ADO Dukung Unjuk Rasa Ratusan Ojek Online Besok
Connect with us

Headline

ADO Dukung Unjuk Rasa Ratusan Ojek Online Besok

Published

on

Unjuk Rasa

KlikJAKARTA – Asosiasi Driver Online (ADO) menilai, unjuk rasa yang akan digelar para ojek online pada Kamis (23/11/2017) besok, adalah bentuk kekecewaan atas lambannya Pemerintah mengeluarkan payung hukum terhadap keberadaan ojek online.

 

Menurut Ketua DPP ADO Christiansen Wagey, Pemerintah masih berpegangan pada Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULAJ) Nomor 22 tahun 2009.

 

Padahal, kata dia, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ADO dengan Komisi V DPR RI pada 29 Maret 2017, sudah disepakati bahwa akan dilakukan revisi terbatas untuk memasukkan ojek online sebagai angkutan umum.

 

“Tapi sampai saat ini belum terealisasi. Nalah melemparkan ke Pemerintah Daerah untuk mengaturnya. Dan sudah sangat jelas sekali, di beberapa daerah terkesan menolak kehadiran ojek online,” ungkap Wagey.

[irp posts=”3776″ name=”Besok Ojek Online Gelar Unjuk Rasa di Kemenhub dan Istana Negara”]

 

Dia menegaskan, ADO tidak tinggal diam menyikapi persoalan tersebut. Senin (20/11/2017) kemarin, ADO sudah memasukkan surat utk RDPU kembali dengan Komisi V DPR RI untuk membahas masalah payung hukum ojek online. “Saat ini kita menunggu jadwal untuk RDPU tersebut,” katanya.

 

Dia menyayangkan sikap Pemerintah yang tak bergerak cepat menyikapi hal itu. Padahal, jumlah ojek online sangat banyak. “Apakah Pemerintah siap menggantikan lapangan pekerjaan buat mereka?” ketusnya.

 

Dia menambahkan, ADO mendukung unjuk rasa ojek online tersebut. “Semoga dengan pergerakan-pergerakan dari beberapa organisasi, baik di pusat maupun di daerah, dapat membuat Pemerintah segera melegitimasi keberadaan ojek online dan mengatur seperti Angkutan Sewa khusus, terkait tarif, kuota dan larangan Perusahaan aplikasi dan langkah awal segera menutup pendaftaran driver,” pungkasnya.

 

[irp posts=”2634″ name=”Surat Terbuka Opa Gojek Manado Untuk Sopir Angkot dan Opang”]

 

Senada dikatakan Ketua DPD ADO Sulawesi Utara Ryan welkom. “Mengenai ini, kami Asosiasi Driver Online sudah mengusulkan sejak tahun lalu kepada DPR RI, dan sampai saat ini kami sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, dan jika belum menindaklanjutinya, maka kami akan menagih kembali janji di DPR RI,” tegasnya.

 

“Dan saya selaku Ketua DPD ADO Sulut juga sudah mengusulkan poin ke pemerintah daerah agar memperhatikan kesenjangan teman-teman roda dua (R2). Usulan ini saya sampaikan di sosialisasi serta audensi dengan Kadishub Provinsi Sulut, agar kepala daerah bisa memperhatikan usulan kami ini, karena sudah berkaitan dengan local wisdom,” terangnya.

 

[irp posts=”3535″ name=”(Video) Hidup Pak Jokowi” Bergema di Manado”]

 

“Kami meminta agar UULAJ Nomor 22 tahun 2009 bisa direvisi dan menambah R2 menjadi angkutan Umum, agar nantinya persaingan usaha dalam sektor ini bisa dipantau oleh pemerintah, contohnya tarif yang sudah tidak ada lagi permainan tarif yang murah dari beberapa perusahaan aplikasi, serta nantinya kendaraan keluar dan masuknya juga bisa dikontrol, dan akan berdampak baik buat kita yg masih mendapat suspend sepihak dari aplikator,” tandasnya.

 

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending