM 118/2018 menambah sengkarut pengaturan transportasi daring. Jelas, ini adalah bukti kegagalan total Kementerian Perhubungan RI,” tegas Taha, sebagaimana press releaase DPP ADO, yang diterima KlikNews, pada Sabtu (19/12/2020).

Kata Taha, status Pelaku Usaha Transportasi Daring yang telah berizin masih diperlakukan tidak sesuai regulasi oleh Perusahaan Aplikasi. “Pelaku usaha korban suspend sepihak yang telah berizin tidak juga diberikan akses aplikasi dengan berbagai macam alasan,” bebernya.

“Putus Mitra dan Suspend sepihak masih terjadi, tarif yang tidak mengikuti regulasi, Perintah dari Pemerintah untuk moratorium tidak diindahkan sama sekali oleh perusahaan aplikasi dan banyak masalah krusial lain,” sambungnya.

Kementerian Perhubungan, lanjut dia, selalu membiarkan kebijakan-kebijakan Aplikasi yang sangat bertentangan dengan amanat PM 118/2018, dan melakukan pembiaran terjadinya Perbudakan Digital atau Teknologi yang dilakukan Perusahaan Aplikasi terhadap para pelaku usaha transportasi daring di Indonesia.

Atas dasar itulah, Taha menegaskan bahwa Asosiasi Driver Online Nasional Bersama 21 Provinsi DPD ADO, menyatakan sikap Mosi Tidak Percaya terhadap kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kami menuntut Menteri Perhubungan untuk mundur karena gagal menegakkan aturan yang ditandatangani oleh beliau. Kami menuntut keadilan dan hak kami karena kami telah memenuhi dan menjalankan sesuai amanah PM 118 Tahun 2018,” tegasnya, lagi.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending