9 Tersangka OTT KPK Resmi Ditahan
Connect with us

Headline

9 Tersangka OTT KPK Resmi Ditahan

Published

on

Jaksa

KlikJAKARTA – Sembilan tersangka yang diamankan KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pekan lalu, resmi ditahan di lima rumah tahanan (rutan) yang berbeda.

 

9 tersangka itu sebelumnya diamankan dengan kasus dugaan korupsi berbeda. Lima diantaranya diamankan Rabu (13/9/2017), dengan dugaan tindak pidana korupsi suap pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

 

Sebagaimana dikutip dari KPK, lima tersangka itu ditahan untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak 14 September 2017, di lima rumah tahanan (Rutan) berbeda.

 

Tersangka OKA yang adalah Bupati Batubara periode 2013-2018 ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Tersangka STR ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.

 

Adapun tersangka HH, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batubara, ditahan di Rutan Kelas 1 Salemba Jakarta Pusat. Tersangka MAS di Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur dan tersangka SAZ Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

 

Penahanan kelima tersangka itu dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

 

Dari OTT itu, KPK mengamankan delapan orang dan uang tunai senilai Rp346 juta dari total penerimaan sebesar Rp4,4 miliar.

 

Setelah gelar perkara yang menjadi tindak lanjut dari OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sedangkan, tiga orang lainnya hanya berstatus saksi.

 

Penetapan status tersangka kepada MAS selaku kontraktor, karena diduga telah melakukan beberapa perbuatan memberi hadiah atau janji kepada OKA sebagai Bupati Batubara periode 2013-2018, dan HH selaku Kadis PUPR Kabupaten Batubara.

 

Selain itu, MAS juga diduga melakukan perbuatan yang sama kepada STR, agar proyek pembangunan Jembatan Sentang Perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sintang dan proyek Jembatan Sei Magung Kecamatan Medang Deras di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017 bisa dimenangkannya.

 

Tersangka SAZ yang adalah kontraktor juga diduga telah memberi hadiah atau janji kepada OKA, HH, dan STR. Pemberian itu diduga karena SAZ telah mendapatkan proyek pekerjaan betonisasi Jalan di Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

 

Tersangka MAS dan SAZ yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

 

Sedangkan tersangka OKA, HH dan STR yang diduga sebagai penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.

 

Adapun empat tersangka lainnya sebelumnya diamankan di Kota Banjarmasin pada 14 September lalu atas dugaan tindak pidana korupsi suap persetujuan penetapan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin tahun 2017.

 

Empat tersangka itu adalah M (Direktur Utama PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin), T (Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih), IRS (Ketua DPRD Kota Banjarmasin) dan AE (Anggota DPRD Kota Banjarmasin).

 

Keempatnya ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai 15 September 2017. Tersangka M dan T ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Sedangkan, IRS dan AE di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

 

Setelah mengumpulkan bahan keterangan dan pemeriksaan awal yang dilanjutkan gelar perkara, KPK menemukan bukti permulaan yang saling berkesesuain, dan disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh IRS selaku Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan AE selaku Anggota DPRD Banjarmasin juga Ketua Pansus Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih tahun 2017, dari M selaku Dirut PDAM Bandarmasih bersama dengan T sebagai Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih.

 

Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan persetujuan penetapan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal kepada PDAM Bandarmasih tahun 2017.

 

Tersangka M dan T yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sementara, tersangka IRS dan AE yang diduga sebagai penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(Tim)

Advertisement

Trending